Kamis, 19 September 2019
   REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN RI
   TAHAP PELAKSANAAN    QUICK WINS    PROGRAM PEMBARUAN    INFO TERKINI
Penerapan Sistem TI Penanganan PerkaraPercepatan dan Optimalisasi Penanganan PerkaraPenerapan Sistem TI LapduRedesign Website Kejaksaan
 
Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara
 
PERCEPATAN & OPTI-MALISASI PENANGANAN PERKARA PIDUM & PIDSUS
 
Kegiatan yang akan dilakukan:
 
·         Sosialiasasi implementasi SEJA percepatan di 10 Kejati & 10 Kejari tambahan
·         Monitoring berkala atas implementasi program Percepatan & Optimalisasi
·         Penanganan Per-kara Pidum & Pidus di 10 Kejati & 14 Kejari (termasuk seluruh
·         Kejari se-DKI. Jakarta).
·         Penyempurnaan & evaluasi terhadap juklak juknis (SOP) implementasi
·         Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Perkara Pidum & Pidsus.
·         Melakukan Evaluasi (Monev) melalui Pengukuran Kinerja terhadap implementasi
·         program Percepatan dan Optimalisasi Penanganan Per-kara Pidum & Pidsus di 12 Kejati & 16 Kejari.
 
 
PROGRAM UTAMA
PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI PENANGANAN PERKARA PIDUM
 
·         Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional
·         Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana
·         Pedoman (kriteria) Tuntutan Pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan
·         Pendelegasian kewenangan pengendalian rentut pidana PK-TING
·         Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21
 
 
Kebijakan Strategis Pidum

 

1.Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana

 

2. Pedoman (kriteria) Tuntutan Pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan
 
 

3.Pendelegasian kewenangan pengendalian rentut pidana PK-TING


4. Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21

 


 
PERCEPATAN DAN OPTIMALISASI PENANGANAN PERKARA PIDSUS
  • Penanganan perkara korupsi lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional
  • Penanganan perkara korupsi lebih terukur melalui standar kinerja (jangka waktu)
  • Optimalisasi pengembalian kerugian negara dan kualitas perkaa
  • Efektifnya kegiatan dan penerangan hukum kepada masyarakat
 
Kebijakan Strategis Pidsus
 
 
1. Standar Kinerja Penanganan Perkara T.P Korupsi
 
2. Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara T. P. Korupsi
  
3. Pengendalian Penanganan T.P Korupsi
4. Pembentukan Satuan Khusus Supervisi dan Bintek perkara T.P Korupsi, Perikanan dan Ekonomi
5. Mempercepat Proses Penanganan Perkara Korupsi Se-Indonesia
Matriks Pelaksanaan Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI
 
Kembali
  Quick Wins
  Evaluasi Kinerja
  Profil Kejaksaan 2025
  Manajemen Perubahan
  Analisis Jabatan
  Evaluasi Jabatan
  Sistem&Struktur Remunerasi
  Sistem Manajemen SDM
  Peraturan Perundang-Undangan

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id