Senin, 24 April 2017

18-04-2017
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Biaya Pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada Kantor Pusat PT. POS Tahun 2013

Kasus posisi :

Bahwa dalam pengelolaan dana distribusi LPS terdapat Surat Izin Tambahan Biaya Pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari 10 wilayah area kantor Pos sebesar Rp. 21.710.640.827 ,- ditandatangani oleh Saudara Zulkifli Assegaf selaku Ketua II Satgas KPS Pusat, tanpa adanya rincian (detail) kekurangan biaya dimaksud dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di rekaptulasi oleh Area Operasi. Berdasarkan izin penggunaan biaya tambahan yang ditandatangani oleh Ketua II Satgas KPS Pusat tersebut, para Pimpinan Area Operasi menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Tambahan Biaya Operasional Pendistribusian kepada masing-masing UPT, selanjutnya para Kepala UPT atas dasar izin tersebut, mengeluarkan kas perusahaan dengan alasan untuk pembayaran honor petugas pengantar KPS, sewa kendaraan, dan lain sebaginya.

Bahwa sebelumnya Penyidik telah menetapkan 8 (delapan) orang tersangka inisial :

  1. “YN” jabatan mantan Manager Pengendalian Sistem dan Kinerja Area Operasional Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-68/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016;
  2. “AYS” jabatan mantan Kepala Area Operasional VI Semarang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-69/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.
  3. “A” jabatan mantan Kepala Mail Processing Centre Semarang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-70/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.
  4. “SZ” jabatan Ketua Satgas Kartu Perlindungan Sosial Area Operasional Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.
  5. “MHP” jabatan mantan Kepala Area Operasional Surabaya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-72/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.
  6. “AM” jabatan mantan Kepala Area Operasional I Medan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-73/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.
  7. “K” jabatan Manager Kolaktor Area Operasional Medan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-74/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.
  8. “JAN” jabatan Pimpinan Area Operasional Palembang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-75/F.2/Fd.1/06/2016 tanggal 29 Juni 2016.

Kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) :

1.  Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung atas nama tersangka :

  • “YN” jabatan mantan Manager Pengendalian Sistem dan Kinerja Area Operasional Surabaya
  • “AYS” jabatan mantan Kepala Area Operasional VI Semarang.
  • “A” jabatan mantan Kepala Mail Processing Centre Semarang.
  • “SZ” jabatan Ketua Satgas Kartu Perlindungan Sosial Area Operasional Surabaya.
  • “MHP” jabatan mantan Kepala Area Operasional Surabaya.
  • “AM” jabatan mantan Kepala Area Operasional I Medan.
  • “K” jabatan Manager Kolaktor Area Operasional Medan.
  • “JAN” jabatan Pimpinan Area Operasional Palembang.

2.  Tersangka “YN”, “AYS”, “A”, “SZ”, “MHP”, “AM”, dan “JAN” dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum pada tahap penuntutan di Rumah Tahanan Negara Kebon Waru Bandung selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2017 sampai dengan 7 Mei 2017.

3.  Penuntut Umum melakukan penahanan dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

4.  Bahwa untuk Tersangka “K” tidak dilakukan penahanan karena Sakit.

5.  Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai Rp. 2,4 Milyar.

6.  Tersangka disangkakan melanggar Pasal :

Primair      : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair   : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

7.  Tim Penyidik melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan biaya pengiriman Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada kantor Pusat PT. POS telah memeriksa Saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

 

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Drs. M. RUM, SH.,MH


kembali

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id