Jum'at, 23 Oktober 2020

SAMBUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEMENDAGRI

 

Jakarta, 6 Agustus 2020

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shaloom,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang Saya Hormati :

  • Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Muhammad Tito Karnavian;
  • Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Bapak Zudan Arif Fakrulloh;
  • Segenap jajaran Kementerian Dalam Negeri RI;
  • Wakil Jaksa Agung RI;
  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, dan para Staf Ahli Jaksa Agung RI;
  • Para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Kejaksaan RI;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta segenap jajaran dan Para Kajari beserta segenap jajaran di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini melalui video conference; serta
  • Hadirin sekalian yang berbahagia.

 

Pertama-tama dan yang terutama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perlindungan-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga di tengah pandemi Covid 19 ini, kita tetap diberikan nikmat sehat untuk dapat hadir dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Kejaksaan RI Tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan”, yang kemudian akan dilanjutkan dengan “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Muda Intelijen Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Dalam Rangka Penegakan Hukum”.

Nota Kesepahaman yang kita buat ini merupakan langkah monumental, sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman kita semua, bahwa jalinan kerjasama sinergis, kolaboratif, dan lintas sektoral adalah merupakan upaya yang niscaya dibutuhkan, guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak secara lebih optimal, efektif, dan efisien.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pribadi dan institusi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, atas terwujudnya jalinan kerja sama yang lebih terstruktur dan terarah di antara lembaga Kejaksaan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.

 

Bapak Mendagri dan segenap jajaran yang saya hormati,

Secara teknis, sinergitas dan hubungan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sebagaimana yang tertuang dalam ruang lingkup nota kesepahaman, adalah sebagai berikut:

Pertama, penerangan dan penyuluhan hukum. Melalui kerja sama ini, saya berharap upaya edukasi atau informasi terkait penegakan hukum sebagai langkah pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat lebih diintensifkan.

Kedua, pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis, penelusuran/pelacakan aset, serta percepatan percepatan investasi. Kerja sama ini akan fokus pada  3 (tiga) hal upaya yaitu, pencegahan dalam mengamankan pembangunan proyek strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri RI, sehingga dapat berlangsung dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat anggaran, dan tepat guna. Lalu, upaya optimalisasi penelusuran aset tindak pidana dalam rangka pemulihan kerugian negara dan upaya yang dapat mendukung percepatan investasi.

Ketiga, penanganan masalah Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, serta Tindakan Hukum lainnya. Dalam upaya mendukung peran dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Pengacara Negara siap memberikan jasa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, terkait berbagai masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Keempat, optimalisasi kegiatan pemulihan aset. Melalui kerja sama ini diharapkan akan dilakukan upaya sinergis dalam rangka penyelamatan, pengamanan, dan penata ulang pemanfaatan aset-aset Kementerian Dalam Negeri.

Kelima, koordinasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan program lainnya sesuai kesepakatan masing-masing lembaga.  

Dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah kerja sama terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Sebagaimana yang telah ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan momentum yang strategis sebagai wujud konkret keterpaduan antara Aparat Penegak Hukum dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sehingga diharapkan terbangun sinergi yang mendukung kepentingan penegakan hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik adalah data penting yang mutlak diperlukan dalam penegakan hukum. NIK beserta informasi yang terekam di dalamnya sangat bermanfaat untuk mengungkap identitas pelaku ataupun korban kejahatan.

Penerapan Nomor Identitas Tunggal (single identity number) seharusnya mampu menata dan merapikan data kependudukan di Indonesia, sehingga upaya duplikasi ataupun pemalsuan dokumen kependudukan yang menimbulkan kerugian, dapat dicegah dan diminimalisir.

Peristiwa penerbitan KTP Djoko Tjandra yang mencuat beberapa waktu lalu merupakan pukulan berat bagi aparat negara. Lemahnya sinergitas dan kerja sama antar lembaga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari jerat hukum. Keadaan ini tentu saja harus segera kita akhiri.

Saya yakin dan optimis, melalui kerja sama ini akan tercipta basis data bersama yang lengkap, utuh, serta akurat terkait status hukum seseorang, antara lain dalam hal mendeteksi status hukum yang bersangkutan adalah terpidana yang menjadi buronan atau bukan.

 

Berkenaan dengan hal tersebut, saya berharap, kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dapat mendukung keberhasilan penuntasan penanganan perkara, terutama dalam mendorong efektivitas kegiatan penegakan hukum secara optimal.

 

Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup, saya berharap Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani ini dapat segera diimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Insya Allah hubungan kerja sama kita dapat berjalan dengan baik, berhasil guna, dan memberikan manfaat nyata sesuai niat kita bersama. Kiranya Allah Subhanahu Watta’ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, perlindungan, dan ridha-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Aamiin Yaa Rabbal’alaamiin.

 

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shaloom,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om shanti shanti om,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

BURHANUDDIN

 PIDATO JAKSA AGUNG
21-10-2020
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN STAF AHLI JAKSA AGUNG RI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
12-10-2020
SAMBUTAN DAN PENGARAHAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2020
pidato lainnya
 BERITA
23-10-2020
Kejari Halmahera Utara Melaksanakan Kegatan Tes Urin
22-10-2020
Kejati Sumut dan Kejari Belawan Berhasil Menangkap Boy MF Tampubolon, S.E di Kabupaten Aceh Singkil
22-10-2020
Kejati DKI dan Kejari Jakpus Berhasil Menangkap Terpidana Elissa Gunawan Di Kawasan Tebet Jakarta
berita lainnya
 SIARAN PERS
21-10-2020
Jaksa Agung RI. Melantik Dr, Wisnu Baroto, SH. M,Hum. Sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Muda Inteljen Bidang Tindak Pidana Umum Di Alua Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan RI
16-10-2020
Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Penghapusan Red Notice Atas Nama Tersangka Irjenpol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. DKK Diserahterimakkan Tersangka Dan Barang Bukti (Tahap II) Kepada Penuntut Umum Kejari Jakarta Selatan
14-10-2020
the CENTRAL JAVA ATTORNEY OFFICE'S Tabur Team and the Kebumen District ATTORNEY OFFICE'S Tabur Team and the Karawang District ATTORNEY OFFICE'S Tabur Team in collaboration with the Attorney General Office's Tabur Team have secured and arrested suspec
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id