Sabtu, 25 Mei 2019
BRIGJEN SOEGIH ARTO

9. Brigjen Soegih Arto (27 Maret 1966 – 1973)

Brigjen Soegih Arto adalah jaksa Agung pertama pada era Orde Baru. Ia mulai menjabat sejak tanggal 27 Maret 1966 dan timbang terima jabatan berlangsung tanggal 4 april 1966, dalam suatu upacara yang langsung dipimpin Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan/Menteri/Panglima Angkatan Darat a.i. Let.Jen Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No. KEP/A/16/1966 tanggal 20 Mei 1966 dilakukan pula perubahan dan pembaharuan Organisasi Kementerian Kejaksaan dengan pokok-pokoknya antara lain, Menteri/Jaksa Agung memimpin Kementerian Kejaksaan dengan dibantu tiga orang deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing di bidang intelligence/Operasi, Khusus dan Pembinaan dan seorang Pengawas Umum. Selain itu, ditetapkan pula bahwa dibawah deputi tadi ada direktorat-direktorat, bagian, biro dan seksi. Sementara di bawah Pengawasan Umum hanya ada inspekrorat-inspektorat.

Pada masa jabatan Jaksa Agung Soegih Arto, banyak perubahan dan gagasan penting yang tercipta. Soegih Arto pernah mencanangkan agar Undang-undang Pokok Kejaksaan ditinjau kembali. Perubahan penting lainnya adalah terjadinya peningkatan Cabang Kejaksaan Tinggi dan Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Penuh. Dengan demikian, dalam struktur organisasi Kejaksaan hanya ada tiga eselon yaitu Kementerian Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sejalan dengan itu, dimulai pula sebutan kepangkatan untuk para karyawan Kejaksaan.

Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/Kep/9/66 tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status Kejaksaan ditegaskan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi (pasal 1), Jaksa Agung memimpin Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat (pasal 2) dan secara administrative Kejaksaan Agung langsung berada dalam pengawasan Presiden. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas-tugas, Jaksa Agung bekerjasama dengan dan dibantu oleh Menteri-menteri di bidang pertahanan dan keamanan (pasal 14). 

Pada akhir 1968,  dalam rangka efisiensi kerja, keluar Keppres  RI Nomor 16/M Tahun 1969 tanggal 27 Januari 1960. Peraturan ini menyatakan susunan pejabat teras Kejaksaan adalah Jaksa Agung dibantu oleh empat orang Jaksa Agung Muda, masing-masing membawahi bidang pimpinan intelligence, Jaksa agung Muda Pimpinan Bidang Khusus, Jaksa Agung Muda Pimpinan Bidang Pembinaan, dan Jaksa Agung Muda pimpinan Bidang Pengawasan. Jaksa Agung Soegiharto pula yang kembali menempatkan pewakilan Kejaksaan di luar negeri, yakni di Singapura, Hongkong, Bangkok, Tokyo dan Jeddah.

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id