Sabtu, 25 Mei 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

23-12-2016

PENGKAJIAN : ANALISA YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PRA-PERADILAN

  1. Dasar Hukum

Sehubungan Surat Perintah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Nomor : KEP-18/K/K.4/03/2016 tanggal 15 Maret 2016, perihal Pembentukan Tim Pengkajian dengan Topik/Judul Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Pra-Peradilan.

  1. Latar Belakang Pengkajian
  2. Dinamika hukum di Indonesia saat ini, dalam hal Pra peradilan setidaknya sudah terjadi beberapa kali. Diantaranya yang paling menarik perhatian publik adalah permohonan Pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Budi Gunawan (BG), berkaitan dengan penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pra peradilan yang ditangani oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi tersebut ingin menguji keabsahan penetapan tersangka BG dimana status itu ditetapkan KPK setelah nama BG diusulkan menjadi kandidat Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang menjadi objek praperadilan adalah: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
  • sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  • ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
  1. Perluasan objek pra peradilan lebih bersifat kepada tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yaitu tindakan upaya hukum (dwangmiddel) lainnya seperti memasuki rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan surat surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Pasal 95 KUHAP dirujuk sebagai dasar memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum praperadilan. Di sini ada frasa ‘tindakan lain’ yang bisa dipersoalkan seseorang di luar penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Penetapan status tersangka bisa dianggap sebagai ‘tindakan lain’. Tetapi sebenarnya Pasal 95 ini sebenarnya membahas ganti rugi dan rehabilitasi. “Tindakan lain” yang tak disebut Pasal 77 KUHAP bisa juga berupa penyelidikan dan pemeriksaan surat.
  2. Dengan terjadi berkaitan dengan permohonan Pra peradilan terhadap penetapan status tersangka dan terdapat perbedaan pendapat dari yang sudah tercantum jelas dalam hukum acara yang berlaku dimasyarakat (due process) dan hukum yang telah ada (due to law), membuat pentingnya dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan judul “Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Pra Peradilan“, dengan harapan dapat lebih memberikan kejelasan batasan-batasan mengenai Pra Peradilan.
  3. Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam pengkajian ini adalah Bagaimana kepastian hukum terhadap penetapan tersangka dalam praperadilan dan Bagaimana Upaya hukum didalam lembaga praperadilan berkaitan dengan terbitnya PERMA No.4 Tahun 2016.

 

  1. Hasil Pengkajian :
  2. KUHAP tidak memberikan defenisi yang jelas mengenai Praperadilan, hanya saja dalam pasal 1 butir 10 KUHAP disebutkan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang
  • sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tesangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
  • Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghhnetiakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  • Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan
    1. Lembaga peradilan bukan lembaga peradilan tersendiri, melainkan bagian dari pengadilan negeri. Di Negeri Belanda Rechter Commissaris timbul dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktir dalam peradilan pidana. Sedangkan praperadilan di Indonesia diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Dan dari penjelasan di atas, praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.
    2. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri Belanda. Lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan ”Rechter Commisaris” suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. Di Indonesia, sebagai dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dimanakan praperadilan

  1. Sejak berlakunya KUHAP, maka sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (integreted creminal justice system). Sistem terpadu tersebut diletakan diatas landasan “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum  sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.  Sehingga aktivitas pelaksanaan criminal justice system  merupakan fungsi gabungan (collection of fungction) dari Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara.
  2. Kedudukan Lembaga Praperadilan Menurut KUHAP Dikaitkan Dengan Dinamika Hukum Dalam Masyarakat
  • Merujuk Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri (hanya kepada Pengadilan Negeri);
  • Tujuan dibentuk praperadilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melidungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Bentuk kontrol dimaksud meliputi: (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan (b) kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain;
  • Tugas praperadilan di Indonesia bersifat terbatas, berdasarkan Pasal 78 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera;
  • Jika dikaitkan dengan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat, praperadilan sebagai sarana hukum bagi perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, juga berkembang secara dinamis terutama dalam ruang lingkup upaya hukum dan perluasan obyek kewenangan praperadilan;
  1. Penerapan Upaya Hukum Di Dalam Lembaga Praperadilan
  • Merujuk Pasal 83 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimohonkan kasasi dan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, maka terhadapnya dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi (Pasal 83 ayat 2 KUHAP);
  • Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. Dalam putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Tjetje Iskandar tersebut menegaskan bahwa “Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
  • Atas penghapusan pasal itu, MK beralasan acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding (baik oleh pemohon atau termohon) Menurut MK, Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah memperlakukan secara berbeda antara tersangka atau terdakwa dan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan itu tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;
  • Dalam praktek ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung, tindakan permohonan upaya hukum terhadap putusan praperadilan, antara hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi maupun antara Hakim Agung di Mahkamah Agung ternyata memiliki pandangan yang berbeda yang mengakibatkan adanya perbedaan putusan dalam memutus permohonan, diterima atau ditolak;
  • Putusan terkait upaya hukum biasa terhadap Putusan Praperadilan diantaranya : putusan hakim yang menerima diajukannya kasasi terhadap Putusan No. 35/K/Pid/2002 dengan para pihak Jaksa Agung RI cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Marsekal Madya (Purn) Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita (Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan), dan putusan hakim yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima yaitu, Putusan No. 632 K/Pid/2004 dengan para pihak Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Sugianto Suratinojo, BSc.,MBA, (Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan).
  • Putusan terkait upaya hukum luar biasa praperadilan yang diterima oleh majelis hakim diantaranya : Putusan Mahkamah Agung No. 66 PK/Pid/2014 dengan para pihak Pemerintah RI cq Presiden RI cq Kepala Kepolisian RI cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Praperadilan) melawan Asmadja (Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Praperadilan), terhadap putusan ini tidak terdapat yurisprudensi;
  • Dalam perkembangan selanjutnya tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4 Tahun 2016). PERMA ini dibentuk untuk mengakhiri polemik boleh atau tidaknya putusan praperadilan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) apabila terdapat penyelundupan hukum. PERMA No. 4 Tahun 2016 mengatur tentang larangan PK atas putusan praperadilan, juga mengatur objek perkara yang dapat diajukan praperadilan, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah. PERMA No. 4 Tahun 2016 merupakan solusi pengawasan oleh Mahkamah Agung terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas praperadilan;
  1. Penetapan Tersangka Di Dalam Lembaga Praperadilan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Tersangka
  • Dalam perkembangan dinamika hukum dan masyarakat, permohonan praperadilan tidak lagi limitatif yang tersebut pada pasal 77 KUHAP saja, tetapi sudah melebar keluar batas yang ditetapkan undang-undang, utamanya pasal 77 huruf a KUHAP; yakni penetapan status tersangka. Perluasan obyek praperadilan tersebut menimbulkan kontroversi dalam masyarakat apakah penetapan tersangka masuk dalam ranah obyek praperadilan atau tidak;
  • Keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 merupakan kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan diundangkannya Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lembaga praperadilan yang melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka/terdakwa, utamanya hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang merupakan turunan dari hak kebebasan. Bahwa hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan tidak dapat dilepaskan dari pemuatan prinsip-prinsip hukum (the principle of law) yang dianut oleh KUHAP yang tiada lain bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional/UUD 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  • Ahli hukum pidana Prof. DR.Andi Hamzah, SH berpendapat bahwa keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 sudah melanggar asas/prinsip legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP saja yang sah yang diatur sebagai obyek praperadilan. Mengacu pada asas legalitas, maka tidak dimasukkannya penetapan tersangka dalam obyek praperadilan adalah merupakan wewenang pembentuk undang-undang/legislatif untuk merevisinya. Tidak dimasukkannya ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan pasal 77 KUHAP bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945;
  • Walaupun sudah ada ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan/petunjuk hakim dalam memutus gugatan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan tersangka dalam bentuk putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan, namun pada kenyataannya tidak serta merta hakim merujuk pada putusan MK tersebut. Hakim tetap menggunakan keyakinan hakim yang difasilitasi undang-undang yang merujuk/berpedoman kepada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disamping 2 (dua) alat bukti yang ada. Undang-undang membolehkan hakim dengan keyakinannya melakukan penemuan hukum (rechtvinding) selama pokok gugatan praperadilan belum diatur; dan menurut hakim, KUHAP belum mengatur penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan.
  • Seiring semakin meningkatnya permohonan praperadilan atas penetapan tersangka yang berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHAP bukan merupakan obyek praperadilan, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan, masuk ranah obyek praperadilan maka diperlukan kearifan untuk menetapkan acuan yang dijadikan dasar hukum diterima atau ditolaknya permohonan praperadilan atas penetapan tersangka ini dengan tetap memperhatikan batasan-batasan mengenai praperadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan dinamika masyarakat.
  • Berkaitan dengan pelaksanaan prosedur penyidikan oleh penyidik secara cermat, obyektif dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku/KUHAP sebagaimana diuraikan di atas, penyidik Kejaksaan RI berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Bahwa untuk mengantisipasi permohonan gugatan praperadilan oleh tersangka dan penasihat hukum tersangka, maka penyidik agar mengutamakan dan wajib mempercepat proses penyidikan perkara pokok sampai dengan berkas perkara dilimpahkan dan mendapatkan penetapan hari sidang sebelum permohonan praperadilan diputus oleh hakim praperadilan. Dengan telah dilimpahkannya perkara pokok dan mendapat penetapan hari sidang maka permintaan praperadilan menjadi gugur. (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP).
  1. Faktor emperis membuktikan bahwa putusan Praperadilan terhadap penetapan tersangka mempengaruhi sikap hukum hakim dalam menganalisis objectum litis Praperadilan tidak sesuai pasal 81 dan 83 KUHAP. Pemikiran perluasan objek Praperadilan telah memicu permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan putusan menerima atau menolak;
  2. Dari sisi kepastian hukum bahwa perluasan objek Praperadilan telah membawa ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan azas legalitas dan pasal 20 Algemen Bepalagiu sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara Praperadilan.
    • Namun dari sisi keadilan bahwa, perluasan objek Praperadilan telah menyalahi aspek keadilan yang berkepastian hukum, yang mengutamakan terpenuhinya segala aturan dalam mewujudkan keadilan.
    • Terakhir dari aspek kemanfaatan hukum bahwa dinamika putusan Praperadilan yang inkonsistensi membawa pemikiran kepada para pengemban hukum untuk mereformulasi objectum litis aturan Praperadilan yang memenuhi aspek kepentingan hukum dan kepentingan sosial (social legal).
  3. Faktor emperis membuktikan bahwa putusan Praperadilan terhadap penetapan tersangka mempengaruhi sikap hukum hakim dalam menganalisis objectum litis Praperadilan tidak sesuai pasal 81 dan 83 KUHAP. Pemikiran perluasan objek Praperadilan telah memicu permohonan Praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan putusan menerima atau menolak

 

  1. Penutup
  2. a. Kesimpulan
  • Dari putusan terhadap penetapan status tersangka di atas serta mencermati pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, terkait hal tersebut, dapat disarikan bahwa upaya paksa pada masa awal pembentukan UU Hukum Acara Pidana secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Pengenaan status tersangka terhadap seseorang tersangka dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu berupa pemberhentian sementara dari jabatan yang mengakibatkan hilangnya hak yang bersangkutan untuk menjalankan kewenangan berdasarkan jabatannya. Disisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Sehingga kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap seseorang telah memenuhi asas due process of law sekaligus penghormatan terhadap HAM.
  • Implikasi dari putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka akan membawa dampak terhadap pelaksanaan hukum acara di Indonesia yaitu akan memperpanjang tahapan peradilan dan menuntut antisipasi kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi gelombang permohonan praperadilan. Disisi lain, hal ini dapat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan para penyidik di kemudian hari sekaligus menjadi koreksi (check and balance system) atas tindakan penyidik selama ini yang dilakukan dengan mengatasnamakan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan abuse of power atau penyalagunaan kewenangan yang kadang kala dilakukan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa dihindari dengan adanya mekanisme kontrol melalui praperadilan, terutama ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Untuk itu kedepan penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang.

 b. Rekomendasi:

  • Untuk menjamin pelaksanaan dan menghindari dari potensi penyimpangan terhadap kewenangan praperadilan tersebut, diperlukan aturan yang lebih terinci sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya hakim di dalam memutus perkara dimaksud yang dapat berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang petunjuk teknis pelaksanaan beracara di praperadilan pasca putusan MK, yang salah satunya terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan status tersangka seseorang
  • Mempercepat pembahasan mengenai penyempurnaan UU HAP, sehingga pasal-pasal yang di putus oleh MK khususnya terkait dengan kewenangan parperadilan dalam memeriksa dan memutuskan penetapan tersangka seseorang beserta pasal-pasal terkait lainnya dapat dirumuskan ulang dan direstrukturisasi kembali.


kembali
 BERITA
24-05-2019
Jam Intel Gelar Buka Puasa Bersama dilingkungan Bidang Intelijen
23-05-2019
Kejari Bangka selatan Menggelar Buka Puasa Bersama
23-05-2019
Kejari Sorolangun Menggelar Buka Puasa Bersama Yatim Piatu
berita lainnya
 SIARAN PERS
02-05-2019
Kejati Sulawesi Utara Bersama-sama Dengan Tim Kejari Manado, Kejari Sleman, dan Intelijen Kejari Ponorogo Berhasil Tangkap Terpidana Prayitno Hidayat
30-04-2019
Pengadilan Negeri Kuala Simpang Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Selama Dua Puluh Tahun Terhadap Terdakwa Ibrahim, dkk Penyalanggunaan Narkotika Jenis Sabu 73.505,55 gram dan 30.000 butir ekstacy
29-04-2019
Kejari Jakarta Selatan Limpahkan Tersangka JD Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Barang Bukti 'Pengaturan Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia'
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id