Minggu, 9 Agustus 2020

SAMBUTAN JAKSA AGUNG RI PADA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DENGAN KEJAKSAAN RI
Jakarta, 19 Desember 2019


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Yang Terhormat:
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Wakil Jaksa Agung
- Sekretaris Utama BKPM
- Jajaran Deputi di Lingkungan BKPM;
- Jajaran Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli Kejaksaan;
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat, bimbingan dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kejaksaan RI. Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam rangka menyukseskan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni guna menciptakan dan menjaga iklim investasi Indonesia agar tetap kondusif, dalam rangka mendorong terwujudnya visi Presiden menjadikan Indonesia Maju.

Kejaksaan secara konsisten memandang bahwa investasi merupakan salah satu persoalan penting bangsa ini yang harus mendapat perhatian kita bersama. Perlu saya sampaikan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Jaksa Agung telah menerbitkan 7 (tujuh) kebijakan strategis yang salah satunya menyangkut masalah investasi. Kami telah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk turut serta dalam memonitor Peraturan Daerah yang ditengarai dapat menghambat investas karena rumitnya proses perizinan dan birokrasi. Tidak hanya berhenti sampai disitu, Kejaksaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kali ini telah menindaklanjuti visi misi Presiden terkait investasi tersebut melalui pembentukan rapat komisi yang secara khusus membahas mengenai peran Kejaksaan dalam rangka mengawal iklim investasi Indonesia untuk dapat tetap
kondusif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKPM hadir untuk memberikan pemahaman (insight) kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia tentang pentingnya investasi bagi kemajuan Bangsa Indonesia. Berdasarkan pembahasan dalam Rakernas tersebut, maka telah ditetapkan beberapa keputusan rapat yang berhubungan dengan kebijakan investasi.

Bapak/Ibu yang saya hormati
Dalam rangka mewujudkan iklim investasi Indonesia yang kondusif, Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum dapat berkontribusi baik melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pertimbangan hukum lainnya, Bidang Intelijen dalam pengamanan pembangunan strategis, dan Bidang Pidana Khusus apabila ditemukan terdapat informasi hambatan berupa pungutan liar yang menghambat jalannya investasi.

Selain itu, Penandatanganan Nota Kesepakatan ini juga, merupakan suatu upaya nyata dalam reorientasi Pemberantasan Korupsi, yang apabila sebelumnya mengutamakan penindakan, maka saat ini telah bergeser ke arah pencegahan. Oleh karena itu, kami mendorong BKPM untuk bersama-sama membangun sistem untuk mencegah praktik korupsi dalam kegiatan investasi di
Indonesia.

Bapak/Ibu yang saya banggakan

Kejaksaan, secara institusional, telah merumuskan beberapa kebijakan pencegahan yang kiranya berhubungan, dan dapat
mengoptimalkan pelaksanaan kesepakatan bersama ini, yaitu:
1. Pengamanan Pembangunan Strategis. Perlu saya sampaikan bahwa, walaupun Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019, namun Kejaksan tetap memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintah, yakni melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif, yang dilaksanakan oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan: “Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila”

2. Monitoring Peraturan atau Hambatan terhadap Investasi Untuk peraturan di tingkat daerah yang berpotensi menghambat investasi, maka Kejaksan turut berkontribusi dalam melakukan monitoring/review peraturan daerah yang tidak ramah terhadap investasi. Review peraturan ini dijalankan di daerah melalui Kejaksaan Tinggi dan Negeri yang tersebar diseluruh Indonesia untuk nantinya lahir usulan terhadap aturan yang tidak ramah investasi tersebut untuk di revisi atau di cabut. Saya harapkan bahwa BKPM dapat memberikan masukan atau informasi kepada Kejaksaan apabila mengetahui atau menemukan aturan di daerah yang menghambat investasi.

3. Pengamanan Investasi dan Penerimaan Negara Kejaksaan juga melakukan pengamanan investasi dan penerimaan negara melalui pembukaan hotline dan optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap Kejaksaan Tinggi. Hotline dan PTSP akan menerima laporan hambatan proses investasi berupa kelambanan proses investasi yang berjalan, adanya pungutan liar, atau hambatan lainnya untuk nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi berdasarkan jenis keluhan
yang disampaikan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,
Sekali lagi, Kejaksaan Bersama dengan BKPM akan berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif bahkan lebih kondusif dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan investasi merupakan hal yang essensial bagi perkembangan Bangsa Indonesia. Investasi akan membawa perubahan yang signifikan untuk terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya penerimaan negara berupa pajak yang dapat mendorong pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Bijaksana senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, dan perlindungan, agar melalui kapasitas, peran, tugas dan fungsi masing-masing dimanapun berada, kita dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 19 Desember 2019

 

BURHANUDDIN

 PIDATO JAKSA AGUNG
06-08-2020
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEMENDAGRI
05-08-2020
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG RI
pidato lainnya
 BERITA
06-08-2020
Jaksa Agung Gelar Rapid Test Covid-19 Drive THRU dan Bagi 2000 Paket Sembako secara Gratis
06-08-2020
Jaksa Agung bersama Mendagri melakukan Penandatanganan Kerjasama Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan
05-08-2020
Kejari Depok Berhasil Melakukan Enam Perubahan Guna Pencapaian Zona Integritas Menuju WBK
berita lainnya
 SIARAN PERS
19-07-2020
JAKSA AGUNG RI MELANTIK PENGURUS ADHYAKSA SHOOTING CLUB PERIODE 2020 -2024 DI BADIKLAT KEJAKSAAN RI
17-07-2020
3 (TIGA) ORANG MANTAN PEJABAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI KEPADA PT. TANGJUNG SIRAM SIMALUNGUN SUMATRA UTARA
17-07-2020
PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DANA INVESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id