Inisiatif menuju pembaruan Kejaksaan dan proses perubahan telah dimulai sejak awal reformasi di tahun 2000. Inisiatif ini berupa kajian atas berbagai permasalahan dan menyajikan rekomendasi bagi perubahan Kejaksaan yang dilakukan berbagai pihak dan dukungan dari pimpinan Kejaksaan dari masa ke masa. Beberapa dokumen penting dalam proses pembaruan yang menunjukkan komitmen Kejaksaan terhadap pembaruan antara lain Audit Tata Kepemerintahan Pada Kejaksaan Republik Indonesia (2001), Agenda Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia (2003), Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan  Republik Indonesia (2005), dan Assessment Agenda Pembaruan Kejaksaan (2005 dan 2007). Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menempatkan sebuah unit yang berfungsi mengkoordinir proses pembaruan di Kejaksaan, yaitu Tim Pembaruan Kejaksaan.

Namun demikian, berbagai faktor menyebabkan  proses pembaruan menjadi kompleks. Situasi ekonomi yang memburuk di Indonesia semakin meminimkan anggaran operasional Kejaksaan dan para Jaksa tidak mendapatkan gaji yang memadai. Selain itu Kejaksaan juga menghadapi masalah berupa minimnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan infrakstruktur dan pelayanan minimum yang diperlukan agar Kejaksaan dapat berfungsi secara baik.

Melalui program Reformasi Birokrasi yang dimulai pada 2008, Kejaksaan melakukan reformasi terhadap seluruh aspek organisasinya. Sasaran utama Reformasi Birokrasi adalah adanya perubahan perilaku untuk meningkatkan kapasitas Kejaksaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Profile Kejaksaan ini berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi Kejaksaan dalam mengelola perubahan dengan menempatkan setiap tahap dan kegiatan pembaruan secara strategis sebagai bagian dari pencapaian tujuan utama.

Dalam Profile Kejaksaan 2025, dirumuskan wajah Kejaksaan masa depan. Selain itu juga dikaji pembelajaran-pembelajaran dari kondisi yang ada saat ini dan proses pembaruan yang telah dilakukan. Tujuan dari kajian evaluasi dan pembelajaran ini adalah untuk  menyusun strategi yang realistis bagi pengelolaan perubahan termasuk di dalamnya memuat tahapan kerja dan estimasi waktu untuk mencapai organisasi kejaksaan yang dicita-citakan. 

Visi Kejaksaan
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mendukung supremasi hukum dan menegakkan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan sarana dan prasarana yang modern.

Misi Kejaksaan

1. Kejaksaan sebagai organisasi yang efektif, efisien dan profesional
2. Kejaksaan melaksanakan tugas pelayanan publik dengan penuh toleransi dan penghargaan terhadap hak-hak publik
3. Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerak dalam penyelenggaraan peradilan pidana (integrated criminal justice system)
4. Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerak proses pemberantasan korupsi
5. Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara yang handal
6. Jaksa akan melaksanakan tugas secara independen, bermoral, beretika dan profesional

Independensi Jaksa Dan Kejaksaan

1. Independensi Jaksa Agung dijamin dalam UUD sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan fungsi Penuntutan, dengan demikian Independensi juga melekat pada fungsi Jaksa Agung
2. Masa jabatan Jaksa Agung diatur dalam UUD
3. Ketersediaan anggaran Kejaksaan harus dijamin dalam UUD dan UU
4. Jaksa independen dalam melaksanakan tugas penuntutan dan memiliki diskresi untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi yang ada pada saat tersebut.
5. Kejaksaan Agung berfungsi memberikan arahan kebijakan dalam penuntutan namun tidak mencampuri dalam hal teknis atau dalam perkara;
6. Jaksa bertindak secara profesional dan independen dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rasa keadilan;
7. Status kepegawaian Jaksa adalah Pegawai Negeri pada Kejaksaan. Eselonisasi dan simbol kepangkatan dihapuskan.

Profil Organisasi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri  Dan  Kejaksaan  Tinggi

1. Organisasi Kejaksaan yang modern, efisien, professional, kaya fungsi dan miskin struktur, dengan kultur kerja yang profesional;
2. Seluruh tugas dan fungsi organisasi dibagi habis secara proporsional dan tidak ada tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab;
3. Struktur organisasi  yang  fleksibel untuk melakukan perubahan  mengikuti dinamika dan tantangan masa depan. Pimpinan Kejaksaan memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan restrukturisasi organisasi agar dapat berfungsi secara efektif mengikuti dinamika perubahan;
4. Kejaksaan Agung yang ringkas dan efisien dengan fokus utama pada fungsi pembuatan kebijakan dan strategi pengembangan organisasi kejaksaan serta melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian;
5. Kejaksaan Tinggi yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, pengendalian dan operasional;
6. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang mudah diakses dengan fokus utama pada kegiatan operasional penegakan hukum dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya. Penempatan tenaga Jaksa fungsional/teknis difokuskan pada tingkat Kejaksaan Negeri;
7. Setiap posisi beserta fungsi dan tanggung jawabnya, dirancang berdasarkan kebutuhan proses dan pelaksanaan fungsi dalam organisasi, serta dijabat oleh orang yang kompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Pejabat struktural melaksanakan fungsi manajerial secara efektif. 
8. Pendelegasian kewenangan dan pengambilan keputusan diberikan kepada unit kerja dan satuan kerja dibawahnya dengan didukung sistem pengawasan yang kuat;
9. Fungsi utama jaksa adalah melaksanakan tugas-tugas fungsional namun diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan struktural bila memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi jabatan.
10. Adanya tanggung jawab berjenjang (penyelidikan, pembuktian, pengambilan keputusan) yang dibagi berdasarkan sistem penilaian prestasi baik secara individu maupun kelompok/tim);

Profil Manajemen Kinerja

1. Terbangunnya Manajemen kinerja yang memiliki karakteristik utama :
1. Proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian, pengawasan dan penilaian;
2. Berdasarkan rencana dan target organisasi;
3. Melibatkan komunikasi dua arah (bottom up dan top down);
4. Berdasarkan parameter yang objektif dan spesifik;
5. Diimplementasikan secara konsisten.
2. Manajemen kinerja dilakukan oleh manajer organisasi yang memiliki kompetensi yang tepat;
3. Sistem manajemen kinerja yang terintegrasi antara hasil penilaian kinerja dengan sistem remunerasi, pemberian sanksi, pembinaan  dan pengembangan;
4. Penilaian kinerja dilakukan menggunakan instrumen yang memiliki kriteria yang jelas dan terukur, dengan pendekatan penilaian kualitatif dan  didukung analisis kuantitatif, serta menggunakan formulir yang dimengerti.
5. Informasi kinerja dapat diperoleh dari Eksaminasi perkara dan dipergunakan dalam proses pengambilan kebijakan;

Profil Integritas Dan Pengawasan

1. Unit kerja pengawasan di bawah pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan  didukung oleh  SDM    yang memiliki keahlian di bidang teknis pemeriksaan dan/ atau bidang lain yang relevan;
2. Dukungan anggaran  diperlukan agar  Kejaksaan dapat  melaksanakan pelayanan yang berkualitas tanpa harus mengandalkan pembayaran-pembayaran tidak resmi.
3.  Anggaran bagi pelaksanaan pengawasan harus mencukupi.
4. Laporan Pengaduan dapat dilakukan oleh  masyarakat   secara online, sehingga, dapat ditindaklanjuti secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Sistem Informasi Pengawasan dikelola melalui Database internal yang memuat rekam jejak semua Jaksa termasuk rekaman hukuman disiplin,  tindakan pengawasan yang pernah diterima, laporan harta kekayaan dan sebagainya. Data tersebut terintegrasi dengan data kepegawaian dan dikelola melalui jaringan online dengan semua Kejati.
6. Setiap Calon Jaksa  harus diberi    materi dan pemahaman mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jaksa;
7. Ketika dilantik setiap Jaksa   menandatangi Pakta Integritas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
1. Memahami dan menerima Pedoman Perilaku Jaksa
2. Telah menyelesaikan Program Pelatihan Integritas
3. Akan menyerahkan laporan harta kekayaan yang berisi keterangan yang diisi dengan jujur dan benar.

Profil Manajemen Sumber Daya Manusia
A.  Organisasi Kepegawaian

1. Biro Kepegawaian mengemban tiga peran penting, yaitu peran strategis perencanaan kepegawaian, peran adminsitrasi kepegawaian dan  sebagai agen perubahan.
2. Biro Kepegawaian  didukung oleh personel yang kompeten di bidang manajemen sumber daya manusia.
3. Biro Kepegawaian memiliki database informasi kepegawaian yang terintegrasi meliputi data rekam jejak kepegawaian, data penilaian kinerja, data pengawasan dan data pelatihan.

B.  Penempatan

1. Tujuan dari kebijakan penempatan pegawai adalah:
1. Mengatur  secara proporsional berdasarkan kebutuhan unit kerja dan satuan  kerja.
2. Memastikan pegawai dapat mengembangkan    karir sesuai  pengalaman dan kinerjanya.
2. Kebijakan penempatan pegawai didasarkan pada perencanaan organisasi dan perencanaan kepegawaian melalui   profile assessment berdasarkan  parameter yang objektif;
3. Proses   rotasi, mutasi dan promosi dilakukan secara sistematis dan  ter integrasi dengan manajemen organisasi dan berdasarkan pada kompetensi, pemerataan kualitas demi kepentingan  penguatan organisasi  ;
4. Proses pengambilan keputusan  dalam pengalokasian personil didukung database SDM yang terintegrasi dan dilakukan secara transparan serta dapat diakses di semua level organisasi Kejaksaan.

C.  Rekrutmen

1. Tujuan rekrutmen  untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Rekrutmen berdasarkan   hasil perencanaan organisasi dan perencanaa kepegawaian dengan   mengidentifikasi keahlian spesifik atau kompetensi yang dibutuhkan Kejaksaan pada waktu tertentu.
3. Kandidat rekrutmen adalah para lulusan terbaik dari universitas terbaik;
4. Rekrutmen menggunakan metode dan instrumen yang holistic   (tes tertulis, tes psikologi, wawancara dan seterusnya);
5. Adanya sistem manajemen SDM untuk   mengukur efektivitas rekrutmen dan penempatan pegawai.

D.  Pendidikan dan Pelatihan

1. Peserta Diklat diseleksi secara ketat berdasarkan kriteria kompetensi.
2. Jumlah peserta yang mengikuti program Diklat sedikitnya 20 - 35% per tahun dari jumlah total pegawai  yang   terdiri dari berbagai level jabatan
3. Tersedia  anggaran  bagi pelaksanaan program Diklat, minimum    3%   dari jumlah total anggaran Kejaksaan per tahun
4. Kebutuhan diklat  dirumuskan berdasarkan Training Need Analysis yang dilakukan melalui  berbagai metode (survey, wawancara) dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pegawai, kualifikasi jabatan dan kompetensi
5. Program Diklat disusun dan ditujukan untuk   semua  pegawai diberbagai  level.
6. Program Diklat disusun secara berkelanjutan untuk memastikan pengembangan karir pegawai;
7. Kurikulum Diklat disusun    sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai   dengan menggunakan metode yang tepat,  bervariasi serta bersifat partisipatif
8. Fasilitator/Instruktur/Widyaiswara  diseleksi secara professional  dan lulus standar kompetensi.
9. Materi Diklat  dievaluasi secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan Kejaksaan.
10. Fasilitas Diklat memenuhi standar untuk mendukung proses belajar mengajar yang kondusif
11. Evaluasi diklat  dilakukan  secara berkala untuk menilai:
1. tingkat penyerapan bahan pembelajaran
2. tingkat perubahan perilaku dalam bekerja
3. tingkat perubahan kinerja unit/satuan kerja
4. tingkat ketertarikan pegawai untuk mengikuti diklat.
12. Pusdiklat dikelola   oleh  SDM yang kompeten, terdiri dari para ahli di bidang substansi (praktisi) dan ahli di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (training specialist)