Sabtu, 17 Agustus 2019
Kejaksaan Republik Indonesia
TIM TERPADU PENCARI TERPIDANA DAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah satuan kerja lintas departemen dibawah koordinasi Wakil Jaksa Agung. Keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kemenko Polhukam (Deputy III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Ham), Departemen Hukum Dan Ham (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi), Kepolisian Negara R.I. (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan), dan Unsur PPATK.

Tim Terpadu dibentuk berdasarkan :
  • Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang pembentukan tim terpadu pencari terpidana perkara tindak pidana korupsi, kemudian diperbaharui dengan
  • Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18  April 2005 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, dan diperbaharui lagi dengan
  • Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.
  • Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-48/Menko/Polhukam/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang perubahan susunan keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.

TUGAS POKOK :
  • Menghimpun keterangan, fakta / data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan guna pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut.
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di dalam negeri (dengan segenap jajaran pemerintah baik dengan departemen / lembaga pemerintah non departemen yang secara fungsional terkait langsung maupun tidak langsung berwenang atau berkepentingan dengan penegakan hukum, aparat keamanan serta lembaga lainnya yang diperlukan) dan di luar negeri (dengan berbagai negara dan atau pemerintahan khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun atas dukungan dari departemen luar negeri melalui Perwakilan / Kedutaan Besar Republik Indonesia).
  • Menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang dalam hal ini kejaksaan agung republik indonesia dan atau kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap para tersangka untuk dilakukan / diselesaikan penyelidikan / penyidikannya.
  • Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa asset hasil korupsi dan asset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai asset negara.
  • Melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.

FUNGSI :
Turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka beserta asset-assetnya baik didalam negeri maupun di luar negeri.


KEGIATAN
Hasil yang telah dicapai tahun 2009

1)    Pelacakan aset ECW Neloe.

  • Swiss Federal Prosecutor telah mengeluarkan hasil keputusan resmi (formal decree) untuk menyita aset ECW Neloe tanggal 17 April 2009, namun pemilik rekening diberi kesempatan selama 30 hari untuk keberatan (banding) atas keputusan resmi penyitaan tersebut.
  • Menindaklanjuti informasi resmi dari pihak Federal of Justice and Police of Switzerland adatanggal 20 April 2009, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk proses banding atas penyitaan rekening milik ECW Neloe di Pengadilan Federal Swiss adalah tanggal 17 Mei 2009.
  • Jika terdapat kemungkinan Banding atas penyitaan rekening milik ECW. Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta perlu melakukan diskusi dengan pihak berwenang di Swiss atas materi keberatan dari pemilik rekening (antara lain apakah ada keterkaitan dengan pihak ketiga informari tentang pihak ketiga untuk mengetahui apakah ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri, serta kewenangan dari pihak yang mengajukan keberatan karena ECW Neloe saat ini berstatus sebagai narapidana di Indonesia).
  • Jika tidak terdapat banding terhadap penyitaan aset ECW Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara peminta dapat mendiskusikan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil guna menindaklanjuti keputusan resmi (formal decree) dariSwiss Federal Prosecutor tersebut.

2)    Pelacakan keberadaan Irawan Salim dan asetnya.

  • Dalam pelacakan asset tersangka Irawan Salim (kasus Bank Global) di Swiss, Pemerintah Federal Swiss pada dasarnya telah dapat menyetujui permintaan MLA untuk melakukan pembekuan asset Irawan Salim sejumlah USD 9,9 juta yang berada di Bank Swiss, untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Sampai saat ini Tim menunggu pihak Kejaksaan Federal Swiss untuk tindak lanjutnya.
  • Telah diterima nota diplomatik dari Federal Department of Justice of Switzerland tanggal 30 April 2009, yang secara resmi telah memberitahukan tentang pemblokiran aset-aset dalam rekening di Deutschebank of Switzerland.
  • Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan materi pembatasan penggunaan dokumen (reservation of speciality) yang diajukan Pemerintah Swiss terhadap aset milik Irawan Salim yang telah diblokir, serta mendiskusikan materi keberatan apa saja dari 2 (dua) pemilik rekening yang mengajukan banding di Swiss.
  • Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan tentang maksud reservation of speciality terhadap tindakan-tindakan perdata yang dimasukkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pidana menurut Pasal 49 Sub ayat (d) Konvensi tentang implementasi Schengen Agreement.
  • Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum perlu menindaklanjuti proses hukum terhadap tersangka Irawan Salim atas tindak pidana pencucian uang yang dijadikan dasar pengajuan permintaan bantuan timbal balik ke Swiss. Karena untuk memenuhi isi permintaan untuk perampasan dan pengembalian aset, Indonesia sebagai Negara Peminta harus menyampaikan Putusan Pengadilan untuk perintah perampasan aset di Swiss. Jika terdapat hambatan proses hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya melakukan negosiasi untuk menghilangkan hambatan tersebut.
  • Diperoleh fakta baru bahwa asset Irawan Salim yang berada di Swiss sudah ada sejak tahun 1998 sementara kasus Bank Global baru terjadi tahun 2004. Oleh karena itu Tim Terpadu sedang meminta kepada penyidik Bareskrim untuk melakukan tindakan hukum penyidikan lanjutan dengan meminta bantuan audit BPK/BPKP guna penelusuran aliran keuangan dari Bank Global hingga ke Swiss periode sebelum tempus delictie kasus Bank Global. Disamping itu Tim Terpadu juga sedang meminta hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BI pada Bank Global periode tahun 1998 s/d 2005 guna mengetahui aliran dana Bank Global periode sebelum tempus delictie kasus Bank Global.
  • Diperoleh informasi adanya pergerakan masuk dan keluar Irawan Salim dan keluarganya di Kanada dan pihak NCB Interpol Indonesia telah bekerja sama dengan Interpol Kanada untuk memastikan keberadaan Irawan Salim berikut keluarganya di Kanada.
  • PPATK telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI tentang pemblokiran aset Irawan Salim di Jersey. Pihak berwenang di Jersey meminta Pemerintah RI untuk mengirimkan permintaan resmi dari pihak berwenang di Indonesia kepada Kejaksaan Agung Jersey terkait pemblokiran aset tersebut karena sampai saat ini pemblokiran yang dilakukan oleh Pemerintah Jersey masih bersifat informal.

3)    Pelacakan ke Australia.

a.  Pelacakan Terpidana Adrian Kiki Ariawan.

  • Adrian Kiki Ariawan telah berhasil ditangkap oleh Australian Federal Police pada tanggal 28 Nopember 2008. Pihak Australia mengemukakan bahwa Adrian Kiki Ariawan sedang dalam penahanan CDPP (Commonwealth Director of Public Prosecutions) sejak tanggal 28 November 2008 di Hakea Prison, Negara Bagian Western Australia. pada sidang Magistrate tanggal 8 Desember 2008 yang lalu, pengadilan setuju untuk tetap menahan termohon ekstradisi.
  • Dalam sidang tanggal 16 Januari 2009 di Perth Magistrate Court, pihak pengacara yang bersangkutan menyatakan bahwa kliennya tetap pada posisi menolak permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah RI dan menyampaikan permohonan untuk memperoleh Bail (status tahanan luar dengan jaminan). Pihak Kejaksaan Australia (CDPP) akan mempertimbangkan usulan Bail tersebut dan akan dibicarakan pada hearing selanjutnya rencananya akan diadakan pada tanggal 24 Maret 2009 namun dimajukan menjadi tanggal 24 Februari 2009 atas permintaan dari Kejaksaan Australia (CDPP). Pada persidangan tersebut yang bersangkutan menolak permohonan ekstradisi dan tidak mengajukan Bail dan tetap berada dalam tahanan. Persidangan berikutnya dijadwalkan tanggal 12-13 Agustus 2009.
  • Mengenai aset yang mungkin dimiliki oleh Adrian Kiki Ariawan di Australia, pihak Indonesia berkeinginan agar dibuka kesempatan untuk mendiskusikan kemungkinan perampasan aset tersebut melalui mekanisme MLA (Mutual Legal Assistance). Namun sesuai   dengan   hukum   Australia, pelacakan terhadap asset tersebut hanya bisa dilakukan untuk masa 6 (enam) tahun ke belakang. Sehingga untuk kasus Adrian Kiki Ariawan, hal tersebut telah melampaui masa daluarsa (statutory limitation).
  • Kedutaan Besar Australia menginformasikan bahwa proses ekstradisi akan memakan waktu cukup panjang bahkan sampai beberapa tahun sampai terciptanya keputusan final apabila yang bersangkutan memanfaatkan semua haknya untuk banding ke pengadilan federal dan ke pengadilan tinggi. Namun Pemerintah Australia tetap akan memfasilitasi dan mempercepat langkah-langkah ekstradisi dengan mengedepankan perjanjian ekstradisi yang sudah ada antara Indonesia dan Australia.
  • Bahwa perkembangan terakhir persidangan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan di Australia, Pengadilan Australia memutuskan Kiki Adrian Ariawan layak di ekstradisi ke Indonesia. Berdasarkan surat dari Maggie Jackson – First Secretary, International Crime Cooperation Division, Kedubes Australia tertanggal 15 Oktober 2009 diperoleh informasi bahwa berdasarkan hukum Australia, yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak putusan dijatuhkan. Namun sejauh ini Adriawan Kiki Ariawan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Megistrate tersebut, sehingga dengan demikian tahap kedua proses ekstradisi telah selesai dan masalah tersebut sekarang sedang dalam proses pertimbangan oleh Menteri Dalam Negeri Australia untuk memutuskan dapat tidaknya ekstradisi dilakukan. Selanjutnya ditambahkan bahwa apabila Mendagri Australia memutuskan untuk menyerahkan Kiki Ariawan ke Indonesia, yang bersangkutan berhak mengajukan perlawanan yang diajukan kepada Pengadilan yang lebih tinggi. Namun demikian pemerintah Australia menjamin untuk memprioritaskan penanganan masalah ini.  

b.   Pelacakan Aset Terpidana Hendra Rahardja.

  • Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, Pemerintah Australia melalui Keputusan The New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada South East Group (SEG) di Hong Kong untuk mengalihkan asset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI.
  • Guna tindak lanjutnya pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima / menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut.
  • Untuk memenuhi maksud tersebut Kejaksaan Agung telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM rekening penampungan dana tersebut yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI dan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat tanggal 27 Juli 2006 telah diteruskan kepada Jaksa Agung Australia.
  • Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada tanggal 8 Desember 2009 bertempat di Departemen Hukum dan HAM telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai Central Authority, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang akan ditransfer ke Nomor Rekening : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI.

2)    Pelacakan tersangka Maria Pauline Lumowa dan asetnya.

  • Bahwa Menteri Hukum dan HAM dengan surat Nomor : M.HH.AH.08.02-13 tanggal 29 April 2009 telah menyampaikan permintaan bantuan hukum timbal balik dan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda yang disampaikan melalui saluran diplomatik Departemen Luar Negeri.
  • Terdapat informasi bahwa tersangka Maria Pauline Lumowa telah mengetahui upaya Pemerintah RI untuk melacak, membekukan, menyita dan merampas aset miliknya di Belanda sehingga terdapat upaya dari yang bersangkutan untuk menjual dan mengalihkan aset-aset tersebut baik yang bergerak dan tidak bergerak.
  • Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi didasarkan pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Dalam ketentuan di kedua Konvensi tersebut, jika pemerintah Belanda menolak untuk mengekstradisi tersangka Maria Pauline Lumowa maka Belanda mempunyai kewajiban sebagai Negara Pihak dalam Konvensi tersebut untuk menuntut yang bersangkutan berdasarkan hukum nasionalnya.

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id