Jum'at, 18 Oktober 2019

SAMBUTAN DAN PENGARAHAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG PEMBINAAN TAHUN 2019

Jakarta, 11 September 2019

 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati :

  • Wakil Jaksa Agung RI;
  • Ketua Komisi Kejaksaan RI, beserta jajarannya;
  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, dan Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia dan segenap jajarannya yang turut menyaksikan melalui sarana video conference;
  • Para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
  • Para Asisten Bidang Pembinaan dan Para Pejabat Eselon IV Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia;
  • Para Undangan, Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah dengan tiada henti kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, bimbingan, perlindungan, dan karunia-Nya, dalam suasana penuh kebersamaan ini kita masih diberi kesempatan, semangat dan kemampuan untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pembinaan Kejaksaan RI Tahun 2019 ini yang InsyaAllah akan berlangsung selama 2 (dua) hari kedepan.

Kegiatan yang berlangsung dalam waktu relatif singkat ini hendaknya dipandang sebagai moment dan kesempatan penting untuk dapat menguatkan kembali komitmen bersama berkenaan berbagai hal yang telah telah dilakukan, seiring upaya memajukan, menyempurnakan, dan mengukuhkan gerak langkah institusi didalam menjalani kiprah dan pengabdian melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku penegak hukum dan berbagai tugas lain  bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa narasi penguatan institusional dimaksud menjadi semakin penting, disaat institusi Kejaksaan masih terus-menerus mendapat sorotan perhatian disertai adanya harapan besar publik, yang dengan demikian menuntut kita bersama akan kesadaran adanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja guna mencapai target, tujuan serta hasil yang optimal yang itu semua tentunya tidak hanya menjadi monopoli  pengelola fungsi tugas teknis Kejaksaan semata, tetapi merupakan kewajiban dan juga hak bersama segenap unsur,  pendukung tugas pokok secara kolektif dan berbarengan, termasuk dan terutama tugas dan tanggung jawab di bidang Pembinaan.

Untuk itu, agenda dan kegiatan berkala yang diselenggarakan setiap tahun dalam sebuah rapat kerja teknis seperti ini  harus dimaknai sebagai sebuah wahana penting yang harus mampu mengelaborasi ide, gagasan, dan langkah konkret apa dari segenap jajaran Bidang Pembinaan baik di lingkungan Kejaksaan Agung yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dan acuan bagi segenap jajaran Kejaksaan di daerah, di seluruh Indonesia. Berbagai langkah dan rencana kebijakan yang sekaligus merupakan upaya peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan melalui berbagai tindakan pembenahan, evaluasi, dan koreksi untuk selanjutnya menata kembali, bahkan kadangkala harus merubah hal-hal yang tidak lagi relevan, tidak efisien dan tidak berdaya guna, agar kemungkinan berbagai persoalan, kendala, dan hambatan lama yang sering dihadapi dan masalah baru yang muncul dan ditemukan dalam  penugasan dapat diantisipasi,  diselesaikan, dan diatasi.

Untuk itu, dalam kesempatan mengawali Rakernis ini, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang mewakili satuan kerja masing-masing baik dari pusat maupun daerah. Bahwa kehadiran saudara-saudara sekalian adalah merupakan bentuk  keinginan dan harapan bersama untuk memupuk dan meningkatkan semangat bagi terwujudnya kesamaan pikiran, sikap, tindakan, komitmen, ikhtiar, dan tekad kuat ditengah upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kinerja baik secara peersonal, satuan maupun keseluruhan kelembagaan di lingkungan kita, Korps Kejaksaan.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Rakernis Bidang Pembinaan Kejaksaan RI yang tahun 2019 ini mengangkat tema: “Wujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, dan Inovatif Untuk Kejaksaan Yang Maju, Modern, Unggul, dan Tepercaya. Adalah selaras dengan fokus kebijakan pemerintahan saat ini yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sebagai investasi jangka panjang guna melapangkan jalan menuju Indonesia maju yang mampu menggerakkan segenap daya dan kapasitasnya untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Dengan demikian, bagi kita pilihan tema tersebut cukup relevan, tepat, dan aktual untuk dapat dijadikan kerangka berpikir dalam kaitan pembangunan SDM Kejaksaan sebagai faktor krusial, berpengaruh dan paling menentukan dalam upaya memajukan organisasi, guna menjamin kesiapan dan persiapan menghadapi berbagai fase perkembangan serta perubahan baru yang tidak jarang penuh tantangan, kejutan dan sering kali juga tidak mudah diperkirakan dewasa ini (unpredictable).

Sebagai prasyarat untuk mampu berperan dalam proses bagi tercapainya keberhasilan Kejaksaan dalam menjawab dan menghadapi tantangan seperti itu, maka diperlukan insan Kejaksaan yang berkualitas, kreatif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan, berkenaan hadirnya penegakan hukum yang berkualitas yang mencerminkan kepastian, kebenaran dan kemanfaatan, sehingga berkontribusi positif, bagi terbangunnya citra dan eksistensi sebuah lembaga Kejaksaan yang benar-benar bermartabat, dapat dipercaya, dapat diharapkan dan diandalkan di tengah masyarakat yang mendambakan keadilan.

Segenap peserta rakernis dan saudara-saudara sekalian diseluruh tanah air dimanapun bertugas,

Berkenaan dengan tugas penting untuk mengembangkan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas itulah maka menurut hemat kita, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan acuan guna mewujudkannya, antara lain adalah:  

Pertama, Optimalisasi kompetensi SDM berbasis kemampuan hard skill dan soft skill yang mumpuni dan terintegrasi. Karena sebagai elemen inti penggerak institusi, SDM tidak hanya dituntut untuk memiliki penguasaan dan pengetahuan secara teknis dalam implementasi pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangannya saja, namun sudah seharusnya dibarengi dengan pengembangan karakteristik kepribadian yang dapat menunjang dan memotivasi efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dimaksud, agar mampu menjaga integritas diri, sesuai dengan koridor yang berlaku (on the right track).

Kedua, revitalisasi pengelolaan penelitian dan pengembangan sebagai penguatan pembangunan SDM Kejaksaan yang berbasis pada hasil penelitian (research) dan pengembangan (development), sehingga dapat dijadikan indikator penilaian dan pengukuran, yang seterusnya dapat dimanfaatkan guna merumuskan peta jalan (road map) untuk merancang dan memformulasikan SDM Kejaksaan sesuai prioritas yang relevan dengan kebutuhan riil institusi. Dengan demikian  tradisi riset yang baik, guna mendorong ditemukannya terobosan, ide, gagasan, pokok pikiran, konsep dan inovasi sebagai bagian penting dari strategi untuk mewujudkan aktualisasi potensi dan kapasitas SDM Kejaksaan dalam upaya meningkatkan kinerja bagi kemajuan institusi perlu semakin diperhatikan dan dilakukan.

Ketiga, realisasi kebijakan reward and punishment yang objektif, dan proporsional yang secara konsisten harus dilaksanakan. Sebuah pandangan dan kebijakan yang harus dianggap sebagai bagian dari upaya yang turut berkorelasi dalam rangka meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas. Reward sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih oleh pegawai perlu dan penting diterapkan secara konkrit untuk memperkuat motivasi dan memacu semangat agar lebih berprestasi. Begitu pula sebaliknya dengan punishment, dimana pemberlakukan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu bagi siapapun yang melakukan kesalahan, penyimpangan dan pelanggaran harus diterapkan, agar dengan demikian diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pengendali untuk merubah perilaku pegawai, agar terhindar dari tingkah laku dan berbagai bentuk perbuatan  tercela, yang dapat merusak citra dan kredibilitas institusi secara berkelanjutan.

Keempat, optimalisasi sistem pengelolaan kearsipan yang tertib, rapih, teratur, terencana dan terjaga dengan baik ditunjang dengan kesempurnaan secara digital, sebagai pusat dan sumber informasi, niscaya akan menjadikannya memegang peranan penting bagi keberlangsungan eksistensi dan gerak langkah institusi, termasuk didalamnya pengelolaan arsip yang sistemik terkait rekam jejak personil yang pada gilirannya akan sangat membantu unsur pimpinan saat membuat keputusan dan menentukan kebijaksanaan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia secara benar dan tepat sesuai yang dibutuhkan masing-masing satuan kerja.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Di samping beberapa hal yang telah diuraikan tadi, masih ada juga beberapa hal lain yang patut mendapat atensi dan perhatian bersama di lingkungan bidang Pembinaan, antara lain adalah terkait masalah penganggaran, khususnya dengan dihadapinya kembali persoalan kekurangan anggaran belanja pegawai yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja secara nasional. Untuk itu, dalam Rakernis ini kiranya dapat dilakukan identifikasi, dievaluasi, dan dianalisa agar dapat ditemukan jalan keluar, pemecahan, dan solusi penyelesaiannya, supaya untuk selanjutnya diharapkan tidak terulang kembali.

Masih berkenaan dengan soal anggaran, adalah masih sering ditemukannya penyusunan anggaran yang belum disesuaikan dengan kebutuhan riil satuan kerja (satker) yang ada. Dengan demikian, semua data perencanaan dan pengusulan anggaran masing-masing satuan kerja hendaknya disusun secara valid dan akurat agar pengalokasiannya benar-benar tepat guna dan tepat sasaran sesuai  kebutuhan riil dan terkini dari masing-masing satker.

Disamping itu, terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Kejaksaan yang selama ini alhamdulillah selalu melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah, rasanya tidak keliru untuk perlu dilakukannya upaya pengkajian secara konstruktif tentang kemungkinan dapat dimanfaatkannya sebagian diantaranya untuk mendukung dan mengatasi kekurangan kebutuhan dana operasional atau yang tidak teralokasi dalam pagu DIPA yang ada.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin kembali mengingatkan tentang perlunya optimalisasi penyediaan data statistik kriminal yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan penyusunan rencana program dan penyusunan kebutuhan anggaran penegakan hukum, sebagai parameter yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana efektifitas kebijakan penegakan hukum Kejaksaan yang telah berjalan dalam praktik selama ini. Kesadaran akan penting dan betapa bergunanya statistik kriminal ini, diharapkan akan berkorelasi positif dalam mendukung performa penegakan hukum yang efektif dan efisien dimasa mendatang.

Selain itu, guna memastikan terlaksananya komitmen dengan diberlakukannya Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana yang ingin di wujudkan bersama sebagai bagian dari upaya mempercepat terciptanya reformasi birokrasi yang secara konsisten sedang dan akan terus kita laksanakan, maka saya ingatkan kepada masing-masing satuan kerja agar dengan penuh kesungguhan memegang komitmen menginisiasi dan mendorong terciptanya perubahan dengan mengeksplorasi kreativitas yang dapat memberikan ruang dan pandangan serta koridor dan jalan yang tepat bagi terciptanya ZI menuju WBK dan WBBM dimaksud.

Bahwa beberapa hal yang telah kita identifikasi dan kemukakan tadi sudah tentu tidak menutup kemungkinan tentang masih adanya berbagai masalah, persoalan dan problematik lain yang muncul dan berkembang dalam forum Rakernis ini, yang juga memerlukan perhatian  untuk dikaji guna dapat dikemas dan dirumuskan sebagai sebuah himpunan rekomendasi, saran, masukan dan pendapat  yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai formula langkah-langkah peningkatan, perbaikan bagi penyempurnaan yang selalu terus diperlukan.

Hadirin Peserta Rakernis Bidang Pembinaan yang saya banggakan,                                                 

Mengakhiri sambutan dalam forum ini, sekali lagi saya mengajak saudara-saudara sekalian agar bersama-sama  kita memberikan perhatian dengan saksama, sungguh-sungguh dan cermat untuk menajamkan pikiran guna menghasilkan ide-ide maupun gagasan yang kreatif, positif, inovatif, dan konstruktif, bagi dihasilkannya rencana kebijakan yang diperlukan untuk memberikan penguatan khususnya Bidang Pembinaan yang merupakan elemen penting penunjang dan pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas seluruh bidang lain di lingkungan Kejaksaan.

Akhirnya dengan mengucap Bismillahir rahmaanirrahiim, Rapat Kerja Teknis Bidang Pembinaan Kejaksaan RI Tahun 2019 ini dengan resmi saya nyatakan “DIBUKA”. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk serta bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan negara.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wabilahitaufiq Walhidayah,

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Om Santi Santi Santi Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id