Minggu, 16 Mei 2021
Kejaksaan Republik Indonesia

PENELITIAN

26-06-2018

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara Oleh Kejaksaan RI

Pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 (delapan) area perubahan  reformasi  birokrasi,  yang  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelayanan publik. Untuk menilai dan mengawal pelaksanaan pelayanan publik, ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik  yang  mana  peraturan tersebut  mewajibkan  setiap  instansi publik untuk melakukan penilaian mandiri terhadap pelayanannya.

Kejaksaan merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang bergerak dalam penegakan hukum. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan Kejaksaan, adalah melakukan pelayanan terhadap penanganan perkara pidana yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengukuran kepuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara pada Tahun 2017. Tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat secara obyektif, sah, dan dapat dipercaya.

Demikian, kami mengharapkan hasil laporan survei indeks kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan acuan untuk peningkatan pelayanan hukum yang selama ini dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan perkara sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.

Download File


kembali
 BERITA
11-05-2021
Kunjungan Kerja Virtual Jaksa Agung kepada jajarannya, Jaksa Agung : Jangan Mudik
10-05-2021
Jaksa Agung Membuka Pasar Murah untuk Pengemudi Ojek Online se-DKI Jakarta dan Berikan Himbauan Agar Tidak Mudik untuk memutus mata rantai Covid-19
07-05-2021
Kapusdiklat DTF Mewakili Kabandiklat Kejaksaan RI Menutup Diklat Terpadu SPPA Tahun 2021
berita lainnya
 SIARAN PERS
07-05-2021
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI MENUTUP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TERPADU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) ANGKATAN I, II, III, IV TAHUN 2021
07-05-2021
1 SAKSI DAN 2 TERSANGKA DIPERIKSA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PT. ASABRI
07-05-2021
SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME ATAS NAMA TERSANGKA M TELAH DITERIMA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN AGUNG
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

 

Untuk teknis webiste

PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Telpon/Fax : +6221 739 2395 / +6221 722 1377
Email : webmaster@kejaksaan go.id