Minggu, 9 Agustus 2020

PRESS RELEASE
CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN
TAHUN 2019
Jakarta, 30 Desember 2019


Tahun 2019 merupakan salah satu tahun yang istimewa dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, hal tersebut diakarenakan banyak peristiwa penting yang terjadi selama periode tahun 2019 diantaranya adalah suksesnya Indonesia menyelenggarakan pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk memimpin Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, penetapan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, serta turut sertanya para pemuda-pemudi terbaik Indonesia membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju.


Presiden Jokowi telah menyampaikan 5 arahan prioritas Untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Untuk menjalankan 5 (lima) arahan Presiden, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan unggulan untuk dilaksanakan oleh Jaksa-Jaksa diseluruh Indonesia yaitu:
1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.
2. Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.
3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.
4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.
5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
6. Diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.
7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.


Kejaksaan juga telah melaksanakan kinerja sebagai bentuk melaksanakan Visi Misi Presiden antara lain:
I. Pembangunan Infrastruktur
1) Melakukan pembubaran TP4 melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019.
2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan diamanatkan terlibat dalam proses pembangunan untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
3) Secara struktural, Kejaksaan telah memiliki Direktorat Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengamanan pembangunan strategis. Direktorat tersebut berbeda dengan TP4 karena lebih fokus dan selektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak akan terlibat dalam proses yang sifatnya teknis. Hal tersebut diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan dalam melakukan tugas dan fungsi dimaksud.


II. Mengundang Investasi
1) Membentuk Satuan Tugas Pengaman Investasi dan Usaha Kejaksaan RI, dan hotline keluhan hambatan investasi di setiap Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif.
2) Memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk menginventarisir Perda yang menghambat perijinan investasi agar dapat segera dilakukan perubahan yang mendorong akselerasi pelaksanaan investasi di daerah.


III. Pembangunan Sumber Daya Manusia
1) Segera setelah pelantikan Jaksa Agung, langsung melakukan pengisian kekosongan Jabatan Struktural pada Eselon I dan II Kejaksaan Agung serta Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dan Papua
2) Tindakan tegas yang diambil oleh Jaksa Agung terhadap indikasi ketidakprofesionalan aparat Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan melakukan demosi terhadap 7 (tujuh) orang Jaksa.
Asisten Khusus Jaksa Agung RI
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 3
3) Jaksa Agung memerintahkan kepada Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Tim PAM SDO) pada JAM Intelijen Kejaksaan Agung untuk menindak 2 (dua) orang oknum Jaksa dan 1 (satu) orang swasta terkait pemerasan dengan menyalahgunakan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta.
4) Memperkuat barisan Adhyaksa Muda dengan melantik 100 (seratus) personil Jaksa baru pada bulan Desember, yang kemudian ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5) Melaksanakan crash program berupa pelatihan untuk percepatan pelayanan hukum pengacara negara serta pelatihan teknis Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penanganan kontrak dan litigasi di dalam dan luar negeri untuk peningkatan kualitas JPN.
6) Menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pola karier Aparatur Kejaksaan RI untuk mewujudkan SDM yang unggul.
7) Menetapkan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI sebagai pendukung Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI.
8) Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-352/A/JA/11/2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penetapan Pejabat yang Bertanggungjawab atas Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Kejaksaan RI untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
9) Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung nomor 356 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Eselon V, dan Jabatan Fungsional Jaksa sampai dengan Golongan III/C dalam rangka penyederhanaan birokrasi mutasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas di wilayah.
10) Menerbitkan Keputusan Jaksa Agung nomor 357 tahun 2019 Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam rangka keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan.
11) Melaksanakan briefing bersama para Jaksa dan Tata usaha yang dikaryakan di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD dalam rangka penyatuan strategi pelaksanaan dan implementasi dari Kejaksaan untuk
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 4
pelaksanaan visi dan misi Presiden mengenai penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.


IV. Reformasi Birokrasi
1) Menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 4 (empat) satuan kerja termasuk Bidang Tindak Pidana Khusus dan Badan Diklat Kejaksaan. Di samping itu, diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada 51 (lima puluh satu) satuan kerja termasuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI serta mendorong satuan kerja lainnya untuk berakselerasi mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
2) Menerbitkan Standard Operasional Procedure (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penanganan perkara yang lebih cepat dan efisien serta untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan.


V. Menjamin penggunaan APBN yang Fokus dan tepat Sasaran.
1) Kejaksaan berhasil mengeksekusi senilai Rp. 242.081.000.259,89. (Dua Ratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) per-tanggal 28 November 2019 dari total nilai hukuman terhadap Yayasan Supersemar sebesar US$ 315,002,183 dan Rp 139.438.536.678,56. Tindak lanjut terhadap proses ini, Kejaksaan akan terus mengupayakan agar seluruh total nilai dari putusan tersebut dapat dieksekusi.
2) Menerbitkan Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penanganan perkara tindak pidana khusus dan perpajakan yang lebih cepat dan efisien serta untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan.
3) Penangkapan buronan terpidana perkara tindak pidana korupsi an. Kokos Jiang sebagai pelaksanaan kepastian hukum Kejaksaan dalam bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam eksekusi tersebut, Kejaksaan berhasil mengeksekusi uang pengganti ke kas negara sebesar Rp.477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 5
ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagai bagian pemulihan kerugian negara.
4) Penangkapan buronan an. ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, terpidana kasus korupsi yang telah menjadi buronan selama 5 (lima) tahun.
5) Pelelangan barang rampasan Kapal Ebony sebesar Rp.42.365.000.000, (empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam perkara illegal fishing.
6) Kejaksaan Agung telah membentuk Tim khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).


Adapun Capaian masing-masing bidang selama Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:
I. CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBINAAN
1. Mengajukan 171 Satker Zona Integritas menuju WBK, dan 13 Satker Zona Integritas menuju WBBM, dengan hasil 50 Satker ditetapkan sebagai Satker Zona Integritas menuju WBK, dan 5 Satker ditetapkan sebagai Satker Zona Integritas menuju WBBM.
2. Jumlah keseluruhan Satker hingga saat ini 58 Satker WBK dan 5 WBBM.
3. Program penataan arsip inaktif sebanyak 3.691 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) meter linier;
4. Program pemusnahan arsip kepegawaian sebanyak 2.966 (dua ribu Sembilan ratus enam puluh enam).
5. Program penyerahan arsip statis kepada Kepala ANRI.
6. Program peresmian Gedung Arsip / Adhyaksa Records Center yang sesuai dengan standar ANRI.
7. Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).
8. Membangun Aplikasi Kearsipan dengan nama Arcaiva.
9. Melaksanakan Jum’atan di Masjid Baitul Adli sebanyak 13 (tiga belas) kali;
10. Ceramah Agama sebanyak 41 (empat puluh satu) kali;
11. Pengajian baca tulis Al Qur’an sebanyak 24 (dua puluh empat) kali;
12. Kebaktian di Sasana Pradata sebanyak 5 (lima) kali;
13. Pengajian Bulanan Pimpinan Kejaksaan Agung RI sebanyak 1 (satu) kali.
14. Menyediakan rohaniwan/juru sumpah dalam acara pelantikan/penyumpahan jabatan Pejabat Kejaksaan RI sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
15. Poli Umum sebanyak 822 (delapan ratus dua puluh dua) orang;
16. Poli Gigi sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang;
17. Mengelola laboratorium Adhyaksa dengan melayani pasien sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) orang;
18. Donor darah 129 (seratus dua puluh sembilan) orang;
19. Membantu prosesi pemakaman jenazah keluarga besar Adhyaksa sebanyak 5 (lima) orang pegawai aktif;
20. Melayani pembuatan kartu ASKES para pegawai Kejaksaan RI. sebanyak 100 (seratus) orang dan VVIP sebanyak 3 (tiga) orang;
21. Mengadakan Senam Kesegaran Jasmani setiap hari Jum’at sebanyak 9 (sembilan) kali;
22. Melakukan kegiatan operasional ambulance sebanyak 6 (enam) kali kegiatan.
23. Melakukan pemeriksaan kesehatan tahanan
24. Melakukan pemeriksaan kesehatan non pegawai sebanyak 63 orang.
25. Memasang ACP Sirip pada Gedung Utama.
26. Memasang ACP pada Gedung Pidsus
27. Telah membuat prototype gedung kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
28. Menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor: 11 tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan RI yang mengatur antara lain mengenai:
- Pola karier pegawai baik fungsional maupun struktural;
- Pendelegasian Wewenang Mutasi ke Kepala Kejaksaan Tinggi (ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor 356 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Eselon V dan Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai Selain Fungsional Jaksa sampai dengan Golongan III/C).
- Seleksi Terbuka (ditindaklanjuti dengan diterbitkannya keputusan Jaksa Agung Nomor 357 Tahun 2019 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi).
- Manajemen Talenta.
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 7
- Kader Khusus.
- Jalur Spesialisasi.
- Pola karier diagonal.
29. Penyusunan alat pendukung manajemen SDM modern yakni:
- Kamus Kompetensi Teknis.
- Standar Kompetensi Jabatan.
30. Penyesuian jenjang Jabatan Jaksa, yang mulanya 9 jenjang jabatan menjadi 4 jenjang (Jaksa Ahli Pertama, Jaksa Ahli Muda, Jaksa Ahli Madya dan Jaksa Ahli Utama) sebagaimana ditentukan dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS.
31. Seleksi Diklat PIM 2 sebanyak 97 orang dengan menggunakan CAT yang penyelenggaraannya dilakukan bekerjasama dengan LAN RI.
32. Melakukan pengelolaan beasiswa:
- Beasiswa Yang Bersumber Dari Pendanaan Internal (DIPA Kejaksaan) untuk S3 sebanyak 36 Orang.
- Beasiswa yang Bersumber dari pihak lain.
- Tahun 2019, Beasiswa Eka Tjipta Foundation terdiri dari Program S-2 sebanyak 20 orang dan program S-3 sebanyak 20 orang.
- Beasiswa dari LPDP, saat ini Kejaksaan RI telah mengirimkan 24 nama peminat.
- Beasiswa Bahasa Mandarin di Huaqio University China, Biro Kepegawaian telah mengirimkan 10 orang untuk belajar Bahasa Mandarin selama 2 semester yang dilaksanakan dari tanggal 2 September 2019 berakhir pada bulan Juli 2020.
- Kelas Kerjasama Kejaksaan dan Universitas Diponegoro di Kejaksaan Agung kepada 10 orang penerima beasiswa Eka Tjipta untuk mengikuti program S-3.
33. Menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG offline) dan SIMKARI online.
34. Menginput data kepegawaian sebanyak 2.765 data entry.
35. Penataan arsip kepegawaian sebanyak 2.415 berkas.
36. Pembuatan kartu istri - kartu suami (karis-karsu) sebanyak 25 kartu, pembuatan kartu pegawai sejumlah 10 kartu.
37. Penerimaan Pegawai Kejaksaan
- Formasi CPNS Kejaksaan sebanyak 5.203
- Pendaftar sebanyak 92.909 dan telah melakukan submit dokumen sebanyak 78.332. telah melakukan verifikasi sebanyak 31.597 dengan uraian sebanyak 29.144 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 2.453 dinyatakan tidak Memenuhi syarat (TMS).
38. Pengisian jabatan struktural yang kosong sebanyak 363.
- Pemindahan dan mutasi dilaksanakan sebanyak 3.057 pegawai
- Pengukuhan jabatan sebanyak 18.623.
- Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 770 pegawai
39. Kepatuhan Laporan LHKPN
- Wajib lapor sebanyak 10.137 orang, yang sudang melakukan pelaporan sebanyak 8.213 orang dan yang belum melaporkan sebanyak 1.924 orang.
40. Menyusun Laporan Keuangan Kejaksaan RI Unaudited dan Audited Tahun 2018;
41. Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 pada Satker Kejaksaan Agung RI, Satker Perwakilan Kejaksaan RI di Hongkong, Satker Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok dan Satker Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh;
42. Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP ) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI);
43. Bekerjasama dengan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI membuat Aplikasi pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) terkait dengan uang titipan;
44. Melakukan Pengelolaan E-Piutang Uang Pengganti baik dari PIDSUS dan DATUN melalui aplikasi E-Piutang;
45. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Kejaksaan RI Un Audited dan Audited TahunAnggaran 2018, serta semester I 2019
46. Pembentukan Unit Akuntansi Pengguna BarangTahun Anggaran 2019
47. Pelaksanaan prarekonsiliasi dan pemutakhiran Data BMN untuk satuan kerja di wilayah DKI Jakarta dan Instansi Pusat
48. Pelaksanaan perbaikan kembali Revaluasi BMN satker Kejaksaan Agung RI.
49. Pelaksanaan Transfer Keluar BMN dari Instansi Pusat kepada Satuan Kerja Kejaksaan di Seluruh Indonesia.
50. Penerimaan dan pendistribusian buku kerja Kejaksaan R.I tahun 2019.
51. Penerimaan dan pendistribusian Kalender Kejaksaan tahun 2019.
52. Pengadaan perlengkapan ruang rapat Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda pembinaan.
53. Melaksanakan Pelayanan ULP dan Pengadaan secara Elektronik (LPSE).
54. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2019 untuk barang dan jasa sebanyak142SPK.
55. Penataan Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Internal kejaksaan
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 13 (tiga belas) peraturan Kejaksaan;
- Instrumen hukum lain sebanyak 3 (tiga) pedoman
- Instruksi Jaksa Agung sebanyak 2 (dua);
- Surat Edaran Jaksa Agung sebanyak 1 (satu);
- Keputusan Jaksa Agung sebanyak 2 (dua).
56. Kegiatan Kerja Sama Hukum Baik dalam dan Luar Negeri
57. Melaksanakan Kerjasama dengan seluruh pihak terkait diantaranya:
- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dan Dewan Pers tentang Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- Penandatanganan MoU antara Kejaksaan RI dengan Unila Lampung tentang Tri Darma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia.
- Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai antara Kejaksaan RI dengan Pemprov DKI tentang Pinjam Pakai RSUA.
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan RI dengan Pemprov DKI ttg penyerahan pengelolaan RSUA.
- Penandatangan MoU antara Kejaksaan RI dengan Pemprov DKI tentang Penyediaan Lahan utk RSUA.
- Penandatangan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI dengan IPPAT tentang Pelayanan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dengan ANRI tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang kearsipan.
- Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Pertanian tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kejaksaan RI dengan BKPM tentang Kerja Sama Pengamanan Penanaman Modal.
58. Melakukan Penelitian dan Pengembangan
- Membuat 3 Penelitian
- Membuat 4 kajian
59. Implementasi Aplikasi Case Management Sistem Implementasi (CMS) PIDUM dan CMS PIDSUS di 31 Kejaksaan Tinggi dan 429 Kejaksaan Negeri.
60. Telah melaksanakan Bimbingan Teknis Operasional CMS dan SPPT-TI dengan peserta sebanyak 1.284 orang.
61. Menyediakan Jaringan Internet dan VPN
62. Layanan Video Conference (Vicon) untuk Kejaksaan Agung, Badan Diklat dan 32 Kejaksaan Tinggi.
63. Melaksanakan sosialisasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
64. Penetapan Status Penggunaan barang rampasan negara berupa 1 (satu) unit Kapal MV Silver Sea 2 GT 2285 beserta isinya dan dokumen-dokumen kapal, senilai Rp. 11.799.085.000,- kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
65. Setoran tunai ke Kas Negara sebagai cicilan pembayaran uang pengganti an. Terpidana Sugiarto Wihardjo alias Alay, sebesar Rp.1.000.000.000,-
66. Penjualan barang rampasan negara berupa: 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil) yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi an. Terpidana Dra. Goenami Goenawan pada KN Jayapura, melalui Lelang pada KPKNL Jakarta IV dengan nilai Rp. 544.300.000,-.
67. Penetapan Status Penggunaan barang rampasan negara berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 5.050 m2 terletak di Jl. W.J. Lalamentik Kelurahan Oebubu, Kecamatan Oebubu, Kota Kupang NTT, senilai Rp. 10.672.000.000,- kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
68. Penjualan barang rampasan negara berupa: 1 (satu) unit Kapal Panamax type Bulk Carrier dengan nama KM Kayu Eboni yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi an. Terpidana Henry Djuhari pada KN Jakarta Pusat, melalui Lelang pada KPKNL Serang dengan nilai Rp. 42.365.000.000,-.
69. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Asset recovery tahun 2019.
70. Mengirimkan wakil pada kegiatan pertemuan pertama G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), Tokyo, Jepang yang dipimpin oleh Mr. Masako Otaka.
71. PPA bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Departement of Justice) melalui Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistant and Training-OPDAT) dan Departemen Dalam Negeri Australia (Australian Departement of Home Affairs) telah melaksanakan kegiatan Lokakarya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana, pada tanggal 26-28 Maret 2019 di Hotel Aryaduta, Jalan Kartika Plaza Kuta, Bali.
72. PPA telah mengirimkan wakilnya yaitu Kepala PPA, Kabid Aset Transnasional dan Kabag Tata Usaha pada kegiatan pertemuan ke-13 Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, merupakan salah satu sesi dalam rangkaian pertemuan negara-negara pihak dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) disamping sesi Pertemuan ke-10 Implementation Review Group dan Pertemuan ke-8 International Cooperation, yang diselenggarakan oleh UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime) dilaksanakan tanggal 29-31 Mei 2019, di Vienna International Centre, Kota Wina, Austria.


II. CAPAIAN BIDANG INTELIJEN
1. Melakukan Cegah Tangkal
- Penerbitan Surat Keputusan Pencegahan baru sebanyak 148 Surat;
- Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Pencegahan sebanyak 38 Surat;
- Pencabutan Pencegahan sebanyak 4 Surat;
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 12
2. Membentuk Posko Perwakilan Kejaksaan RI
Membentuk posko perwakilan Kejaksaan RI sebanyak 66 (enam puluh enam) Posko Perwakilan Kejaksaan RI di seluruh Indonesia terdiri atas 35 Posko Bandara, 13 Posko Pelabuhan, 13 Posko Kantor Pos dan 5 Posko tempat tertentu.
3. Melakukan Penangkapan Buronan (Tabur 31.1)
Jumlah buronan yang berhasil ditangkap selama tahun 2019 sebanyak 163 buronan.
Selain buronan Kejaksaan RI, TIM Intelijen Kejaksaan Agung telah membantu pelacakan dan penangkapan buronan penyidik PNS Ditjen Pajak sebanyak 3 (tiga) orang buronan yaitu:
- Lukmanul Hakim tersangka kasus faktur pajak fiktif sebesar Rp.235 Milyar.
- Sudarmansyah tersangka Pajak sebesar Rp.8 Milyar.
- Fanny Andrian tersangka Kasus Pajak Fiktif sebesar Rp.19,2 Milyar.
4. PAM Sumber Daya Organisasi (Giat PAM SDO) Selama periode Januari-Oktober 2019 Tim PAM SDO Jamintel telah melakukan sebanyak 17 kegiatan Operasi Intelijen.
5. Adhyaksa Command Centre Telah menerima sekitar 5.124 laporan harian melalui sarana komunikasi Whatapps dari seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
6. Melaksanakan Video Converence sebanyak 28 kali.
7. Program Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa” Disiarkan secara ajeg melalui LPP-RRI baik jaringan Pro-3 FM-88.8 Mhz, MW-999 Khz maupun stasiun RRI di daerah sebanyak 850 kegiatan siaran. Selain melalui siaran radio, dialog Hukum interaktif Jaksa Menyapa telah juga disiarkan oleh media Televisi siaran Adhyaksa TV Kejati Sumatera Utara bekerjasama dengan TVRI Medan.
8. Telah melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang diikuti sebanyak 649 Sekolahan dengan jumlah peserta sebanyak 36.769 peserta.
9. Telah melaksanakan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum sebanyak 364 kegiatan dengan jumlah peserta 44.064 orang.
10. Program Jaksa Garda Jaga Desa (Jaga Desa), berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Desa dan PDTT dengan Jaksa Agung RI tertanggal 15 Maret 2018. Adapun kegiatan sebagai berikut:
- Sosialisasi bersama di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2019
- Sosialisasi Bersama di Medan pada tanggal 5 Maret 2019
- Sosialisasi Bersama di Bali pada tanggal 28 Maret 2019
- Sosialisasi Bersama di Makassar pada tanggal 8 April 2019
- Launching Aplikasi “Jaga Desa” pada tanggal 26 Juni 2019 pada saat pembukaan Rapat Kerja Teknis Bidang Intelijen.
11. Program “Jaga Negeri” bersama-sama mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan menurunkan lebih dari 4.000 personil jaksa dalam memantau jalannya pemungutan suara di seluruh daerah.
12. Optimalisasi Media Publikasi melalui Film TV, Iklan Layanan Masyarakat dan Rencana Pemasangan Videotron. Adapun sekuel yang sudah tayang di Televisi sebagai berikut:
- Cinta Calon Jaksa yang diyangkan di TV One tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.
- Sang Jaksa yang ditayangkan di TV One tanggal 25 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.
- Tabur 31.1 yang ditayangkan di TV One tanggal 31 Oktober 2019 pukul 09.30 WIB.
13. Telah diproduksi iklan layanan masyarakat dan telah ditayangkan di sela-sela pemutaran FTV di TV One yang berisi pesan kinerja Kejaksaan. Selain hal tersebut secara aktif kegiatan Kejaksaan RI dipublikasikan melalui kanal Media Sosial sebagai berikut:
- Instagram @kejaksaan.ri
- Twitter @kejaksaanRI
- Facebook @kejaksaan RI
- Youtube KEJAKSAAN RI
- Website www.kejaksaan.go.id

III. CAPAIAN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia dari Januari sampai dengan September 2019
- SPDP sebanyak 137.952
- Pra Penuntutan sebanyak 122.365
- Penuntutan sebanyak 113.776
- Upaya Hukum Banding 5.198, Kasasi 3.603, PK 113 dan Grasi 100
2. Telah menangani perkara Karhutla sebanyak 331 perakara dengan 17 Tersangka Korporasi dan 314 tersangka perseorangan.
3. Penyusunan Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum.
4. Menyelesaikan standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum mulai dari Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung Rrepublik Indonesia.
5. Penyidikan Untuk Melengkapi Hasil Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan.


IV. CAPAIAN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
1. Laporan Pengaduan Masyarakat sebanyak 2289 laporan.
2. Penyelidikan dengan jumlah perkara penyelidikan sebanyak 1089.
3. Penyidikan dengan jumlah perkara penyidikan sebanyak 570
4. Pra-Penuntutan terhadap tindak pidana khusus sebanyak 921 sedangkan tindak pidana khusus lainnya sebanyak 142.
5. Eksekusi dengan jumlah eksekusi sebanyak 1130.
6. Telah berhasil melaksanakan eksaminasi sebanyak 136.
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Tindak Pidana Khusus senilai Rp.736.397.668.812, (tujuh ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus Sembilan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan USD 61,899.05 dan SGD 20,023.04.
8. Inovasi dan Produk Unggulan WBK dan WBBM Menuju Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas.
- Tata Persuratan yang Terintegrasi secara Elektronik
- Aplikasi SIPAHAM (Sistem Informasi Penanganan HAM yang Berat)
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 15
- INSJA -002 Tahun 2019 dan Surat JAM Pidsus B-845/F/Fjp/05/2018 tentang Pola Penanganan Perkara TP. Khusus yang Berkualitas. SEJA-001 Tahun 2019 tentang Pengendalian Perkara TP. Korupsi
- SOP Pedoman Penanganan & Pengelolaan Bukti Elektronik.
- Memanfaatkan Aplikasi E-Lapor melalui User Pusat Penerangan Hukum
- Aplikasi e-TUNG (Elektronik Hitung Pedoman Nomor 1 Tentang Tuntutan
- Aplikasi e-PPIK (Elektronik Penghitungan Pidana Perpajakan sesuai Pedoman
- Laporan Bulanan PIDSUS secara Online (CMS).
- Pelayanan Kepegawaian Berbasis IT
- Data Penanganan Perkara secara Online (CMS)
- KKP (Kartu Kredit Pemerintah)
- Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pengendalian Gratifikasi
- Penyediaan Monitor Informasi sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Informasi kepada penyidik, jaksa peneliti dan penuntut umum (internal kejaksaan), dalam bentuk notifikasi telegram tentang batas waktu tahapan penanganan perkara
- Working Space / tempat bekerja SATGASSUS P3TPK, Jaksa Fungsional bidang Pajak dan Ruang Dokumen / berkas pada Direktorat penyidikan dan Direktorat Penuntutan.
- Case Management System CMS Pidsus untuk semua Direktorat pada JAMPIDSUS
- Layar Monitor/Informasi yang menanyangkan Agenda Pemanggilan Saksi & Tersangka.
- Inovasi e-Tung (Elektronik Hitung Pedoman Nomor 1 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi).
- Inovasi e-PPIK (Elektronik Perhitungan Pidana Perpajakan sesuai Pedoman nomor 2 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan).
Mempermudah pimpinan dalam menentukan rentang waktu tuntutan pidana sehingga cepat dalam pengambilan keputusan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.
- Sistem Pengendalian Eksekusi (SILADEKSI)
- Pusat Pengendalian Perkara Incracht TP Perpajakan (PUSDALPIJAK)
- Sistem Pengendalian HAM yang berat (SIPAHAM).
9. Kerberhasilan bidang tindak pidana khusus dalam Pencapaian Reformasi Birokrasi Sebagai WBBM
10. Adapun keberhasilan penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain:
- Penyidikan Tipikor pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa kepada Debitur PT Evio Securities.
- Penyidikan Tipikor pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa kepada Debitur PT Aditya Tirta Renata
- Penyidikan Tipikor dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- Penanganan Kasus Tipikor pemberian dan penggunaan fasilitas kredit dari pT Bank Mandiri (Tbk) kepada PT Central Steel Indonesia.
- Penanganan Kasus Tipikor penanggulangan Dana Hibah Penanggulangan Bencana Banjir Kota Manado tahun 2014.
- Penanganan Kasus Tipikor dalam Pembelian Lahan Batubara Seluas 400 Ha Dengan Cara Membeli Saham Pemilik Tambang PT. CITRA TOBINDO SUKSES PERKASA oleh PT. INDONESIA COAL RESOURCES (anak Perusahaan PT. ANTAM).
- Penanganan Kasus Tipikor berkaitan penanganan perkara Tindak Pidana Kepabeanan atas nama Terdakwa SURYA SOEDARMA BIN LIE TJIEK JAUW
- Penyidikan penyalahgunaan Kekuasaan Memaksa Orang lain memberikan sejumlah uang oleh oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan perkara korupsi PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero),
- Penanganan Perkara Tipikor Penjualan Tanah Negara eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasa IV Desa Hevetia Kecamatan Labuan Deli, Kab. Deli Serdang
- Penanganan Perkara Tipikor pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada penempatan investasi saham SUGI.
- Penanganan perkara Tipikor berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Penggelapan atas nama terdakwa RAYMOND RAWUNG dan HARRY SUWANDA, ST melanggar pasal 372 KUHP yang Penuntutannya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2019
- Penanganan perkara Tipikor dalam proses Penunjukan Langsung PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama oleh BP MIGAS sebagai penjual Kondensat bagian Negara serta pengelolaannya.
- Penanganan perkara Tipikor dalam Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada Tahun 2009.
- Penanganan perkara Tipikor penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Eksekusi yang dilakukan oleh SATGASUS penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejakjsaan Agung RI.
- Penanganan Perkara Tipikor dalam pengadaan BBM Jenis HSD (High Speed Diesel) pada PT. PLN Tahun 2010.
- Penanganan Perkara Tipikor penggunaan Dana Prokespen (Program Kesehatan Pensiun Karyawan PT. Krakatau Steel) pada Yayasan Bapelkes KS Tahun 2013-2014, yang digunakan untuk KSO antara Yayasan Bapelkes KS dengan PT. BAHARI MEGAMAS dalam hal pembiayaan perdagangan batu bara yang bertentangan dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bapelkes KS /Dirut PT. Krakatau Stell Tbktentang Arahan Investasi

V. CAPAIAN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1. Keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha pada JAM Datun yaitu:
- Bantuan hukum melalui jalur litigasi sebanyak 59 selesai 15 dan melalui non litigasi masuk sebanyak 14 dan telah diselesaikan sebanyak 4.
- Berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 69.541.000.000.000,00.
- Berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 72.750.930.504,59 Dan Rp 242.081.000.259,89 (eksekusi SUPERSEMAR yang sudah dimasukkan ke kas Negara per tanggal 28 November).
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 18
- Berhasil dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara melalui Bantuan Hukum sebanyak 30 Perkara dan Pertimbangan Hukum sebanyak 2 perkara sedangkan pelayanan hukum sebanyak 2 perkara.
- Berhasil memberikan pertimbangan hukum sebanyak 108 perkara dari 198 permohonan.
2. Adapun data keberhasilan yang telah dicapai seluruh Kejati maupun Kejari seluruh Indonesia yaitu:
- Penegakan hukum sebanyak 6 perkara masuk dan telah diselesaikan sebanyak 2 perkara.
- Bantuan Hukum melalui litigasi berhasil menyelesaikan 198 perkara dan melalui jalur non litigasi sebanyak 9511 perkara.
- Berhasil melakukan Penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 17.971.205.495.981,00 dan US$ 34.814,63.
- Berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 6.531.352.544.221,52 dan US$ 1.365.208,31
- Berhasil menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara melalui fungsi bantuan hukum sebanyak 79 perkara dan memberikan pertimbangan hukum sebanyak 11 perkara telah diselesaikan serta memberikan pelayanan hukum sebanyak 190 perkara.
- Berhasil dalam fungsi pertimbangan hukum sebanyak 2830 pertimbangan.
3. Keberhasilan Bidang Datun sebagai Jaksa Pengacara Negara diantaranya yaitu:
- Mewakili Presiden dalam gugatan Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mewakili Pemerintah dalam gugatan Kader Partai yang tidak mendapatkan hak politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislative tahun 2019;
- Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam gugatan pembatasan akses internet atas beberapa media sosial untuk membatasi berita negatif dan hoaks terkait aksi demonstrasi tanggal 22 mei 2019;
- Mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menggugat PT Arjuna Utama Sawit yang membakar lahan sehingga mengakibatkan pencemaran udara;
- Gugatan Tata Usaha Negara Tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Sukamulya, Mulyasari, Jatisura, Amis, Tunggul Payung Tanggal 14 Desember 2004 yang diajukan oleh Mamo Suwatmo Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Indramayu;
- Gugatan Tata Usaha Negara Tentang Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Pengganti A.n PT. Wana Mekar Kharisma Properti yang di Ajukan Oleh Wartiman;
- Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 29 Huruf A, Pasal 52 Ayat (1) Huruf A Dan Ayat (4) Uu Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Terhadap UUD 1945 yang dimohonkan Oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis;
- Permohonan Uji Materiil Pasal 1 Angka 1 Dan Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Law Office Dr. Husdi Herman, Sh, M.M Advocate & Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Sdr. Dr. Yovita Arie Mangesti, SH, MH Dkk Register Nomor 102/PUU-XVI/2018.


VI. CAPAIAN BIDANG PENGAWASAN
1. Inovasi Bidang Pengawasan
- Melalui aplikasi Aplikasi e-Lapdu
- Aplikasi Satu Data Pengawasan (SadaP)
2. Penyelesaian Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang berada pada Inspektorat I s/d V mencapai 765 (tujuh ratus enam puluh lima).
3. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai sebanyak 174 pegawai dengan jumlah hukuman ringan sebanyak 44, hukuman sedang 83 pegawai sedangkan hukuman berat sebanyak 47 pegawai.
4. Bidang pengawasan telah melaksanakan klarifikasi sebanyak 72 kasus dan melaksanakan inspeksi sebanyak 41 kasus.
5. Telah melaksanakan inspeksi umum sebanyak 207 kali dan inspeksi khusus sebanyak 118 kali.
6. Selain hal tersebut bidang pengawasan juga telah melaksanakan pemantauan terhadap 170 objek pemeriksaan inspektorat.
Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2019 20
7. Adapun kepatuhan dalam LHKPN sebanyak 8251 atau 81,31% dari jumlah wajib lapor sebanyak 10148.

VII. CAPAIAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Capaian Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan diwujudkan melalui 3 sasaran yaitu:
- Terlaksananya pendidikan dan latihan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur kejaksaan.
- Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan.
- Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi.
2. Badan Diklat telah melaksanakan berbagai Diklat dengan rincian sebagai berikut:
- Diklat Pemilihan Umum
- Diklat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
- Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan TAK
- Diklat Terpadu Mineral dan Batubara
- Diklat Terpadu Ilegal Fishing
- Diklat Terpadu SPPA
- Diklat Terpadu Kebakaran Hutan
- Diklat Auditor
- Diklat Pengadaan Barang
- Diklat Pengelolaan Keuangan
- Diklat Ajudan
- Diklat terpadu antar negara
- Diklat Wira Intelijen
- Diklat Cyber Crime
- Diklat Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik Eselon IV
- Diklat Kepemimpinan tingkat IV
- Diklat Kepemimpinan tingkat II
- Latsar CPNS Gol III

3. Selain itu Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI juga melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama / Donor, sebagai berikut:
- Pendidikan dan Pelatihan Training of Trainer (TOT) dalam penanganan Tindak Pidana terkait Satwa Liar yang dilindungi
- Workshop Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019 bekerja sama dengan LAN RI.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerja sama dengan Wildlife Conservatioan Society Indonesia (WCS-IP) telah melaksanakan kegiatan pelatihan di Sentra Diklat Makassar.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerjasama dengan Wildlife Conservatioan Society Indonesia (WCS-IP) telah melaksanakan kegiatan pelatihan di hotel Haris Convention Center, Denpasar Bali
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerjasama United State Agency for International Developmen (USAID) telah melaksanakan Diklat Tindak Pidana Korupsi Terkait investegasi pemulihan Aset 2 (dua) Angkatan
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerja sama dengan Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistence And Training (OPDAT) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melaksanakan diklat Pembuktian perkara menggunakan barang bukti elektronik tahun 2019.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerja sama dengan Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistence And Training (OPDAT) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melaksanakan diklat Penaganan perkara CYBER CRIME.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerja sama dengan Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistence And Training (OPDAT) Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta melaksanakan diklat Pembuktian menggunakan barang bukti elektronik.


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


BURHANUDDIN

 PIDATO JAKSA AGUNG
06-08-2020
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEMENDAGRI
05-08-2020
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG RI
pidato lainnya
 BERITA
06-08-2020
Jaksa Agung Gelar Rapid Test Covid-19 Drive THRU dan Bagi 2000 Paket Sembako secara Gratis
06-08-2020
Jaksa Agung bersama Mendagri melakukan Penandatanganan Kerjasama Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan
05-08-2020
Kejari Depok Berhasil Melakukan Enam Perubahan Guna Pencapaian Zona Integritas Menuju WBK
berita lainnya
 SIARAN PERS
19-07-2020
JAKSA AGUNG RI MELANTIK PENGURUS ADHYAKSA SHOOTING CLUB PERIODE 2020 -2024 DI BADIKLAT KEJAKSAAN RI
17-07-2020
3 (TIGA) ORANG MANTAN PEJABAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI KEPADA PT. TANGJUNG SIRAM SIMALUNGUN SUMATRA UTARA
17-07-2020
PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DANA INVESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id