16-07-2019
Kejari Jakarta Selatan Terima Pelimpahan Tersangka NP Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan BBM Jenis High Speed Diesel di PT. PLN

Pada hari ini, Selasa 16 Juli 2019, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jakarta Selatan) menerima penyerahan tersangka inisial NP dan barang bukti (tahap 2) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) di PT. PLN Tahun 2010 dari Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (Dirtipidkor Bareskrim Polri).

Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap tersangka NP dan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka NP [Tenaga Ahli Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM (mantan Direktur Energi Primair PLN dan mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)] disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dengan diterimanya tersangka dan barang bukti dari Penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan 5 (lima) orang Jaksa untuk menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk disidangkan.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, berawal dari Tersangka NP sebagai mantan Direktur Energi Primair PLN dan mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) di PLN tahun 2010 bersama dengan Honggo Wendratmo sebagai Direktur Utama PT. TPPI (dalam berkas tersendiri), dalam bulan Maret 2010 sampai dengan Nopember 2014 di kantor PT. PLN (Persero) jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan intervensi, menganulir/ mengubah keputusan Panitia dan melakukan pemeriksaan (due diligence) sendiri pada Tuban Konsorsium di Singapura sehingga memenangkan Tuban Konsorsium dan melakukan Kontrak Kerjasama dengan Tuban Konsorsium dalam pengadaan High Speed Diesel (HSD) di PLN Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Pengadaan, bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN NO. Per-05/MDU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Keputusan Direksi No. 80.K/DIR/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. PLN (Persero), sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 188.745.051.310,72 (seratus delapn puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah koma tujuh puluh dua sen).

Penyidik telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa uang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 173.369.702.672,85 (seratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah koma delapan puluh lima sen).      

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I