Senin, 27 Juni 2022
Kejaksaan Republik Indonesia

PENELITIAN

17-12-2010

Perluasan Penerapan Asas Opportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Penyidikan Perkara Korupsi

 ABSTRAKSI

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tipe penelitian normatif empiris. Pemilihan responden berdasarkan non probability samplig jenis purposive sampling yang berjumlah 444 responden terdiri responden Jaksa, Kepolisian, Pengacara dan Dosen dari 6 (enam) lokasi penelitian meliputi wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan interview guide (pedoman wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas opportunitas yang menjadi wewenang Jaksa Agung diperluas pada penyidikan korupsi yang sedang ditangani instansi penegak hukum Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada umumnya mayoritas responden menyatakan setuju, namun responden lainnya menyatakan tidak setuju. Responden yang menyatakan setuju perluasan asas opportunitas diterapkan pada penyidikan korupsi yang ditangani penyidik Kepolisian atau KPK harus mempunyai mekanisme, apakah atas usul yang diajukan Jaksa Agung atau usul yang diajukan instansi penegak hukum Kepolisian atau KPK yang belum ada pengaturannya. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju perluasan asas opportunitas pada penyidikan korupsi yang ditangani Kepolisian atau KPK, karena telah memasuki ranah kewenangan instansi lain. Asas opportunitas ini bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang dianut undang-undang pidana Indonesia.  Asas opportunitas ini dapat diterapkan mutlak harus ada alasan untuk kepentingan umum demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas. Kepentingan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang Kejaksaan mempunysi multitafsir, sehingga menimbulkan banyak pendapat yang berbeda dan kepentingan umum itu dapat diartikan pada kondisi pada waktu itu; seperti kasus pimpinan KPK yang akan dikesampingkan perkaranya bahwa kepentingan umum itu diartikan untuk melindungi KPK dalam pemberantasan korupsi. Jaksa Agung mengeluarkan keputusan penyampingan perkara demi kepentingan umum tidak semata-mata atas keputusannya sendiri, akan tetapi ia harus terlebih dulu meminta atau mendengar saran pendapat dari lembaga kekuasaan negara yang berkaitan dengan perkara tersebut, apakah telah memenuhi rasa keadilan yang tidak akan menimbulkan keresahan masyarakat. Suaru kriteria penerapan asas opportunitas ini adalah lebih banyak manfaatnya untuk negara, bangsa dan masyarakat luas daripada dilakukan penuntutannya melalui sidang pengadilan.     

 

KESIMPULAN

1.          Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (asas opportunitas) adalah wewenang Jaksa Agung berdasarkan undang-undang dan wewenang tersebut tidak dapat didelegasikan kepa jaksa. Asas opportunitas ini dapat diterapkan pada perkara pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus (korupsi).

2.          Perluasan asas opportunitas pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi merupakan permasalahan karena pendapat responden ada yang mengatakan setuju dan tidak setuju diterapkan pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Pernyataan setuju didasarkan pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas dan lebih banyak keuntungannya kepada negara, bangsa dan masyarakat luas, apabila dikesampingkan perkaranya daripada diproses secara hukum di pengadilan. Pernyataan tidak setuju karena menganut asas legalitas dan asas opportunitas ini telah memasuki ranah wewenang instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

3.          Dalam penerapan asas opportunitas ini yang diprioritaskan pertimbangannya unsur kepentingan umum yang merupakan syarat utama untuk menyampingkan suatu perkara korupsi. Pertimbangan kepentingan umum ini mempunyai multi tafsir, sehingga mempunyai pendapat berbeda.

4.          Pendapat bahwa asas opportunitas dapat diterapkan pada tahap penyidikan perkara korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa penyidik tindak pidana korupsi ada tiga instansi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Oleh karena itu Jaksa Agung dapat mengusulkan atau meminta Kepolisian atau KPK  agar dalam perkara korupsi yang sedang disidiknya diterapkan asas opportunitas. Dan pendapat lain menyatakan aparat penegak hukum lain (Kepolisian atau KPK) dapat mengusulkanatau meminta kepada Jaksa Agung agar diterapkan asas opportunitas terhadap perkara yang disidiknya.

5.          Suatu hal penting penerapan asas opportunitas ini adalah lebih banyak manfaatnya keuntungannya terhadap negara, bangsa dan masyarakat luas daripada diproses secara hukum melalui pengadilan. 

 

III.  SARAN

1. Perlunya suatu pengaturan yang tegas dalam penerapan asas opportunitas yang menyangkut penyidikan tindak pidana korupsi yang wewenang Kepolisian dan KPK, oleh karena itu diperlukan pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB).

2. Asas oportunitas sebaiknya apabila dikehendaki hingga di tahap penyidikan dapat pula mendengar pendapat badan-badan kekuasaan negara yang berwenang dan terkait langsung dengan perkara korupsi agar lebih mendekatkan dengan perasaan keadilan masyarakat.

3. Asas oportunitas sebaiknya sangat selektif diterapkan karena akan berdampak terhadap penerapan asas legalitas yang selalu menghendaki penuntutan setiap perkara yang cukup bukti dan agar tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

4.   Agar dilakukan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai penerapan asas opportunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

 

Untuk teknis webiste

PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Telpon/Fax : +62 21 27097095
Email : webmaster@kejaksaan go.id

Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan RI. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data paper based, maka yang menjadi acuan adalah data paper based.