Jum'at, 24 Maret 2017
Kejaksaan Republik Indonesia

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KEGIATAN JAKSA AGUNG
DALAM TAHUN 2009

Kejaksaan sebagai instansi yang diberikan kewenangan penuntutan dan kewenangan lain oleh undang-undang, pada tahun 2009 telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat luas guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan terciptanya rasa keadilan serta kepastian hukum sebagai tujuan akhir suatu sistem penegakan hukum.

Kejaksaan menyadari dalam pelaksanaan tugas terdapat kendala yang bersifat teknis, sehingga dapat dikategorikan sebagai kendala dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. 

Kebijakan Strategis yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam kurun waktu tahun 2009,antara lain sebagai berikut :

1.     Jaksa Agung Lantik Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-146/A/JA/11/2008 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Personil Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara.

2.     Jaksa Agung Canangkan Bubur Kejujuran 2009

Jaksa Agung Hendarman Supandji meresmikan pencanangan 'Bubur Kejujuran 2009' dan gerakan bangun dan sarapan pagi di SMA Triguna Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Jumat  (23/1). Acara ini juga menghadirkan seluruh perwakilan pelajar  DKI Jakarta dari tingkat SD hingga SMA dan dihadiri pula oleh Jaksa Agung Muda Intelejen Wisnu Subroto, Kepala Kejaksaan Tinggi  (Kejati) DKI Jakarta Andi Nirwanto, dan Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) DKI M. Taufik dan Ketua Karang Taruna Nasional Dodi Susanto.

3.     Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Negara Perumahan Rakyat & Kejaksaan RI

Jaksa Agung Hendarman Supandji menandatangani Kesepakatan Bersama tentang penanganan Masalah Hukum  dibidang Perdata Dan Tata Usaha Negara antara Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Kejaksaan RI berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman serta UU Nomor 16 Tahun 1095 tentang Rumah Susun yang bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia baik didalam maupun diluar pengadilan yang meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

 4.     Penandatanganan MOU Antara Jaksa Agung RI dengan Menkominfo RI

Kesepakatan ini dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Mohammad Nuh dan Jaksa Agung Republik Indonesia Hendarman Supandji, hari Rabu (25/3) 2009, di Sasana Baharudin Lopa, Gedung Utama Kejaksaaan Agung RI Jakarta.  

Kesepakatan ini, dibuat berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.

5.     Jaksa Agung Menandatangani MOU dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hari Selasa tanggal 31 Maret 2009, Jaksa Agung Hendarman Supandji menandatangani Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 01/MEN-KP/KB/III/2009 dan Nomor : KEP-032/A/JA/03/2009 Tentang Penanganan Masalah Hukum Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan.

 6.     Penandatanganan MoU Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung

Kamis (16/07), bertempat di  ruang Prof MR DR Koesoemah  Atmadja gedung Mahkamah Agung  Jalan Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat,  berlangsung penandatanganan  Nota Kepahaman (MOU)  antara Jaksa Agung Hendarman Supandji  dan Ketua Mahkamah Agung Arifin Tumpa.

MOU tersebut terkait dengan pengawasan penanganan perkara antara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.  

 
 PIDATO JAKSA AGUNG
16-03-2017
A M A N A T JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PEMBUKAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) ANGKATAN LXXIV (74) GELOMBANG I TAHUN 2017
14-03-2017
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA VIDEO CONFERENCE SOSIALISASI NOTA KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
pidato lainnya
 BERITA
24-03-2017
Kajati Lampung Siaran Langsung di RRI Pro 1 Lampung
23-03-2017
Kejaksaan Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur
23-03-2017
Kejari Makassar Lakukan Pemusnahan 1,4 Kg Sabu dan BB Perkara Pidum Lainnya
berita lainnya
 SIARAN PERS
26-01-2017
Kejaksaan Minta Oknum Jual Beli Jabatan Dihukum Berat
04-10-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembayaran Jasa Transportasi dan Handling BBM Fiktif Oleh PT. Pertamina Patra Niaga Kepada PT. Ratu Energy Indonesia Tahun Anggaran 2010-2014
04-10-2016
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Dana Hibah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id