16-04-2019
Pengadilan Tipikor Bandung Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 4 Tahun Terhadap Terdakwa Yocie Gusman Dalam Perkara Korupsi Pembiayaan BJB Syariah Kepada PT. Hastuka Sarana Karya dan CV. Dwi Manunggal Abadi

Pada hari Senin, 15 April 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan (vonis) terhadap Terdakwa Yocie Gusman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. Terdakwa Yocie Gusman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pembiayaan Bank Jawa Barat Banten Syariah (BJB Syariah) kepada PT. Hastuka Sarana Karya tahun 2014 s/d 2015 untuk pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok dan pembiayaan BJB Syariah kepada CV. Dwi Manunggal Abadi tahun 2016 yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung ini, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan menuntut Terdakwa Yocie Gusman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan menerima dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

Bahwa Terdakwa Yocie Gusman selaku Direktur Pembiayaan Bank Jawa Barat Banten Syariah selaku Komite Pembiayaan BJB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham BJB Syariah pada tanggal 14 Februari 2014 yang baru sah sebagai Direktur pembiayaan dengan Surat Keputusan Direktur BJB Syariah Nomor SK : 136/SK/Dir-SP/2015 tanggal 13 April 2015 dan selaku Direktur Dana dan Jasa sekaligus Plt. Direktur Utama BJB Syariah tahun 2016 dan selaku Komite Pembiayaan BJB Syariah Pusat bersama sama dengan Ali Nuridin selaku Direktur Utama BJB Syariah dan Andi Winarto selaku Direktur Utama PT. Hastuka Sarana Karya (PT. HSK), dan peminjam CV. Dwi Manunggal Abadi (CV. DMA) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), dalam pembiayaan BJB Syariah kepada PT Hastuka Sarana Karya pada tahun 2014 s/d 2015 untuk pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok dan dalam Pembiayaan BJB Syariah kepada CV. Dwi Manunggal Abadi tahun 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu:

• Terdakwa Yocie Gusman yang belum lulus fit dan proper test bersama-sama Ali Nuridin telah menyetujui kerja sama pembiayaan murabahah pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok melalui PT. HSK dengan total Plafond sebesar 566.448.200.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bulan Juni 2014 s/d bulan Juli tahun 2015 yang diajukan oleh Andi Winarto selaku Direktur Utama PT. HSK tanpa izin dari Bank Indonesia sebagai produk baru, tidak ada kajian manajemen resiko dapat dicairkan tahap pertama 90% meski belum ada serah terima kios padahal akad murabahah, skema pembiayaan lebih dari delapan tahun, agunan berupa sertifikat tanah masih dikuasai pada Bank Muamalat, namun terdakwa Yocie Gusman menyetujui penghapusan buy back guarantee dalam perjanjian kerja sama II sampai dengan Perjanjian kerja sama IV, memerintahkan menaikkan batas limit kewenangan memutus cabang dari 2 (dua) miliar menjadi 5 (lima) miliar, menyetujui pembiayaan dan pencairan kepada End User yang tidak memenuhi syarat.
• Terdakwa Yocie Gusman selaku Direktur Dana Dan Jasa serta Plt. Direktur Utama BJB Syariah Komite Pembiayaan menyetujui pembiayaan murabahah oleh BJB Syariah kepada CV. DMA milik Lie Sution Wiladi yang dipakai secara tidak sah oleh Andi Winarto untuk pembelian tanah dan bangunan di jalan Malabar Nomor 31 Bandung milik Andi Winarto sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar) padaTahun 2016 padahal CV DMA tidak memiliki kemampuan dalam mengajukan pembiayaan kepada BJB Syariah namun, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pembiayaan yang berlaku pada BJB Syariah, terdakwa Yocie Gusman selaku Direktur Dana Dan Jasa tetap menyetujui pembiayaan bahkan meminta pihak Divisi Pembiayaan BJB Syariah untuk mempercepat proses pembiayaan kepada CV. DMA.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor: 49/LHP/XXI/12/2017 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 548.259.832.594,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dalam pemberian pembiayaan pembelian kios pada Garut Super Blok kepada 161 End User melalui PT. Hastuka Sarana Karya tahun 2014 s.d. 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 12/LHP/XXI/02/2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 84.916.655.990 (Delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dalam pemberian pembiayaan kapada CV. Dwi Manunggal Abadi pada tahun 2016.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

M U K R I