Minggu, 8 Desember 2019
ABDUL RAHMAN SALEH

21. Abdul Rahman Saleh (21 Oktober 2004 - 9 Mei 2007)

Abdul Rahman Saleh, kelahiran Pekalongan, 1 April 1941, adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pertama pada era Kabinet Indonesia Bersatu (Oktober 2004-Mei 2007). Arman, begitu panggilan akrabnya menjadi populer tatkala sebagai hakim agung saat menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam kasus korupsi Bulog II dengan terdakwa Akbar Tandjung cs.  Lulusan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta serta sekolah notariat FH-UI Jakarta ini pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (1981-1984), dan Sekretaris Dewan Penyantun Yayasan LBH Indonesia. Arman juga pernah menjadi notaris dan pengacara. Sebelum terpilih menjadi Jaksa Agung, Arman adalah mantan hakim agung serta anggota KPU mewakili Partai Bulan Bintang.

Selaku petinggi hukum yang sangat diharapkan memberantas tindak pidana korupsi, Arman mengharuskan untuk membersihkan dirinya sendiri dan lingkungannya. Pada awal tugasnya, ia berjanji memprioritaskan perkara-perkara korupsi besar pada 100 hari pertama. Namun sebelum melangkah keluar, prioritas Arman adalah pembenahan internal di Kejagung, di antaranya, menangani jaksa-jaksa nakal. Maklum, yang akan dijadikan bidikan utamanya adalah kasus-kasus korupsi berskala besar. Ada juga kemungkinan mengancam para koruptor kakap dengan tuntutan hukuman mati. Arman jelas tidak main-main untuk hal yang satu ini. Apalagi, dia menerima dukungan penuh dari sang presiden, untuk tidak ragu-ragu menunaikan tugas. Secara pribadi, dia dan keluarganya dikawal oleh delapan petugas keamanan kejaksaan.

Namun, seperti saat awal terpilih, pemberhentian Arman sebagai Jaksa Agung kembali membuat banyak orang kaget. Kendati tidak ada persoalan dengan kinerjanya, Arman tetap termasuk tiga pejabat yang diganti saat resuhfle cabinet (selain Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin). Belakangan, pria tinggi kurus yang juga dikenal dengan sebutan “Ustad” ini kemudian ditempatkan sebagai Duta besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark dan Republik Lithuania (berkedudukan di Kopenhagen) sejak 8 April 2008.


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id