Jum'at, 24 Mei 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

BERITA

BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI WAKIL BUPATI PELALAWAN MARWAN IBRAHIM DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR

Berkas perkara tindak pidana korupsi wakil bupati pelalawan marwan ibrahim Jum’at (03/10/2014) dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru, berdasarkan surat pelimpahan perkara No : B-1478/N.4.23/FT.1/10/2014 Tanggal 03 Oktober 2014 dengan Penunjukan Jaksa Penuntut Umum, Adnan, SH, Adhyaksa,SH.MH, Sepni Yanti,SH, Romy Banu,SH,Herlambang,SH, Deny Anteng,,SH sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan No :05/N.4.23/Ft.2/09/2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Pelimpahan perkara ini berkaitan dengan perbuatan tersangka pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Palalawandimana saat itu Drs. H. MARWAN IBRAHIM bersama – sama dengan SYAHRIZAL HAMID, Al AZMI, SH, LAHMUDIN, SE, M.SI, T. ALFIAN HELMI (masing-masing telah diputus dalam berkas terpisah), H. RAHMAD (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah menjadi terpidana), dan Drs. H. TENGKU KASROEN (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan  Tindak Pidana “ Korupsi ”  dan atau Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja TA. 2002, 2008, 2009.

Pada Tahun 2002, saat menjabat Sekda Kab. Pelalawan dengan cara menyetujui pembayaran uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi SYAHRIZAL HAMID yang oleh SYAHRIZAL HAMID dipergunakan untuk membeli tanah PT. Katulistiwa untuk perkantoran Pemkab. Pelalawan.

Pada Tahun 2009, saat kembali menjabat Sekda Kab. Pelalawan dan selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah TA 2009, tidak melaksanakan tupoksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja TA. 2009 yang dilaksanakan oleh DPKKD.

Selain menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, Tersangka telah menerima suap hadiah atau grafitasi berbentuk uang sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Juni 2008, yang dananya bersumber dari APBD Kab. Pelalawan TA. 2008 dan uang sejumlah Rp. 1.115.000.000,- (satu milyard seratus lima belas juta rupiah) tanpa kwitansi yang diterima dari saksi Al. Azmi, dari kegiatan pengadaan perluasan perkantoran Bakti Praja TA. 2009,

Kerugian negara adalah sebesar Rp. 38.087.293.600,- ( tiga puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Adapun Pasal yang didakwakan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo 5 Ayat 2 Jo Pasal 11 Jo Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagai mana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menahan terdakwa sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 16 September 2014, Pertimbangan Penahanan tersebut sesuai dengan alasan obyektif dan subyektif sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

a.      Dikhawatirkan tersangka melarikan diri,

b.      Merusak dan menghilangkan barang bukti;

c.      Mengulangi tindak pidana dan atau

d.      Mempersulit persidangan ;

Dengan pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan Tipikor tersebut .


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id