Senin, 14 Oktober 2019
Kejaksaan Republik Indonesia

PENELITIAN

26-06-2018

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Perkara Oleh Kejaksaan RI

Pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 (delapan) area perubahan  reformasi  birokrasi,  yang  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelayanan publik. Untuk menilai dan mengawal pelaksanaan pelayanan publik, ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik  yang  mana  peraturan tersebut  mewajibkan  setiap  instansi publik untuk melakukan penilaian mandiri terhadap pelayanannya.

Kejaksaan merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang bergerak dalam penegakan hukum. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan Kejaksaan, adalah melakukan pelayanan terhadap penanganan perkara pidana yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengukuran kepuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara pada Tahun 2017. Tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat secara obyektif, sah, dan dapat dipercaya.

Demikian, kami mengharapkan hasil laporan survei indeks kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan acuan untuk peningkatan pelayanan hukum yang selama ini dilakukan oleh kejaksaan dalam penanganan perkara sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.

Download File


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id