Kamis, 22 Agustus 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

TATA USAHA

16-07-2012

Seminar Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Tahun 2012

Kegiatan Seminar Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Tahun 2012oleh Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI yang akan dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 16 Juli 2012, dengan topik Eksistensi Lembaga ’Penegak Hukum’ Ad Hoc Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana”., sebagai berikut :

Kegiatan pertemuan ilmiah/seminar dibuka oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan ditutup oleh Wakil Jaksa Agung mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia.

1.Bertindak selaku pembicara pada pertemuan ilmiah/seminar tersebut:

a.DR. DARMONO, SH., MM. (Wakil Jaksa Agung RI)

b.PROF. Jur. ANDI HAMZAH (Guru Besar Luar Biasa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

c.HALIUS HOSEN, SH, (Ketua Komisi Kejaksaan RI)

d.DR. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, SH. LLM (Lawyer/Advocate & Dosen Pasca Sarjana)

2.Bertindak selaku moderator adalah: Fesy Alwy (Metro TV).

3.Peserta seminar adalah para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri se-Jabotabek, Serang, Cilegon, Cibinong dan Depok, Widyaiswara pada Pusat Diklat Kejaksaan RI, Peneliti pada Pusat Litbang, Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Anggota Komisi III DPR, Kepolisian, BPHN, Komisi Kejaksaan, Hakim, Pengacara/Lawyer/Advocate dan Perwakilan Siswa-Siswi PPPJ.

4.Hasil pertemuan ilmiah/seminar sebagai berikut:

a.Sistem peradilan pidana (SPP) sangat erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan {Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke III}.  Dalam  perkara  pidana, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan yang ada  dibawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum. Selain itu, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan tersebut menurut penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 : Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

b.Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara garis besar menyatakan SPP Indonesia digerakkan oleh 4 (empat) komponen, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang berpuncak pada MA dan Lembaga Pemasyarakatan. Akhir-akhir ini SPP di Indonesia bukan hanya dijalankan empat komponen tersebut, tetapi ada lembaga baru yang bersifat ad-hoc.

c.Keberadaan lembaga ad-hoc dalam penegakan hukum yang terpisah dari komponen SPP yang permanen, didasarkan pada kebutuhan menyempurnakan, mendukung dan/atau memperkuat lembaga permanen yang belum memberikan hasil optimal sesuai harapan masyarakat, pada suatu tugas yang bersifat khusus (pemberantasan tindak pidana kurupsi).

d. KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasari atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada The Independent Comission Against Corruption (ICAC) yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974.

e.KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

f.KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara, khususnya perkara korupsi. KPK tidak sepenuhnya bersifat ad hoc, karena menurut United Nations Convention Against Corruption (Pasal 6) yang sudah diratifikasi Indonesia, ada yang bersifat permanen dan ada bersifat sementara. Kewenangan KPK yang bersifat permanen adalah kewenangan untuk mencegah korupsi sedangkan kewenangan KPK yang bersifat sementara ialah tindakan yang represif, seperti penyidikan dan terutama penuntutan.

g.            SPP di setiap negara memiliki karakteristik tersendiri, tidak selalu sama antara negara yang satu dengan yang lain. Namun hampir semua negara hukum hanya memiliki satu SPP yang semuanya berada dalam tatanan pro-yustisia. Tidak ada suatu negara hukum yang masih membuka kemungkinan keberadaan berbagai jenis institusi extra yudisial yang bersifat ad hoc, apalagi melakukan intervensi terhadap institusi hukum yang berlaku secara universal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

h.            Selain lembaga ad-hoc yang diberi kewenangan yudisial, dalam penegakan hukum di Indonesia juga dibentuk lembaga ad-hoc di luar komponen SPP yang sudah ada dan tidak diberi kewenangan yudisial, seperti: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan Satgas PMH. Sebelumnya, pemerintah juga pernah membentuk lembaga hukum Tim 8 berdasarkan Keppres No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

i.              Setidaknya ada 11 lembaga ad hoc seperti dewan pertimbangan dan satgas (satuan tugas) yang menangani masalah tertentu dan bertanggungjawab pada presiden, antara lain: Komisi Hukum Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, satgas perlindungan TKI yang baru dibentuk, serta tim / satgas / komisi lain di luar departemen.

j.              Tentang hakim “ad hoc,” sebenarnya hanya ada pada pengadilan HAM Berat. Hakim “ad hoc” yang lain jelas menyimpang dari asas hukum acara pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia. Karena peradilan dilakukan oleh hakim berdasarkan jabatannya dan bersifat tetap, artinya, pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim “karena jabatannya” dan “bersifat tetap,” diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara.

k.            Penyimpangan asas hukum acara pidana lainnya, penuntut umum di KPK yang tidak berada di bawah kendali Jaksa Agung, namun dikendalikan Ketua KPK. Hal ini menyimpang dari asas “Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan” (openbaar ministerieis een en ondeelbaar), yang secara expressisverbis disebut dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Aslinya dalam bahasa Belanda adalah “openbaar ministerieis een en ondeelbaaren de procureur generaal aan het hoofd” (Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan Jaksa Agung berada di puncaknya”). Jadi, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai 2 (dua) orang Jaksa Agung untuk delik korupsi, yaitu Jaksa Agung dan Ketua KPK.

l.              Undang-undang tentang Kejaksaan tercipta tahun 2004 setelah Undang-Undang tentang KPK yang tercipta tahun 2002. Berdasarkan adagium “lex posterior derogate legi priori” (ketentuan belakangan menyingkirkan ketentuan yang duluan) dan asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan seperti yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2004, telah menjadikan penuntut umum yang ada di KPK kehilangan legitimasinya karena bertanggungjawab kepada Ketua KPK, yang semestinya bertanggungjawab kepada Jaksa Agung RI.

m.          Alasan  bahwa  Kejaksaan  belum  mampu  menyelesaikan  perkara-perkara  korupsi,  tidak  sesuai  dengan  kenyataan.  Jumlah  perkara korupsi  yang  diselesaikan  Kejaksaan  jauh  lebih  banyak  dari  yang diselesaikan  KPK,  karena  KPK  terbatas  hanya  ada  di Jakarta. Secara teknis yuridis juga kelihatannya lebih cepat Gedung Bundar menyelesaikan perkara Dhana yang jauh lebih sulit pembuktiannya daripada pembuktian kasus Wisma Atlit.

n.            Konsep peradilan dalam pemberantasan korupsi masih perlu pencarian dan legislasi karena yang ada sekarang lebih bersifat politis daripada juridis. Keperluan akan efisiensi dan efektifitas setelah adanya putusan politis harus disikapi dengan formulasi konsep-konsep hukum yang tepat. Pendekatan ad hoc selain memerlukan dukungan politik hukum yang penuh juga harus temporer sifatnya, serta dengan time-frame yang eksplisit (kuantitatif bukan kualitatif). Pendekatan ad hoc yang berkepanjangan dapat merusak sistem kelembagaan peradilan dan tatanan hukum itu sendiri.

o.            Lembaga penegak hukum ad hoc akan efektif jika telah benar terbangun secara independen. Secara teoritik, independensi kelembagaan terdiri dari 2 (dua) hal yang saling berkaitan dan tidak mudah dipisahkan, yakni independensi kelembagaan (institusional) dan independensi dalam fungsi (fungsional).

p.            Jaminan agar penegak hukum ad hoc efektif dan efisien melakukan tugasnya dalam penegakan hukum, maka hukum menentukan penegak hukum ad hoc menjadi lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penegak hukum ad hoc harus diamankan dari kepentingan politik, kekuasaan ekonomi, atau intervensi macam apapun yang bisa menyusup ke dalam penegak hukum ad hoc bersangkutan.

q.            Hubungan hukum antara Lembaga Negara Penegak Hukum permanen dengan lembaga-lembaga ad hoc, yaitu lembaga-lembaga ad-hoc bersifat melengkapi, menyempurnakan dan/atau mendukung lembaga-lembaga yang sudah ada (permanen), keberadaannya bukan untuk melemahkan lembaga-lembaga permanen yang telah ada.

r.              Lembaga penegak hukum di luar lembaga permanen adalah lembaga ad hoc yang sifatnya sementara, sudah sewajarnya bila lembaga ad hoc diberi kurun waktu berlaku yaitu sampai terciptanya kondisi di mana lembaga-lembaga penegak hukum permanen yang telah ada mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan mewujudkan kinerja yang optimal.

5.      Rekomendasi hasil pertemuan ilmiah/seminar sebagai berikut:

-             Melakukan pembenahan terhadap sistem peradilan pidana dan institusi hukum yang sudah ada, pembangunan sistem dan sinergi antar lembaga, serta penataan lembaga penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana;

-             Penuntut umum khusus di KPK perlu dipertahankan, akan tetapi bertanggungjawab kepada Jaksa Agung sesuai dengan asas “Kejaksaan satu dan tidak terpisahkan dan Jaksa Agung ada di puncaknya;”

-             Pemerintah harus bertindak lebih jeli dan seksama, disertai data akurat dalam menentukan kebijakan pembentukan kebijakan pembentukan lembaga ad hoc, apakah dapat dibentuk diluar sistem peradilan pidana atau tindakan sistem peradilan pidana itu sendiri;

-             Perlu dikaji ulang ada tidaknya hakim non karir (terutama di MA), karena tidak cocok keserjanaannya, misalnya : sarjana hukum jurusan tatanegara atau sarjana jurusan agama;

-             Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu digeser peribahasa “hukum dari fiat justitia et ruat caelum” (sekalipun langit runtuh keadilan harus ditegakkan), dengan “hukum fiat justititia ne pereat mundus” (hukum memang harus ditegakkan supaya langit tidak runtuh);

-             Lembaga ad hoc agar diberi kurun waktu masa berlakunya, yaitu sampai terciptanya kondisi di mana lembaga penegak hukum (permanen) yang ada, sudah mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya;

-             Perlu diadakan evaluasi dan/atau penelitian, apakah Kepolisian dan Kejaksaan sudah semakin efektif dan efisien atau belum setelah eksistensi KPK sejak 2003, sesuai dengan asumsi KPK itu dibentuk dan/atau berfungsi sebagai pemicu (trigger mechanism);

-             Hasil Seminar ini disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Negara.


kembali
 BERITA
22-08-2019
Jaksa Agung Perintahkan Serahkan Dua Oknum Jaksa Yang Terjaring OTT
22-08-2019
Jaksa Agung Hari Ini Serahkan Barang Milik Negara ke Kejati NTT
22-08-2019
Puspenkum Gelar Penerangan Hukum Di Universitas Andalas Padang
berita lainnya
 SIARAN PERS
15-08-2019
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan Obat Aids dan PMS) Tahap II pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016
15-08-2019
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Dari PT. Danareksa Sekuritas Kepada Debitur PT. Aditya Tirta Renata
14-08-2019
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan Obat Aids dan PMS) Tahap I pada Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2016
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id