Minggu, 9 Agustus 2020

24-06-2019
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Pemerintah Kepada Koni Pusat pada Kemenpora RI Tahun 2017

Pada hari ini Senin, 24 Juni 2019, Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jemi Utia Rachman [Direktur CV. Batavia Sporting Goods] dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana pemerintah kepada Koni Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Tahun 2017.

Saksi Jemi Utia Rachman diperiksa kapasitasnya selaku rekanan KONI Pusat yang menyiapkan perlengkapan umum dalam rangka pendampingan, pengawasan, dan monitoring multi event 18 th Asian Games 2018 dan 3 rd Asian Paralympic Games 2018.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi, pada tanggal 24 Nopember 2017, KONI Pusat telah menyampaikan kepada Menpora untuk dapat menerima/memperoleh bantuan sebesar Rp. 26.679.540.000,- dan sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017, Menpora memerintahkan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI Pusat tersebut dan mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespon proposal KONI tersebut, kemudian Kemenpora melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pada bulan Desember 2017 Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dicairkan ke rekening KONI yang penggunaannya diperuntukan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga Nasional menuju 18 th Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh oknum dari Kemenpora RI maupun oknum dari KONI Pusat dengan cara melawan hukum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar (tidak sah/ fiktif) serta melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa prosesdur lelang sehingga, mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, Saksi yang  telah diperiksa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id