Kamis, 28 Januari 2021

 

 

 

 

 

JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

 

SAMBUTAN DAN PENGARAHAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS)

BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN RI

TAHUN 2020

 

Jakarta,  26 Oktober 2020

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shaloom,

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang saya hormati:

  • Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, dan Para Staf Ahli Jaksa Agung RI;
  • Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan segenap jajarannya di seluruh Indonesia;
  • Para Asisten Tindak Pidana Khusus, Koordinator, Kepala Seksi di Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
  • Para Kepala Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia;
  • Anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK); serta
  • Hadirin yang berbahagia.

 

Pertama tama dan yang terutama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di tengah Pandemi Covid-19 ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada acara “Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan RI Tahun 2020” yang kali ini diselenggarakan melalui sarana teleconference.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bidang Pidsus atas keseriusan dan dedikasinya dalam menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19 secara konsisten dan sungguh-sungguh. Seraya saya juga tidak henti-hentinya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran, agar tetap mengutamakan kesehatan dengan senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, saya minta segenap pimpinan di Bidang Pidsus agar senantiasa memastikan ketersediaan fasilitas dalam penerapan protokol kesehatan sebagaimana yang diharapkan, terutama fasilitas yang mendukung tetap optimalnya pelaksanaan penanganan perkara di tengah pendemi ini.

Selain itu saya sampaikan apresiasi atas keberhasilan penanganan perkara yang telah dilakukan oleh segenap jajaran Bidang Pidsus dimana pun berada, terutama kerja kerasnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kerugian keuangan negara.  Saya yakin dan optimis kerja keras ini akan berbanding lurus dengan upaya kita dalam membangun dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat (public trust) pada penegakan hukum.

 

Para peserta yang berbahagia,

Rakernis ini mempunyai makna yang begitu penting dan strategis. Forum ini mendorong kita untuk kembali memahami dan mendudukan arti penting Bidang Pidsus yang merupakan etalase bagi reputasi dan tolok ukur keberhasilan penegakan hukum Kejaksaan.

Untuk itu, Bidang Pidsus hendaknya bisa menjadi role model dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang baik dan benar. Yaitu penanganan perkara yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jera, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola. 

Berkenaan dengan peran penting Bidang Pidsus tersebut, saya mengharapkan agar pelaksanaan Rakernis ini dapat dijadikan forum untuk membangun kesamaan pikiran, pemahaman, dan tindakan dalam penanganan perkara korupsi dan perkara pidana khusus lainnya, atas beberapa masalah dan kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terlebih dalam mengoptimalkan kewenangannya di tengah pandemi Covid-19.

 

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai etalase Kejaksaan yang diharapkan berperan penting dan turut berkontribusi dalam mengamankan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, maka Rakernis Bidang Pidsus Kejaksaan RI kali ini sangat relevan dan kontekstual mengangkat tema: “Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus di Masa Pandemi Covid-19”.

Penyebaran Covid-19 yang telah menimbulkan korban jiwa sekaligus melemahkan perekonomian Indonesia, telah memaksa  pemerintah mengambil kebijakan strategis secara cepat dan bersifat kedaruratan dengan membuat pelonggaran dan penyederhanaan mekanisme dalam upaya akselerasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berpotensi membuka celah adanya permasalahan hukum bahkan pelanggaran hukum, yang bisa saja terjadi karena ketidaktahuan atau memang muncul dari niat jahat (mens rea) untuk memanfaatkan celah yang ada dalam rangka mencari keuntungan yang tidak sah.

Untuk itu, ditengah keterbatasan akibat Covid-19, terlebih dihadapkan pada upaya untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah, optimalisasi penanganan perkara jajaran Pidsus niscaya dibutuhkan sebagai variabel untuk memastikan bahwa setiap bentuk kebijakan pemerintah dilaksanakan pada jalur yang benar (on the right track) dan tepat sesuai dengan peruntukkannya

Optimalisasi penanganan perkara oleh jajaran Bidang Pidsus, pada gilirannya menunjukkan kehadiran kita kepada masyarakat bahwa aparatur penegak hukum senantiasa berupaya terus menerus meminimalisir ruang gerak bagi siapa pun untuk melakukan praktik korupsi, terlebih bagi oknum yang hendak mencari kesempatan dan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dalam kondisi pandemi ini.

 

Para Peserta Rakernis yang berbahagia,

Berangkat dari kebutuhan untuk mengoptimalisasikan penanganan perkara Pidsus, maka beberapa hal yang perlu dilakukan segenap jajaran Bidang Pidsus, antara lain yaitu:

  1. Tingkatkan integritas, kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi penanganan perkara agar senantiasa profesional, cermat, dan penuh kehati-hatian dalam rangka menghadirkan penegakan hukum yang berkualitas, bermartabat, dan tepercaya;
  2. Ciptakan penanganan perkara yang kondusif, kontributif, dan tidak kontraproduktif atau menghambat upaya percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
  3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk menghasilkan output dan outcome yang berhasil guna serta berdaya guna, dengan tidak semata hanya menangkap, menghukum dan memberikan efek jera, namun juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola.
  4. Lakukan langkah penindakan apabila terdapat perbuatan yang telah terang dan meyakinkan merupakan tindak pidana korupsi dan mengandung unsur mens rea (sikap batin jahat). Terlebih jika ada pihak-pihak yang mencari kesempatan dan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan kemanfaatan yang tidak sah dalam kondisi pandemi ini, maka jangan ragu-ragu untuk mengenakan ancaman pidana maksimal;
  5. Upayakan penyelamatan keuangan negara dan pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata diukur dari berapa kasus yang ditangani ataupun berapa orang yang dipenjarakan, melainkan juga harus diukur dengan berapa kerugian negara yang diselamatkan. Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang pada akhirnya bermanfaat bagi Pemulihan Ekonomi Nasional;
  6. Optimalkan penanganan perkara dengan tidak hanya menerapkan pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” namun juga unsur “perekonomian negara”. Selain itu, penindakan juga tidak hanya diarahkan kepada subyek hukum orang perseorangan, namun juga korporasi;
  7. Upayakan sinergitas dengan Bidang Intelijen dan Bidang Datun untuk melakukan pendekatan pencegahan (preventif) dalam rangka memberikan solusi bagi perbaikan dan penyempurnaan tata kelola sistem, guna menutup celah terjadinya perbuatan koruptif serupa agar tidak terulang kembali di kemudian hari;
  8. Identifikasi dan evaluasi para Kepala Kejaksaan Tinggi serta Kepala Kejaksaan Negeri apabila di wilayah hukumnya terdapat satuan kerja yang sama sekali tidak memiliki penanganan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut agar ditelaah: apakah merupakan wujud dari keberhasilan upaya preventif atau apakah karena aparaturnya enggan atau tidak mampu mengungkap adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi; serta
  9. Optimalkan keberadaan Satgassus-P3TPK untuk terus meningkatkan intensitas, percepatan, keakurasian penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan membuat pola penanganan yang tepat, terukur, dan berorientasi hasil (output) dan dampak (outcome).

 

Saudara-saudara sekalian,

Melalui Rakernis Bidang Tindak Pidana Khusus, para peserta diharapkan untuk dapat:

  1. mengevaluasi capaian kinerja dan berbagai hal yang telah dilalui dalam pelaksanaan tugas;
  2. mengidentifikasi dan menginventarisir setiap kekurangan, kendala, dan hambatan aktual yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
  3. memformulasikan solusi, arah kebijakan, strategi, dan terobosan yang dapat diaplikasikan dalam upaya mengoptimalkan penanganan perkara Pidsus.

Selain itu, para peserta juga diharapkan agar memberikan perhatian dengan saksama, sungguh-sungguh, dan cermat untuk menajamkan pikiran guna menghasilkan ide-ide maupun gagasan yang kreatif, positif, inovatif, dan konstruktif, bagi dihasilkannya rencana kebijakan yang diperlukan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kinerja Bidang Pidsus.

 

 

 

Hadirin Peserta Rakernis Bidang Pidsus yang berbahagia,                                                 

Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillaahirahmaanirrahiim, Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI Tahun 2020 secara resmi saya nyatakan “DIBUKA”.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan kekuatan, hidayah dan kemuliaan-Nya kepada kita sekalian dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

 

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shaloom,

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.

Om Santi Santi Santi Om.

Namo Budhaya.

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

BURHANUDDIN

 PIDATO JAKSA AGUNG
21-12-2020
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG RI
03-12-2020
SAMBUTAN JAKSA AGUNG RI PADA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN RI DAN PT PERTAMINA
pidato lainnya
 BERITA
27-01-2021
Jaksa Penyidik JAM Pidsus Periksa Div. Vice President SKK Migas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi
27-01-2021
Jaksa Penyidik JAM Pidsus Periksa 9 Saksi Dugaan Korupsi BPJS Ketanagakerjaan
27-01-2021
Kembali, Penyidik JAM Pidsus Kejagung Periksa 2 Saksi Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Transmisi 275 Kv Gardu
berita lainnya
 SIARAN PERS
26-10-2020
Konferensi Pers Capaian Kinerja 1 (Satu) Tahun Jaksa Agung RI.
24-10-2020
PUBLIC SATISFACTION SURVEY, ATTORNEY GENERAL'S SUCCESSFUL PERFORMANCE
24-10-2020
SURVEY KEPUASAN PUBLIK, KINERJA JAKSA AGUNG MEMUASKAN
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id