Susunan Organisasi

Pasal 147

(Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI  Nomor : PER-006/A/JA/07/2017

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia)

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri atas:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
2. Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan;
3. Direktorat Sosial,Budaya dan Kemasyarakatan;
4. Direktorat Ekonomi dan Keuangan;
5. Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis;
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen;
7. Koordinator; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 148

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan  Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian  bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis kegiatan serta  perumusan kebijakan koordinasi  di lingkungan     bidang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
2. perumusan kebijakan dalam pengumpulan, pencatatan, pengolahan, analisa dan penyajian data kegiatan;
3. perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja bidang dan kebijakan teknis lainnya di bidang   kesekretariatan
4. perumusan kebijakan pemantauan, penilaian dan penyusunan  laporan akuntabilitas kinerja
5. perumusan kebijakan  ketatausahaan,  yang meliputi urusan  pembinaan sumber  daya manusia, keprotokolan, persuratan,  kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan dan perlengkapan
6. pemberian dukungan administrasi  keuangan; dan
7. penguatan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.

 2.    Direktorat Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (Direktorat A);

Pasal 163

 (1) Direktorat  Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan, selanjutnya disebut Direktorat A,  mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan  dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan.

(2) Ruang lingkup bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan meliputi  sektor pengamanan Pancasila, kesatuan dan persatuan  bangsa,  gerakan separatis, penyelenggaraan pemerintahan,  partai politik,  pemilu, pilkada, gerakan  teroris  dan  radikal,  pengamanan wilayah teritorial, kejahatan  siber,  cegah  tangkal, pengawasan orang asing, pengamanan   sumber daya organisasi Kejaksaan, dan pengamanan penanganan perkara.

Pasal 164

Dalam  melaksanakan  tugas dimaksud dalam Pasal 163, Direktorat  A menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan  rencana  dan program kerja serta laporan pelaksanaan  kegiatan intelijen  dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik,  pertahanan  dan keamanan;
2. penyiapan  perumusan kebijakan teknis  intelijen    dan administrasi  intelijen yang  berkaitan dengan bidang ideologi, politik,   pertahanan    dan  keamanan;
3. perencanaan  dan pelaksanaan  kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi  intelijen yang berkaitan dengan    bidang   ideologi, politik,   pertahanan dan keamanan;
4. pengendalian  dan penilaian  pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik,  pertahanan dan keamanan;
5. perencanaan  dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang   ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
6. perencanaan  dan pelaksanaan      pemberian dukungan teknis secara intelijen  kepada bidang lain di  Lingkungan Kejaksaan  yang  berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan berdasarkan prinsip koordinasi;
7. koordinasi  dan kerja sama  dengan  kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
8. pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan   intelijen  dan operasi intelijen  serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang   ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
9. penyusunan perkiraan keadaan  intelijen  yang berkaitan dengan   bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
10. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi  intelijen  yang   berkaitan   dengan bidang ideologi,     politik, pertahanan dan keamanan kepada Kejaksaan didaerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia  di luar  negeri;
11. pelaksanaan urusan tata usaha  dan rumah tangga Direktorat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen.

 3.  Direktorat  Sosial, Budaya  dan Kemasyarakatan  (B)

 Pasal 183 

(1) Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan selanjutnya disebut Direktorat B mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi  intelijen yang  berkaitan dengan bidang sosial, budaya  dan  kemasyarakatan.

(2)  Ruang  lingkup bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan meliputi sektor pengawasan peredaran barang cetakan  dalam negeri,     pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam  masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/  atau penodaan agama, ketahanan        budaya,  pemberdayaan masyarakat  desa, pengawasan orgamsasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pencegahan       konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum.

 Pasal 184

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal   183,  Direktorat  B menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan  rencana dan program kerja  serta laporan pelaksanaan kegiatan  intelijen dan  operasi intelijen  yang berkaitan          dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
3. perencanaan  dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan                      dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
4. pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
5. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
6. perencanaan  dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di  Lingkungan Kejaksaan              yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip koordinasi;
7. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan    dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
8. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
9. penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang  berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan;
10. pembinaan  dan  pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan kepada Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri;
11. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen.

  4. Direktorat Ekonomi dan Keuangan (C)

 Pasal 203

 (1) Direktorat  Ekonomi dan  Keuangan,  selanjutnya   disebut Direktorat C, mempunyai   tugas   melaksanakan    penyiapan perumusan        kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.

 (2) Ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan meliputi sektor lembaga keuangan, keuangan negara, moneter, penelusuran aset,     investasi atau penanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, perdagangan, perindustrian,ketenagakerjaan, perkebunan,    kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, dan agraria atau tata ruang.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas  dan  fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Direktorat C menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan  rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan    dengan bidang ekonomi  dan  keuangan;
2. penyiapan  perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi  dan  keuangan;
3. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang  ekonomi  dan  keuangan;
4. pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan;
5. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan  potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan                    dengan bidang  ekonomi dan keuangan;
6. perencanaan  dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis  secara  intelijen  kepada    bidang  lain di Lingkungan Kejaksaan    yang    berkaitan dengan   bidang    ekonomi   dan keuangan  berdasarkan prinsip koordinasi;
7. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian  atau lembaga  dan pemerintah    daerah, serta organisasi lain yang   berkaitan dengan bidang  ekonomi   dan  keuangan;
8. pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan rencana  kerja dan program kerja, kegiatan intelijen  dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan  dengan bidang ekonomi  dan keuangan;
9. penyusunan  perkiraan keadaan  intelijen  yang  berkaitan dengan bidang   ekonomi  dan  keuangan;
10. pembinaan  dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi  intelijen  yang  berkaitan   dengan bidang ekonomi  dan keuangan  kepada Kejaksaan  di  daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan  Negara   Republik Indonesia di luar negeri;
11. pelaksanaan urusan  tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen.

 5.  Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (D)

Pasal 223

 (1) Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, selanjutnya disebut Direktorat D, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan   perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis.

(2) Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kepelabuhanan, kebandarudaraan, smelter, pengolahan telekomunikasi, air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif,  minyak  dan  gas bumi,  ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya  pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat D menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan  dan pembangunan proyek bersifat strategis baik nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang pengamanan  pembangunan strategis;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis;
3. penyiapan,  pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan dan  pembangunan   proyek bersifat  strategis baik nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang pengamanan  pembangunan strategis;
4. penyusunan  rencana, pemetaan dan analisa masalah yang terkait  dengan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat    strategis baik nasional maupun daerah yang berkaitan dengan  bidang pengamanan pembangunan strategis;
5. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat  strategis baik nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis;
6. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek bersifat strategis baik nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan    strategis;
7. pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek    bersifat strategis baik nasional maupun  daerah  yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis;
8. koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan    dengan  bidang pengamanan pembangunan strategis;
9. pelaksanaan, pengkajian dan pelaporan  koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal penilaian kebijakan    yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan pembangunan proyek bersifat  strategis baik nasional maupun daerah yang berkaitan    dengan bidang pengamanan pembangunan strategis;
10. perencanaan  dan pelaksanaan sosialisasi tugas, wewenang dan fungsi bidang pengamanan pembangunan strategis kepada kementerian atau lembaga, Badan Usaha  Milik Negara,  pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah,  instansi  dan   organisasi   lain  yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis;
11. penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis;
12. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta  administrasi intelijen yang berkaitan dengan  bidang pengamanan     pembangunan strategis kepada Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri;
13. pelaksanaan urusan tata usaha  dan  rumah tangga Direktorat; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda lntelijen.

 6. Direktorat  Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen  (E)

 Pasal 243

 (1)  Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut  Direktorat E,  mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi  informasi  dan  produksi   intelijen.

(2) Ruang lingkup bidang teknologi informasi dan produksi intelijen meliputi sektor produksi intelijen, pemantauan, pengamanan  informasi  dan sumber  daya teknologi informasi, yang terdiri  dari produksi intelijen, penyadapan yang sah secara hukum dan intelijen sinyal, intelijen siber, klandestin, digital forensik, transmisi berita sandi, kontra penginderaan, audit dan pengujian sistem keamanan  informasi, pengamanan sinyal, pengembangan sumber daya  manusia dan sandi, pengembangan sumber daya manusia intelijen lainnya, pengembangan teknologi, pengembangan prosedur dan aplikasi.

 Pasal   244

 Dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  243,  Direktorat E menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan  rencana dan program  kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan      dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen;
2. penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang  berkaitan dengan bidang teknologi  informasi  dan produksi intelijen;
3. pengolahan,  penyajian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen yang berasal dari  satuan kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan di daerah, dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara  Republik Indonesia di luar negeri;
4. pengelolaan  bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan     kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan di  daerah maupun Kejaksaan  pada Perwakilan Negara Republik  Indonesia di luar negeri;
5. penyiapan bahan evaluasi, penghimpunan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana  kerja dan program kerja, kegiatan  intelijen dan operasi  intelijen, baik   yang   berasal    dari   satuan  kerja   di  Lingkungan Jaksa Agung   Muda   Bidang  Intelijen,  Pusat   Penerangan Hukum, Kejaksaan di daerah maupun Kejaksaan pada Perwakilan Negara   Republik Indonesia di luar   negeri
6. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen    dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi  informasi dan produksi intelijen;
7. pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi  dan produksi intelijen;
8. perencanaan  dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis;
9. perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di  lingkungan Kejaksaan                yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen berdasarkan prinsip koordinasi;
10. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan    dengan  bidang teknologi informasi dan produksi  intelijen;
11. pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan   intelijen  dan operasi intelijen     serta administrasi  intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi  intelijen;
12. penyusunan perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi,  politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan  kemasyarakatan,  ekonomi  dan keuangan serta   pengamanan   pembangunan strategis;
13. perencanaan, dan pelaksanaan  pengembangan     sumber daya  manusia intelijen, bank data intelijen, teknologi intelijen  lainnya    serta prosedur dan aplikasi;
14. pembinaan  dan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan peralatan intelijen dan administrasi intelijen kepada Kejaksaan  di daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri;
15. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggaperencanaan, dan pelaksanaan pemeliharaan peralatan intelijen, Direktorat;   dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa AgungMuda Intelijen.

7. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

 Pasal 263

 (1) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah  Jaksa sebagai unsur penunjang  kelancaran pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada  Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen  dalam rangka penyelenggaraan  tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang  intelijen meliputi   ideologi,  politik, pertahanan dan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi  dan keuangan, pengamanan pembangunan  strategis dan teknologi informasi dan produksi intelijen serta tugas lain yang berkaitan dengan tugas   dan  wewenang Kejaksaan;

(3) Koordinator pada Jaksa Agung  Muda  Bidang  lntelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) menyelenggarakan fungsi    pengkajian, telaahan intelijen sesuai  dengan permasalahan pada masing-rnasing Direktorat;

(4)  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengkoordinir para Jaksa dalam kegiatan atau operasi intelijen;

(5)  Jumlah Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen  terdiri  atas 5 (lima) Koordinator;

(6) Koordinator pada  Jaksa Agung Muda Bidang lntelijen dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh beberapa tenaga Fungsional  Jaksa  dan  Tata Usaha  sesuai dengan kebutuhan dan  beban kerja;

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas koordinator akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

 8. Kelompok Jabatan Fungsional

 Pasal 264

 (1)  Kelompok  Jabatan Fungsional Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang lntelijen terdiri atas sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh  seorang tenaga Fungsional Jaksa senior yang ditunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional Jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang lntelijen sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) ditentukan   berdasarkan kebutuhan  dan beban kerja.

(4)  Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional  Jaksa pada  Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.