Senin, 23 September 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

BERITA

Kejati NTT tetapkan Enam tersangka Kasus PDT Tahun 2014

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan enam orang tersangka untuk kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014 untuk 2 (dua) Kabupaten di Provinsi NTT.

Ke-enam tersangka tersebut adalah HM (rekanan), MUP (PPK) dan HSC (konsultan Supervisi) untuk Kabupaten Flores Timur sedangkan untuk Kabupaten Alor) yaitu MUP (PPK), R (Rekanan) dan SR (konsultan supervisi).

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati NTT, Ridwan Sujana Angsar, SH menjelaskan, penetapan ke-enam orang tersangka tersebut terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan / pengembangan infrastruktur transportasi laut / dermaga di pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor Provinsi NTT pada Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal tahun anggaran 2014.

Menurut Ridwan, penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup dimana Pembangunan / pengembangan Infrastruktur Transportasi laut / dermaga di daerah terpencil tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ada di RAB dan Kontrak.

“Bahwa untuk permintaan penghitungan Kerugian Keuangan Negara akan dimintakan ke BPKP perwakilan Provinsi NTT” tutupnya. (ysh)

(Sumber : Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur)


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id