Jum'at, 24 Mei 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

23-12-2016

PENGKAJIAN : EKSISTENSI JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWASAN OLEH KOMISI KEJAKSAAN (KOMJAK) DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)

  1. Dasar Hukum :

Sehubungan Surat Perintah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Nomor : KEP-16/K/K.4/03/2016 tanggal 15 Maret 2016, perihal Pembentukan Tim Pengkajian dengan Topik/Judul “Eksistensi Jaksa Agung Muda Pengawasan Dikaitkan Dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan (KOMJAK) Dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)”.

  1. Latar Belakang :
  2. Dalam menjalankan suatu lembaga atau organisasi diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, salah satu fungsi manajemen yaitu Pengawasan. Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena jika tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/ hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Pada lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

 

  1. Dalam rangka merespon tuntutan dan sikap masyarakat guna meningkatkan dan menjaga kualitas kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai di lingkungan Kejaksaan, selain pengawasan internal, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) Presiden Republik Indonesia secara atribusi memberikan kewenangan untuk membentuk suatu komisi independen yang berfungsi dalam rangka pengawasan eksternal, yang dikenal Komisi Kejaksaan. Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean government) di lingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk mengawasi kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.

 

  1. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang dikecualikan.

 

  1. Dengan adanya lembaga pengawasan selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan pengawasan eksternal yaitu Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai “Eksistensi Jaksa Agung Muda Pengawasan dikaitkan dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan (KOMJAK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)” sehingga keberadaan penagawasan internal oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai lembaga pengawasan pada lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

 

 

  1. Hasil Pengkajian :
  2. Bahwa ada keterkaitan antara pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan pengawasan eksternal dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, sebagaimana dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia serta adanya Nota Kesepahaman Jaksa Agung RI dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011 dan Nomor : NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan RI Dengan Komisi Kejaksaan RI Dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.

 

  1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur kewenangan KASN, maka akan menimbulkan tumpang tindih dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan RI yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI. Pengawasan dilakukan dalam bentuk “Pengawasan Melekat” dan “Pengawasan Fungsional”. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup pengawasan berdasarkan  Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang  di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pen

 

  1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara apabila dikaji secara obyektif, sesungguhnya belum mengakomodasi kekhususan karakteristik kelembagaan maupun profesi di Kejaksaan RI seperti model birokrasi kelembagaan, model pembinaan kepegawaian, model akuntabilitas kinerja kelembagaan dan model pengawasan baik kelembagaan maupun profesi. Kekhususan karakteristik lembaga Kejaksaan dapat dilihat dari landasan historis berdasarkan UUD 1945 dan Hukum Positif, kekhususan karakteristik kelembagaan dalam Sistem Ketatanegaraan, kekhususan karakteristik kelembagaan sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peadilan Pidana, sebagai Jaksa Pengacara Negara, kekhususan karakteristik kewenangan Jaksa dalam kaitannya dengan Hubungan Antar Lembaga maupun Hubungan Antar Negara, kekhususan karakteristik Profesi Jaksa, kekhususan karakteristik Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dan kekhususan lainnya.

 

 

  1. Penutup :
  2. Kesimpulan :
  3. Mekanisme pengawasan di Kejaksaan dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya, sedangkan pengawasan fungsional pada umumnya dilakukan melalui pemeriksaan surat-surat (baik laporan pengawasan dari satuan kerja di Kejaksaan maupun pengaduan masyarakat), dan inspeksi langsung ke berbagai unit Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah. Dengan terbentuknya Komisi Kejaksaan, maka ada keterkaitan/korelasi Komisi Kejaksaan dengan pengawasan internal Kejaksaan yaitu Komisi Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan apabila Komisi Kejaksaan mengambilalih pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal yang dianggap berlarut-larut, atau hasil pemeriksaan dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai Kejaksaan atau apabila terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

 

  1. Dengan berlakunya Undang-Undang ASN yang mengatur kewenangan KASN, maka akan menimbulkan tumpang tindih dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan karena pengawasan internal Kejaksaan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Jaksa Agung RI berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Disamping itu Undang-Undang ASN secara umum belum mengakomodir kekhususan karakteristik kelembagaan maupun profesi di Kejaksaan RI, sedangkan Komisi Kejaksaan mempunyai korelasi dengan pengawasan internal Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan.

 

  1. Rekomendasi :
  2. Untuk menguatkan eksistensi di Bidang Pengawasan Internal Kejaksaan, maka :
    • Lembaga pengawasan internal Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan harus profesional dalam bertindak dan mempunyai integritas moral yang tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan cita-cita penegakan hukum dan faktor subyektivitas sedapat mungkin harus dihilangkan.

 

  • Koordinasi yang intensif antara aparat pengawasan internal Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan agar tercipta sinergi dalam melaksanakan tugasnya.

 

  • Selain adanya penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin/ penyimpangan/ perbuatan tercela, juga harus ada penghargaan terhadap aparat yang dinilai berprestasi dalam melaksanakan tugas sehingga ada keseimbangan antara reward and punishment.

 

  1. Membuat Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.


kembali
 BERITA
23-05-2019
Wakil Jaksa Agung Dan Jam Was Dialog Vicon Dengan Para Kajati Seluruh Indonesia
21-05-2019
JAM Datun MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan
20-05-2019
Kabandiklat Membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Kejaksaan RI
berita lainnya
 SIARAN PERS
02-05-2019
Kejati Sulawesi Utara Bersama-sama Dengan Tim Kejari Manado, Kejari Sleman, dan Intelijen Kejari Ponorogo Berhasil Tangkap Terpidana Prayitno Hidayat
30-04-2019
Pengadilan Negeri Kuala Simpang Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Selama Dua Puluh Tahun Terhadap Terdakwa Ibrahim, dkk Penyalanggunaan Narkotika Jenis Sabu 73.505,55 gram dan 30.000 butir ekstacy
29-04-2019
Kejari Jakarta Selatan Limpahkan Tersangka JD Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan Barang Bukti 'Pengaturan Pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia'
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id