Jum'at, 14 Desember 2018
Kejaksaan Republik Indonesia

PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN

05-05-2009

Perkara Korupsi An. Terdakwa Drs. RUSMADI BIN MOESTARI (KASUS PENGADAAN BARANG DAN JASA)

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 
Perkara Tindak Pidana Korupsi  :
PENGADAAN BARANG DAN JASA
 
1.  NAMA TERDAKWA       : Drs. RUSMADI BIN MOESTARI
 
2. KASUS POSIS              : 
Bahwa tersangka Drs. Rusmadi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa khususnya Multi Purpose Filling Cabinet (2 in 1) Tahan Api di wilayah Jakarta Barat, bersama-sama dengan Direktur CV. Karya Pratama, Suharmin (diajukan dalam berkas terpisah), secara melawan hukum telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mendasarkan kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Prov DKI Jakarta Nomor : 4330/073.532 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Patokan Penetapan Harga Satuan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah mengarah kepada merk tertentu dan tersangka Drs. Rusmadi telah mengusulkan dengan Surat No. 104/PP/JB/XI/2006 tanggal 22 November 2006 calon pemenang yaitu :CV. Karya Pratama, CV. Citra Putra Indonesia dan CV. Mahabani; padahal penawaran tidak memenuhi syarat administrasi/cacat hukum karena SPH dibuat di PT. Landaru Persada oleh Wawan Subhan Zhabeth (Direktur CV. Darma Kusumah) dan telah dilakukan pengaturan/pengendalian sehingga tidak terjadi persaingan harga yang wajar dan bertentangan dengan azas efisien, terbuka dan adil/tidak diskriminatif sebagaimana pasal 3 KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan tersangka Drs. Rusmadi telah mendatangi CV. Nova Medica milik H. Burhanudin yang seakan-akan sebagai agen tunggal Filling kabinet Merk Le cera dan telah menggunakan surat yang dikeluarkan oleh CV. Nova Medica No. 018/NM/X-2006 tanggal 31 Oktober 2006 sebagai dasar untuk menghitung HPS tanpa membandingkan merk lain dengan kualitas yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran I KEPPRES No. 80 Tahun 2003 sehingga telah merugikan Negara Rp. 1.028.500.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 
3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara     :    
     Rp. 1.028.500.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 
4.  TIM PENUNTUT UMUM     :
     1.Harjo, SH;
     2.Bambang Suharijadi, SH;
     3.Kosasih, SH.MH;
     4.Maudin, SH;
     5.Ronald F. Worotikan, SH.
 
5.  PASAL YANG DILANGGAR    :    
     PRIMAIR :                                                                   
     Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
     Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
     Perubahan dan Penambahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
     Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
     SUBSIDAIR          :         
     Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
     Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan
     Penambahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat
     (1) ke-1 KUHP.
 
6.  PELIMPAHAN PERKARA KE PENGADILAN    :   Tanggal 05 September 2008.
 
7.  DIKTUM/AMAR TUNTUTAN :        
     -     2 (dua) tahun penjara, dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
     -     Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
     -     Biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 
8.  PUTUSAN PENGADILAN NEGERI :   Nomor : 2711/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2009.
9.  AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI    :                    
     -        Menyatakan terdakwa Drs. RUSMADI bin MOESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
              melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
     -        Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
              dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
              dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
     -        Menetapkan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan sementara akan dikurangkan sepenuhnya
              dengan pidana yang dijatuhkan.
     -        Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit multi purpose filling cabinet (2 in 1) tahan api dikembalikan kepada
              pemko Jakarta Barat., 63 (enam puluh tiga) surat-surat yang terkait dengan pengadaan multi purpose
              filling cabinet (2 in 1) tahan api di wilayah Jakarta Barat terlampir dalam berkas perkara.
     -       Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebsar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 
10. PELAKSANAAN PIDANA / EKSEKUSI :
      Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap    :   Tanggal 19 Januari 2009.
 
PENYELESAIAN :
Perkara telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id