Rabu, 21 Agustus 2019
R SOEPRAPTO

4. R Soeprapto (1951 – 1959)

Saat R Soeprapto menjabat Jaksa Agung, negara sedang dirongrong oleh berbagai kemelut politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Beberapa staf perwakilan Kejaksaan ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri, seperti di Singapura, Hongkong, Bangkok, Manila, Tokyo dan Jeddah/Kairo. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya di bidang keamanan. Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan Kepala Kepolisian Yustisial, baik represif maupun preventif sudah seharusnya mengetahui segala peristiwa dan perkembangan masyarakat dalam segala bidang. Penempatan perwakilan Kejaksaan di luar negeri tersebut dimaksudkan agar Jaksa Agung senantiasa memperoleh informasi dan pengetahuan yang lengkap tentang situasi dan kondisi negara-negara di Asia dan Timur Tengah.

Pada masa jabatan Jaksa Agung Soeprapto, penanganan dan penyelesaian berbagai perkara penting seperti perkara Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Sultan Hamid, Andi Aziz-RMS, Junschlaeger, dan Schmidt, Kejaksaan bukan hanya mengerjakan penyusunan surat tuduhan dan melakukan penuntutan saja, tetapi telah menerjunkan diri secara aktif sejak dari pengumpulan datanya dan penyusunan berita acaranya.

Jaksa Agung Soeprapto juga tak segan-segan tampil langsung sebagai penuntut umum atas peradilan perkara-perkara pelaku pemberontakan atau pergolakan bersenjata di daerah. Soeprapto pernah membuat keputusan kontroversial dengan memulangkan Schmidt, orang Belanda yang pernah menjadi terhukum karena memberontak terhadap pemerintah RI. Keputusan yang didasari pertimbangan kemanusiaan ini justru menyebabkan Soeprapto mendapat banyak kecaman dan bahkan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada 1 April 1959.

Kendati begitu, Soeprapto adalah Jaksa Agung yang banyak berjasa. Pada masa jabatannyalah dimulai secara berangsur penambahan jaksa-jaksa dengan tenaga muda lulusan universitas dan sekolah pendidikan Jaksa. Soeprapto. Untuk jasa-jasanya tersebut, berdasarkan SK Jaksa Agung ke IX Soegiharto, No KEP-061/D.A/1967, R Soeprapto kemudian ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan. 

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id