Sabtu, 28 November 2020

SAMBUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN RI DAN BPK RI

 

Jakarta, 11 Agustus 2020

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shaloom,

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang Saya Hormati:

  • Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, SE, M.Si;
  • Wakil Ketua BPK, Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA;
  • Segenap jajaran BPK RI:
  1. Anggota I BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I; Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA;
  2. Anggota V BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V; Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA;
  3. Anggota VII BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII; Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.
  4. Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., CPA., CSFA.;
  • Kepala Kepolisian RI, Jenderal (Pol) Drs. Idham Aziz, M.Si.;
  • Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen. Gatot Eddy Pramono;
  • Segenap jajaran Kepolisian RI:
  1. Irwasum Polri, Komjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.;
  2. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
  3. Asrena Kapolri, Irjen Pol Drs. Hendro Sugiatno, M.M.;
  4. Asops Kapolri, Irjen Pol Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si.;
  5. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si.
  6. Karo Kerma Sops, Brigjen. Komarulzaman;
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si.;
  • Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA, CSFA;
  • Para Jaksa Agung Muda;
  • Kepala Auditor Utama Keuangan Negara I (Pertama) BPK RI;
  • Kepala Auditor Utama Investigasi BPK RI;
  • Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI;
  • Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili, Para Kepala Kepolisian Daerah, Para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BPK, Para perwakilan BPK di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini melalui sarana virtual; serta
  • Segenap hadirin yang berbahagia.

 

 

 

 

Pertama-tama dan yang terutama, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang hanya atas perlindungan-Nya, meski di tengah pandemi Covid-19, kita masih diberi nikmat sehat dan berkesempatan untuk hadir dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kejaksaan RI Tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi”. Sekaligus bersamaan dengan dilakukannya penandatanganan nota yang sama dengan Kepala Kepolisian RI, dan juga sebelumnya dengan KPK yang telah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu.

Penandatangan Nota Kesepahaman antara BPK RI dengan Aparat Penegak Hukum, yaitu KPK RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, menurut hemat saya merupakan langkah monumental, sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman kita semua, bahwa jalinan kerjasama sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral antar aparat yang memiliki ruang lingkup pengawasan adalah merupakan upaya yang niscaya dibutuhkan untuk saling melengkapi di tengah kelebihan dan keterbatasan masing-masing lembaga.

Nota Kesepahaman yang kita buat kali ini pun hendaknya kita maknai menjadi sebuah komitmen, kesungguhan tekad, dan semangat bersama, agar lebih efektif dalam bertindak, berkoordinasi, serta berkolaborasi secara bersama, ketika dihadapkan pada berbagai kemungkinan persoalan yang berpotensi mengganggu dan memengaruhi upaya mewujudkan visi dan misi bangsa.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan institusi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Bapak Ketua BPK RI, Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, beserta jajarannya, atas terwujudnya jalinan kerja sama yang lebih terstruktur dan terarah di antara Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Kejaksaan RI, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam ciptakan pengawasan pengelolaan keuangan negara secara konstruktif, lebih optimal, efektif, dan efisien.

 

Bapak dan Ibu dan segenap hadirin yang berbahagia,

Secara teknis, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak akan kita kemas dalam ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum meliputi:

  • Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana; dan
  • Tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Melalui kerja sama ini, saya berharap akan terjalin sinergi dalam membangun kesamaan persepsi dan keterpaduan guna mendukung serta memperkuat peran strategis Kejaksaan RI dalam penegakan hukum.

Kedua, penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara. Melalui kerja sama ini, saya berharap upaya edukasi atau informasi mengenai praktek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar, sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban, dapat disosialisasikan secara masif dan intensif, sebagai upaya optimalisasi langkah pencegahan (preventif), yang dapat meminimalisir potensi perbuatan koruptif, sehingga kedepan saya berharap tidak terjadi lagi perbuatan koruptif yang dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan satuan kerja dalam tata Kelola keuangan negara.

Ketiga, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, serta Tindakan Hukum lainnya. Dalam upaya mendukung peran dan fungsi BPK RI, Jaksa Pengacara Negara siap memberikan jasa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, terkait berbagai masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh BPK RI.

Keempat, optimalisasi kegiatan pemulihan aset. Melalui kerja sama ini diharapkan akan dilakukan upaya sinergis dalam rangka penyelamatan, pengamanan, dan penataulang pemanfaatan aset-aset BPK RI.

Kelima, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama ini memberi kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk saling membangun koordinasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam penguasaan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Keenam, pertukaran data dan/atau informasi. Melalui kerja sama ini masing-masing lembaga dapat saling memberikan informasi dan data untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi dalam upaya pengawasan yang sistemik dan terukur antar APH dan pengawas eksternal. Terlebih informasi yang berdaya guna untuk mendeteksi dini setiap potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Ketujuh, tidak tertutup kemungkinan untuk diupayakan kerja sama lainnya yang disepakati oleh masing-masing lembaga.

Dengan ruang lingkup cakupan kerja sama tersebut, maka kita optimis dan percaya bahwa hubungan koordinasi dapat berdampak positif bagi terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing secara optimal, efektif, dan efisien.

Semoga kedepannya, melalui kerja sama ini Kejaksaan RI turut menjadi bagian keberhasilan pelaksanaan peran strategis dan tanggung jawab konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

 

Ketua BPK RI, dan segenap hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan harapan dan ajakan untuk menjaga dan memelihara kerjasama yang baik ini. Bahwa apa yang telah kita prakarsai dan sepakati ini adalah guna menciptakan harmonisasi dalam menjalankan pengabdian bagi masyarakat bangsa dan negara yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita bersama.

Untuk itu, semoga nota kesepahaman yang telah ditandatangani ini dapat segera diimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Insya Allah hubungan kerjasama dan koordinasi kita dapat berjalan dengan baik, berhasil guna, dan memberikan manfaat nyata sesuai niat kita bersama. Kiranya Allah Subhanahu Watta’ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, perlindungan, dan ridha-Nya kepada kita. Aamiin.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Shaloom

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om shanti shanti shanti om

Namo budhaya

Salam Kebajikan

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

BURHANUDDIN

 

 PIDATO JAKSA AGUNG
13-11-2020
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PELANTIKAN ANGGOTA SATUAN TUGAS KHUSUS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SATGASSUS P3TPK)
26-10-2020
SAMBUTAN DAN PENGARAHAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS) BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN RI TAHUN 2020
pidato lainnya
 BERITA
27-11-2020
Kejari Babel Menahan 2 (Dua) Tersangka Tipikor Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
26-11-2020
Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tipikor Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi Pada PT. Asuransi Jiwasraya
26-11-2020
Tim Penyidik periksa 7 Orang Dalam Dugaan Tipikor Penyalahgunaan Bantuan Dana Pemerintah Kepada Koni Pusat Tahun Anggaran 2017
berita lainnya
 SIARAN PERS
26-10-2020
Konferensi Pers Capaian Kinerja 1 (Satu) Tahun Jaksa Agung RI.
24-10-2020
PUBLIC SATISFACTION SURVEY, ATTORNEY GENERAL'S SUCCESSFUL PERFORMANCE
24-10-2020
SURVEY KEPUASAN PUBLIK, KINERJA JAKSA AGUNG MEMUASKAN
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id