Jum'at, 23 Oktober 2020

07-01-2020
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi Oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung RI,(Selasa,07/01/2020) melakukan pemeriksaan 4 (empat) orang saksi dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT.Asuransi Jiwasraya (persero).

 

Keempat saksi yang dimintai keterangannya adalah Sdr. Handi Surya Adiguna selaku Kadiv Keagenan PT.Asuransi Jiwasraya, Sdr. Ida Bagus Adinugraha selaku Kadiv Pemasaran PT.Asuransi Jiwasraya, Sdr.Sumarsono selaku Kadiv Sekretariat Perusahaan PT.Asuransi Jiwasraya periode 2015 – 2018, dan Sdr.Ronang Andrianto selaku Kadiv Hukum PT.Asuransi Jiwasraya periode 2015-2018.

 

Sedangkan pada senin yang lalu (06/01/2020), jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan 7 (tujuh) orang, yakni : Irsanto Aditia Soeraputra, Getta Leonardo Arisanto (mantan agen bancassurance PT.Asuransi Jiwasraya), Dwi Laksito (mantan wakil kepala pusat bancassurance dan aliansi strategis PT.Jiwasraya), Budi Nugraha (Kadiv pertanggungan perorangan dan kumpulan PT.Asuransi Jiwasraya), Ervan Ramsis,SE. (Kadiv penjualan PT. Jiwasraya), Benny Tjokrosaputro, dan Riswinandi (Ahli dari OJK).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor : SR – 789 / MBU / 10 / 2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 33 / F.2 / Fd.2 / 12 / 2019 tanggal 17 Desember 2019.

 

Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 

Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Yang diduga akibat adanya transaksi – transaksi tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung  potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 Triliun. Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

 

Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional.

 

Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan High Risk ( resiko tinggi ) untuk mengejar High Return ( keuntungan tinggi ), antara lain :

  1. Penempatan Saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial

            Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

  1. Penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial

            Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik ( Top Tier Management ) dan 98% nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id