1.    Pusat Penerangan Hukum.

        Pusat Penerangan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 442 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Hubungan Media Massa, Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non PemerintaH. Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan.

            Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 443 Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011, Pusat Penerangan Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
2. Penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Hubungan Media Massa, Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non PemerintaH. Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan;
3. Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Hubungan Media Massa, Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non PemerintaH. Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan;
4.  Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Hubungan Media Massa, Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non PemerintaH. Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan;
5.  Penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
6. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Hubungan Media Massa, Hubungan Kerjasama Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non PemerintaH. Pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daeraH. Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolaH. ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan.
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penerangan Hukum.