JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA ENTRY MEETING BPK RI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

Jakarta, 7 Februari 2020
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati,
 Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam, Bapak Dr. Hendra Susanto, beserta segenap jajaran;
 Bapak Novy G. A. Pelenkahu, beserta seluruh Tim Pemeriksa Laporan Keuangan pada Kejaksaan RI Tahun 2019;
 Wakil Jaksa Agung RI;
 Para Jaksa Agung Muda, Kabandiklat, dan Para Staf Ahli;
 Para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kejaksaan Agung RI; serta
 Para unsur aparat pelaksana yang cintai dan banggakan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana di hari ini kita kembali dapat menyelenggarakan acara Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.
Berkenaan dengan itu, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Hendra Susanto beserta segenap staf dan jajaran di Kejaksaan Agung RI. Kami sangat menyambut baik kehadiran BPK yang dalam waktu 100 (seratus) hari ke depan akan menyelenggarakan salah satu tugas konstitusionalnya, yaitu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.
Pemeriksaan dimaksud tentunya ditujukan untuk menilai efektifitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan utang, kemudian menilai efektivitas pengendalian intern terkait penyajian laporan keuangan, serta menguji secara substantif transaksi-transaksi saldo sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka menguji dan menilai sampai sejauhmana laporan yang disajikan telah memedomani, menaati, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.
Hal tersebut menjadi penting mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pada dasarnya hasil penilaian atas pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dijadikan sebagai parameter bagi setiap instansi pemerintah berkenaan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang dipercayakan dilingkungannya.

Segenap Jajaran BPK RI, dan Seluruh Warga Adhyaksa yang Saya hormati,
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum, mempunyai kewajiban untuk menjadi teladan yang mampu memberi contoh yang baik dalam segala hal, terlebih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku penegak hukum. Beberapa upaya yang sedang dan terus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah salah satunya dengan berkomitmen penuh untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara secara benar, tepat, transparan, akuntabel, tertib, dan terlebih menghindari kemungkinan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan.
Meskipun haruslah diakui, bahwa betapapun upaya yang selama ini telah dilakukan, namun dalam realitasnya tidak jarang masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan. Dengan menyadari sepenuhnya kebutuhan untuk melakukan perbaikan dalam rangka membangun tata kelola keuangan yang lebih baik lagi, maka tidak henti-hentinya kami berupaya untuk melakukan identifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan yang telah dilaksanakan, terutama menemukan kemungkinan kendala dan hambatan yang ada, yang menjadi penyebab masih terjadinya kelemahan dan kekurangan, agar selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk merumuskan formula dan kebijakan serta tindakan, terutama guna menyelesaikan berbagai temuan BPK terhadap tata laksana penggunaan keuangan negara dengan penuh kesungguhan.
Berkenaan dengan upaya perbaikan dan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI, Kejaksaan RI telah melakukan beberapa hal antara lain :
• Menginstruksikan penguatan komitmen kepada seluruh Kajati dan Kajari untuk berperan dalam memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada unitnya masing-masing agar pertanggungjawaban anggaran tetap dapat dilaksanakan dengan kualitas yang terbaik;
• Membuat kebijakan akuntansi Kejaksaan RI sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Kejaksaan RI dan agar terwujud keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan;
• Membangun dan telah mengimplementasikan aplikasi E-Piutang Uang Pengganti untuk mengadministrasikan dan mengelola data uang pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi serta untuk melakukan rekonsiliasi data piutang uang pengganti secara elektronik;
• Membangun dan dalam proses mengimplementasikan aplikasi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Kejaksaan RI;
• Penyiapan anggaran dalam DIPA tahun 2019 dan 2020 pada setiap Satker untuk kegiatan Saiba serta DIPA tahun 2020 untuk penyusunan laporan keuangan tahunan pada 7 (tujuh) sentra dengan melibatkan APIP dalam mengawal penyusunan Laporan Keuangan;
• Memperbaiki sistem dan meningkatkan pengawasan, pengendalian, serta koordinasi penyusunan laporan keuangan di seluruh unit akuntansi, serta meningkatkan pelaksanaan reviu Bidang Pengawasan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
• Melakukan koordinasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait penerapan basis akrual.
• Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait pelaksanaan revaluasi asset tetap Kejaksaan RI.
• Melakukan bimbingan teknis pada tingkatan manajerial terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

Para hadirin sekalian yang saya hormati,
Berkenaan dengan kegiatan pemeriksaan ini, kembali saya instruksikan kepada jajaran Kejaksaan Agung agar merespon dengan baik, membantu kelancaran berlangsungnya pemeriksaan, antara lain dengan menyiapkan dan memberikan setiap data yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa, menyampaikan informasi yang benar dan akurat agar pemeriksaan dapat berhasil dan memberikan manfaat, sesuai harapan kita bersama.
Di samping itu, agar berbagai kendala, hambatan, dan tantangan yang ada dalam pengelolaan keuangan dapat disampaikan secara terbuka, sehingga pemeriksaan ini dapat memperoleh gambaran yang objektif, sehingga dapat memberikan solusi yang mampu memecahkan berbagai persoalan baik dalam tataran administratif dan teknis. Saya yakin dan percaya melalui komunikasi dan kerjasama yang baik antara jajaran Kejaksaan dengan Tim Pemeriksa BPK seperti ini akan mampu menghasilkan pandangan dan pemahaman yang sama, dalam upaya optimalisasi perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Bapak dan Ibu, Segenap Jajaran BPK dan Insan Adhyaksa yang berbahagia,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berharap melalui pemeriksaan ini, jajaran Kejaksaan akan semakin termotivasi melakukan langkah-langkah perbaikan, peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran sewaktu menyajikan informasi keuangan dalam pembuatan laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, bimbingan, serta kemudahan kepada kita semua agar lebih baik dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BURHANUDDIN