Senin, 14 Oktober 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

23-12-2016

PENGKAJIAN : KEKUATAN NILAI PEMBUKTIAN TERHADAP ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA

  1. Dasar Hukum

Sehubungan Surat Perintah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Nomor KEP-16/K.4/03/2016 tanggal 15 maret 2016, perihal Pembentukan Tim Pengkajian dengan Topik/Judul  “Kekuatan Nilai Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Tindak Pidana”.

  1. Latar Belakang Pengkajian

Sampai saat ini keberadaan data elektronik sebagai alat bukti dipersidangan  masih dipertanyakan menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Karena, memang Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur dokumen elektronika sebagai alat bukti sah yang diterima di depan persidangan. Selain itu ketentuan pasal 184 KUHAP tersebut  telah menetapkan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan. Di luar alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti baik oleh hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya. Meskipun demikian sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988.

 

  1. Hasil Pengkajian :
  2. Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini maksudnya: menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
  3. Dalam UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Jadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, maka agar informasinya dapat dipercaya, ada otoritas data tertentu yang bertanggungjawab mengelola dokumen elektronik di suatu lembaga. Untuk menutupi kelemahan otoritas data yang belum semua dimiliki di berbagai lembaga, maka hasil cetakan dokumen elektronik masih diperlukan dalam proses pembuktian karena ada otentikasi dari pihal terkait sebagaimana kelaziman administrasi negara.
  4. Jadi kedudukan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan sebagai perluasan. Arti perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya sebagai berikut:
  • Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
  • Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.  

  1. Bahwa alat bukti elektronik sesungguhnya diatur dan diakui di beberapa undang-undang di Indonesia, antara lain:
  1. Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya Undang Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik.Dalam perkara Tindak Pidana Umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang Undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga Hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik. Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia, secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba dan sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperkenankan dalam Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

 

  1. Penutup
    1. Kesimpulan
      1. Bahwa bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangan pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik ini sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti lain. Mahkamah Agung sejak tahun 1988 sudah mengakui alat bukti elektronik dipersidangan pengadilan. 
      2. Meskipun sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan, Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan.
      3. Jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana bisa berupa cctv, rekaman, videoa conference, dan jenis-jenis bukti elektronik yang dapat merekam, memuat gambar atau catatan dan terekam dalam bukti elektronik

 

  1. Saran
    1. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan tekhnik informasi yang semakin cepat maka pemerintah harus dengan segera mengakui bahwa bukti elektronik harus diakui dan diajadikan sebagai alat bukti dipersidangan. Jaksa sebagai pihak yang punya kewajiban membuktikan dakwaan di pengadilan maka bukti elektronik dijadikan sebagai petunjuk untuk menunjang bukti lainnya.
    2. Hakim dan aparat penegak hukum lain harus tidak ragu lagi menggunakan alat bukti elektronik sebagai bagian dari cara untuk membuktikan kasusnya di pengadilan. Penggunaan bukti elektronik di[akai sejak mulai tahap penyidikan.
    3. Jenis bukti elektronik akan berkembangan sedemikian cepat sehingga penegak hukum harus mengikuti perkembanganalat bukti elektronik.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id