Sabtu, 4 April 2020

SAMBUTAN PADA PEMBUKAAN PELATIHAN TERPADU APARAT PENEGAK HUKUM ANTAR NEGARA DENGAN TEMA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN KEJAHATAN CRYPTOCURRENCY

 

Jakarta, 01 Oktober 2019

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan,

 

Yang Saya Hormati:

 

  • Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia;
  • Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badan Diklat Kejaksaan RI;
  • Para Pengajar dan Widyaiswara; serta
  • Peserta Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Antar Negara

 

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat, karunia dan perlindungan-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat lahir dan batin untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Antar Negara dengan tema “Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Yang Terkait Cryptocurrency”.

Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk konkret, tindak lanjut Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan berbagai Kejaksaan di luar negeri, untuk mewujudkan penegakan hukum yang sinergis dan berdampak (impactful) dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional sekaligus menyerukan pesan kepada para pelaku kejahatan bahwa penegakan hukum tidak boleh dikalahkan hanya oleh adanya sekat-sekat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi, namun sebaliknya, keanekaragaman sistem hukum adalah kekuatan yang besar bila kita kelola dengan baik dan optimal melalui kerja sama dan koordinasi intensif yang kita lakukan bersama.

Saya memandang pemilihan materi diklat mengenai “cryptocurrency” merupakan pilihan yang tepat, kontekstual, dan relevan seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dan teknologi informasi yang telah mempengaruhi dan mengubah lanskap tata ruang ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan peradaban umat manusia termasuk salah satunya perkembangan cryptocurrency, sebagai mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Dewasa ini, Perkembangan cryptocurrency semakin masif mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global, bahwa tercatat sudah ada sekitar 1300 mata cryptocurrency yang ada di dunia. Pada sisi lain, tidak jarang perkembangan cryptocurrency juga seringkali dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. 

 

Para Peserta Diklat Yang Berbahagia

Latar belakang hadirnya cryptocurrency bermula dari ketergantungan masyarakat terhadap pihak ketiga yaitu penjamin, bank atau institusi keuangan lainnya, yang ketika melakukan suatu transaksi pengiriman uang, terutama bagi pengiriman uang antar negara membutuhkan biaya administrasi yang tidak sedikit, serta memerlukan waktu yang relatif lama. Virtual Currency sebagai sistem yang berasal dari pihak swasta dan bertujuan memfasilitasi pertukaran peer-to-peer melalui traditional clearing house telah memberikan banyak manfaat melalui transaksi yang lebih cepat, murah dan sederhan, baik dalam satu negara maupun antar negara. 

Kehadiran dan keberadaan cryptocurrency disambut hangat oleh publik, namun para pengamat ekonomi dan pembuat kebijakan bersikap skeptis terhadap isu ini. Kekhawatiran mereka bukanlah tanpa alasan sebab transaksi cryptocurrency tanpa otorisasi dari bank sentral membuat para investor dan pengguna cryptocurrency rawan terhadap indeks volatilitas nilai cryptocurrency yang tinggi. Akibatnya negara-negara di dunia mengambil dua sikap dalam menangani cryptocurrency, yakni melarang transaksi cryptocurrency atau melakukan legalisasi terhadap cryptocurrency

Jepang merupakan negara pertama yang melakukan legalisasi transaksi dan penggunaan cryptocurrency diikuti diantaranya oleh Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Korea Selatan, dan Finlandia. Sementara Indonesia, melalui Bank Indonesia, pada tanggal 13 Januari 2018 telah melarang transaksi cryptocurrency berupa larangan pembelian, penjualan, atau pertukaran virtual currency. Sikap Indonesia sama dengan Vietnam, Kyrgizstan, Ekuador, dan China. Namun adanya negara yang melegalkan maupun melarang transaksi cryptocurrency tidaklah menghalangi negara-negara di berbagai belahan dunia untuk mengantisipasi kejahatan yang berkaitan dengan cryptocurrency.

 

Para Peserta Diklat Yang Saya Banggakan,

Penggunaan cryptocurrency yang semakin massif tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga berkorelasi dengan tumbuhnya kegiatan ilegal yang dapat melingkupinya seperti pencucian uang, transfer dana narkotika, pendanaan teroris, tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak. Tentunya, akibat kejahatan menggunakan sarana cryptocurrency tidak hanya berdampak kepada negara yang melegalkan, namun juga kepada negara lain yang melarangnya mengingat jaringannya yang tanpa sekat, batas, dan bersifat global. Cryptocurrency crime saat ini berkembang semakin signifikan meskipun skala penuh penyalahgunaan mata uang virtual ini masih belum diketahui, nilai pasarnya pada tahun 2018 dilaporkan telah melebihi EUR 7 Miliar di seluruh dunia.

Mendasarkan pada hal yang sedemikian, maka tentunya tidak ada waktu lagi bagi kita semua selaku Penegak Hukum untuk bersikap diam, atau berleha-leha. Setiap waktu, perkembangan teknologi dan kejahatan cryptocurrency yang mengikutinya akan selalu bertumbuh tanpa melambat, apalagi menunggu kita untuk beradaptasi sejenak, melainkan sebaliknya terus melaju sedemikian cepat, meninggalkan setiap siapa yang terlambat untuk mengantisipasi dan mengadopsinya. Kemunculan kejahatan cryptocurrency merupakan sebuah contoh pergeseran paradigma (paradigm shifting) yang semakin kentara, di mana besar dan kuat (big and powerful), tidak lagi menjadi ukuran suatu keberhasilan, melainkan siapa cepat dan gesit (quick and agile), yang akan muncul sebagai pemenang.

Kejahatan cryptocurrency yang bersifat lintas negara haruslah dipandang sebagai musuh bersama (common enemy), oleh karenanya tidak dapat disikapi maupun dihadapi secara parsial oleh masing-masing negara melainkan haruslah dicegah, diperangi, dan diberantas secara holistik dan bersama-sama. 

 

Para Peserta Diklat Yang Saya Banggakan,

Beranjak dari pemikiran sedemikian, Saya mengharapkan dalam pelatihan ini tidak hanya sekadar pertukaran informasi, wawasan, dan pengalaman praktik terbaik penegakan hukum (best practices), namun yang jauh lebih penting, adalah terciptanya koordinasi dan kerja sama yang sinergis antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang menggunakan media cryptocurrency

Saya berharap koordinasi yang dibangun para peserta Diklat ini tidak semata-mata bersifat formal, melalui ekstradisi dan MLA, tetapi juga melalui kerja sama non-formal, prosecutor to prosecutor, police to prosecutor, maupun customs to prosecutor, saling membantu dalam bentuk penyampaian informasi, data, saran, dan pemberian fasilitas kemudahan ketika saling memerlukan. 

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga pelaksanaan Diklat ini akan mampu semakin mempererat tali silaturahmi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, sekaligus mampu mengidentifikasi dan memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan menggunakan cryptocurrency, sehingga nantinya dapat ditemukan formula dan strategi terbaik yang komprehensif dan applicable. 

Sekian dan terima kasih.



Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan. 

 

    Jakarta, 01 Oktober 2019

    JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



  Dr. (H. C.)   H.M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id