Kamis, 19 September 2019
   REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN RI
   TAHAP PELAKSANAAN    QUICK WINS    PROGRAM PEMBARUAN    INFO TERKINI
JAMWAS Lakukan Sosialisasi dan Pendampingan Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 

Reformasi Birokrasi Kejaksaan telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun atau tepatnya sejak November 2008 hingga kini. Pelaksanaan Tahap I dinilai berhasil, sehingga pada tahun 2011, Kejaksaan mendapatkan kenaikan renumerasi sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Setelah pelaksanaan Tahap I, Kejaksaan melanjutkan penerapan program Reformasi Birokrasi, menyesuaikan dengan pedoman baru pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 dimana semua Kementerian/Lembaga – termasuk di dalamnya Kejaksaan - harus melaksanakan perubahan atau reformasi pada 8 area yaitu :

1.       Program manajemen perubahan

2.       Program penataan peraturan dan perundang-undangan

3.       Program penataan dan penguatan organisasi

4.       Program penataan tata laksana

5.       Program Manajemen SDM aparatur

6.       Program Penguatan Peengawasan

7.       Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8.       Program Peningkatan Pelayanan Publik

9.       Program Monitoring dan Evaluasi

Hingga saat ini Kejaksaan Kejaksaan telah melaksanakan hampir semua program yang diwajibkan menurut peraturan Kementerian PANRB. Terkait dengan program monitoring dan evaluasi, Kemenpan mengembangkan sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB atau disingkat PMPRB, dimana semua Kementerian dan Lembanga yang menjalankan reformasi birokrasi wajib melaksanakan PMPRB. Program ini diluncurkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2013.

Terkait dengan pelaksanaan PMPBR, beberapa waktu lalu, unit Kerja Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) selaku koordinator melakukan sosialisasi dan Pendampingan PMPRB ke 11 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yaitu Kejati  Sulewesi Selatan, Kejati DKI Jakarta, Kejati Nusa Tenggara Timu, Kejati Nusa Tenggara Barat, Kejati Bali, Kejati Riau, Kejati Jawa Barat, Kejati Kejati Maluku Utara, Kalimantau Timur, Kejati Kalimantan Selatan dan Kejati Aceh.

Dalam Pembekalannya kepada Para Asisten Pengawasan dan Asisten Pembinaan di Kejati Sulawesi Selatan dan NTT, Jamwas Mahfud Mannan mengatakan Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kejaksaan tahun 2013 ini merupakan program yang sangat penting dan strategis bagi Kejaksaan, bukan hanya karena program ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan,  tetapi lebih dari itu program PMPRB ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memperkuat jaminan bahwa proses pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dijalankan akan secara tepat mencapai tujuan Reformasi Birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan yang melayani masyarakat

“Disamping itu, program PMPRB Kejaksaan 2013 ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan untuk mengetahui dan menilai tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan serta upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam perencanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan dimasa mendatang,’ jelas Mahfud.

Sementara itu di NTT dan di Jawa Barat,  Sekretaris Jaksa Agung Muda Farid Haryanto  mengatakan bahwa sejatinya reformasi birokrasi Kejaksaan mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi Kejaksaan saat ini dalam menjalankan reformasi birokrasi adalah bagaimana kita bisa konsisten mengimplementasikan kebijakan dan perubahan sistem yang telah dikeluarkan.

“Konsep dan perubahan sistem sebagaimana yang diatur dalam pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita konsisten mengimplementasikan dilapangan dan disemua satuan kerja, sehingga penyalahgunaan kekeuasaan sebagaimana yang baru saja terjadi dapat kita hindari, “ demikian Sesjamwas mengatakan pada pembekalan PMPRB di Kupang.

 
Kembali
  Quick Wins
  Evaluasi Kinerja
  Profil Kejaksaan 2025
  Manajemen Perubahan
  Analisis Jabatan
  Evaluasi Jabatan
  Sistem&Struktur Remunerasi
  Sistem Manajemen SDM
  Peraturan Perundang-Undangan

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id