Rabu, 21 April 2021
Kejaksaan Republik Indonesia

 

 

 

 

 

PUSAT PENERANGAN HUKUM (PUSPENKUM)

PUSPENKUM berkedudukan sebagai pelaksana tugas di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Hubungan Media dan Kehumasan , Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Kanal ini memuat informasi tentang kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab PUSPENKUM.

Pelaksana tugas sehari-hari di PUSPENKUM terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penerangan Hukum. (Tupoksi berdasarkan pasal 445-448 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

2. Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mempersiapkan perangkat pendukung kegiatannya. (Tupoksi berdasarkan pasal 449-452 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Pelaksana kegiatan penyuluhan hukum adalah Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dan pelaksana kegiatan penerangan hukum adalah Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

3. Bidang Media dan Kehumasan

Bidang Media dan Kehumasan  mempunyai tugas melaksanakan penyiapan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan kejaksaan untuk kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi. (Tupoksi berdasarkan pasal 453-456 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). 

Di daerah pada tingkat propinsi, dilaksanakan oleh seksi Penerangan Hukum (Sie Penkum Humas) bidang intelijen Kejaksaan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia.

Di daerah tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh seksi Intelijen Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di seluruh Indonesia

4. Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah; dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan pemberian pelayanan teknis penerangan hukum kepada Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah serta Lembaga lainnya di dalam dan luar negeri, penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Peneriman Pengaduan Masyarakat. (Tupoksi berdasarkan pasal 457-460 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). 

Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I dalam forum ”Pos Penerimaan Pengaduan dan Laporan Masyarakat” (P3LM).

Di tingkat daerah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di seluruh Indonesia dalam forum ”Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat” menggantikan Poskumdu dalam program Binmatkum.

Layanan On-line Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku ataupun ketidakprofesionalan jaksa dan pegawai Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas melalui website Kejaksaan R.I dilaksanakan penanganan tindak lanjutnya oleh bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dipublikasikan secara on-line (upload) oleh Tim Redaksi Website Kejaksaan R.I bidang hubungan media massa.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penerangan Hukum terdiri dari tenaga Fungsional Jaksa, Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Fungsional Pranata Komputer serta fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tupoksi berdasarkan pasal 461 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia).

Visi dan Misi

Visi

Tersedianya informasi yang selaras dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Misi
1. Meningkatkan kualitas materi dan metode penyelenggaraan penerangan hukum/ penyuluhan hukum;
2. Mencari, menghimpun dan mengolah informasi secara efektif dan efesien;
3. Membangun kerjasama dengan masyarakat dan institusi lainnya dengan kedudukan setara

Motto
"Informasi Anda Kewajiban Kami"

 

 BERITA
19-04-2021
Jaksa Agung Menerima Kunjungan Kerja Pimpinan Ombusmen
19-04-2021
Pusat pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI Pengumuman Lelang Kedua
19-04-2021
WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA MEMBERIKAN PENGARAHAN DI ACARA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PUSAT PENERANGAN HUKUM
berita lainnya
 SIARAN PERS
21-04-2021
7.360 M2 TANAH MILIK TERSANGKA BTS DI BATAM DISITA TIM JAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN AGUNG
20-04-2021
1 (SATU) ORANG DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMBELIAN GAS BUMI OLEH PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI (PDPDE) SUMATERA SELATAN
20-04-2021
1 (SATU) ORANG DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN JALUR TRANSMISI 275 KV GARDU INDUK KILIRANJAO-GARDU INDUK PAYAKUMBUH PADA PT PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) MEDAN TAHUN 2016-2017
arsip siaran pers
 GALERI FOTO
Untuk melihat kumpulan foto-foto dari PUSPENKUM dapat dilihat disini
selengkapnya

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

 

Untuk teknis webiste

PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Telpon/Fax : +6221 739 2395 / +6221 722 1377
Email : webmaster@kejaksaan go.id