Jum'at, 13 Desember 2019

10-06-2019
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Selama Delapan Tahun Terhadap Terdakwa Karen Galaila Agustiawan

Pada hari ini Senin, 10 Juni 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1 (satu) miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terhadap terdakwa Karen Galaila Agustiawan [mantan Direktur Utama PT. Pertamina].

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi investasi perusahaan di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 sebagaimana didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta  ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan menuntut pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1 miliar subsidiair 6 bulan kurungan,  selain itu terdakwa juga dituntut hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp. 284.033.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah).

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tersebut, terdakwa menyatakan Banding dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pikir-pikir.

Bahwa kasus ini bermula pada Tahun 2009, PT. Pertamina (Persero) telah melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non Rutin) berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase--BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai US$ 31,917,228.00.

Dalam pelaksanaanya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan Investasi yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya Feasibility Study (Kajian Kelayakan) berupa kajian secara lengkap (akhir) atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, yang mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah AU$ 26,808,244 tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak Nasional yang mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara cq. PT. Pertamina (Persero) sebesar USD. 31,492,851 dan AU$ 26.808.244 atau setara dengan Rp. 568.066.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah).

 

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id