Kamis, 14 November 2019

15-07-2019
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Andi Winarto Dan Ali Nuridin Melakukan Korupsi Pembiayaan BJB Syariah Kepada PT. Hastuka Sarana Karya dan CV. Dwi Manunggal Abadi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Andi Winarto [Direktur Utama PT. Hastuka Sarana Karya] dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar pidana uang pengganti sebesar Rp. 548.259.832.594,- (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa Ali Nuridin [mantan Direktur Utama Bank Jawa Barat Banten Syariah (BJB Syariah)] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda    Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, pada hari Jum’at 12 Juli 2019.

Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung  ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang beranggotakan Jaksa Satgassus Bidang Pidsus Kejaksaan Agung Dr. Erianto dengan menuntut terhadap Terdakwa Andi Winarto [Direktur Utama PT. Hastuka Sarana Karya] dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 631.551.488.584,- subsidiair 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa Ali Nuridin [mantan Direktur Utama Bank Jawa Barat Banten Syariah (BJB Syariah)] dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 1.625.000.000,- subsidiair 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, terdakwa menyatakan pikir-pikir dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung  menyatakan pikir-pikir.

Bahwa kasus tindak pidana korupsi ini terjadi, dimana Terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT. Hastuka Sarana Karya (Dirut PT. HSK) dan pengguna tidak sah CV. Dwi Manunggal Abadi (CV. DMA) bersama-sama dengan Yocie Gusman selaku Direktur Pembiayaan BJB Syariah (sudah Terpidana telah diputus terbukti dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di Pengadilan Tipikor Bandung) dan Terdakwa Ali Nuridin selaku Direktur Utama BJB Syariah (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dari bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Juli Tahun 2016, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu;

  • Terdakwa Andi Winarto selaku Direktur Utama PT. HSK dalam mengajukan pembiayaan pembelian kios oleh 161 End User melalui PT. HSK pada Garut Super Blok kepada BJB Syariah sebanyak empat kali pada tahun 2014 s/d 2015 sebesar Rp. 566.448.200.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sengaja memberikan agunan berupa sertifikat tanah yang masih menjadi agunan dan dikuasai oleh Bank Muamalat Indonesia, menggunakan data end user yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memenuhi peryaratan pembiayaan, melakukan tindakan yang menyimpang dari Perjanjian Kerjasama PT. HSK dengan BJB Syariah namun, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, Yocie Gusman dan Terdakwa Ali Nuridin tetap menyetujui pemberian pembiayaan bahkan mendesak mempercepat proses pembiayaan kepada PT.
  • Terdakwa Andi Winarto pada tahun 2016 telah menggunakan secara tidak sah CV. Dwi Manunggal Abadi ( DMA) milik Lie Sution Wiladi yang tidak memiliki kemampuan dalam mengajukan pembiayaan kepada BJB Syariah untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Malabar Nomor 31 Bandung milik Andi Winarto sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar) namun, dengan melanggar ketentuan-ketantuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, Yocie Gusman tetap menyetujui pembiayaan bahkan meminta pihak Divisi Pembiayaan BJB Syariah untuk mempercepat proses pembiayaan kepada CV. DMA. Tindakan terdakwa Andi Winarto bersama-sama Yocie Gusman dan Terdakwa Ali Nuridin (khusus untuk pembiayaan kepada PT. HSK) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pemberian pembiayaan yang berlaku dan mengikat BJB Syariah yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi BJB Syariah serta perjanjian antara BJB Syariah dengan PT. HSK maupun CV. DMA. Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Winarto bersama-sama Yocie Gusman, dan Terdakwa Ali Nuridin dalam pemberian pembiayaan pembelian kios GSB kepada 161 end user melalui PT. HSK tahun 2014 s.d 2015 dan kemudian dana pencairan pembiayaan pembiayaan kepada End user oleh BJB Syariah sudah dialihkan semua kepada rekening Terdakwa Andi Winarto atau suatu korporasi PT. HSK dan telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 548.259.832.594,-.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 49/LHP/XXI/12/2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar                              Rp. 548.259.832.594,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dalam pemberian pembiayaan pembelian kios pada Garut Super Blok kepada 161 End User melalui PT. Hastuka Sarana Karya tahun 2014 s.d. 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 12/LHP/XXI/02/2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 84.916.655.990 (Delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dalam pemberian pembiayaan kapada CV. Dwi Manunggal Abadi pada tahun 2016.

 

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id