Jum'at, 23 Agustus 2019

25-07-2019
Kejaksaan RI Pertajam Pembangunan Zona Integritas WBK & WBBM

Wakil Jaksa Agung RI Dr. Arminsyah mengingatkan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk tetap menajamkan komitmen terkait upaya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal itu disampaikan Wakil Jaksa Agung RI saat menggelar video conference di Ruang Media Center Pusat Penerangan Hukum, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (25/7). Peserta video conference ialah seluruh Kajati, Wakil Kajati, para Asisten Bidang Pembinaan dan Pengawasan, serta 13 Kajari yang ikut program WBK dan WBBM dari Kementerian PAN RB.

Kegiatan itu dihadiri beberapa narasumber, seperti Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Tony Spontana, Staf Ahli Jaksa Agung Agus Riswanto, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Andi Herman, Kepala Biro Kepegawaian Masyhudi, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Mukri.

Pada kesempatan itu Wakil Jaksa Agung RI memberikan beberapa penekanan, seperti pelaksanaan visi misi Presiden Joko Widodo terkait Reformasi Birokrasi. Warga Adhyaksa diharapkan dapat menunaikan tugas secara lincah, simpel, cepat, serta adaptif, produktif dan kompetitif. Prinsipnya, penegakan keadilan sesuai KUHAP tidak boleh ditunda-tunda.

"Baiknya ditambahkan kata cepat (C) dalam WBBM, menjadi WBBCM. Mindset juga harus dibuat sesimpel dan selincah mungkin. Pola pikir harus diubah karena kecepatan melayani menjadi kunci bagi birokrasi kita," ujar Wakil Jaksa Agung Dr. Arminsyah.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, itu menambahkan agar jajaran Kejaksaan tidak lagi menggunakan pola pikir lama, linear, rutinitas yang monoton, serta bertahan di zona nyaman. Pelbagai hal yang dinilai menjadi 'penyakit' dalam menjalankan tugas wajib ditinggalkan.

Kejaksaan pun perlu mendukung program pemerintahan digital melayani (Dilan), termasuk menggabungkannya dengan kecanggihan informasi dan teknologi (IT). Kejaksaan RI diharapkan dapat seperti elang yang berjuang keras demi menjalani proses perubahan.

"Perjuangan elang sangat berat selama 150 hari atau mati. Kuku dan paruhnya harus dipatukkan ke batu untuk membuat paruh baru. Ia harus mencabut bulu-bulunya dan barulah setelah 150 hari dapat terbang tinggi. Maka dari itu untuk menjalani proses perubahan, buang tradisi lama dan membuang hal buruk masa lalu."

Menurutnya, potensi seseorang bisa digali dan kesuksesannya tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Intinya, usia tidak menjadi halangan untuk berubah demi menjalankan kebijakan Presiden Jokowi dan Jaksa Agung RI HM. Prasetyo, yaitu mendukung pembangunan ekonomi.

 

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id