Senin, 23 September 2019

SAMBUTAN DAN PENGARAHAN


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS) BIDANG PENGAWASAN DAN BIDANG PIDUM
KEJAKSAAN RI TAHUN 2019

Jakarta, 3 Juli 2019

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang saya hormati:

  • Ketua Komisi Kejaksaan RI, beserta jajarannya;
  • Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI dan Para Staf Ahli Jaksa Agung RI;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan segenap jajarannya di seluruh Indonesia yang menyaksikan melalui sarana video conference;
  • Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI;
  • Para Asisten Bidang Pengawasan dan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum seluruh Indonesia;
  • Para Undangan, Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia.

Di tengah suasana yang penuh kebersamaan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat, bimbingan, perlindungan, dan karunia yang telah diberikan-Nya, kita masih eksis untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, terlebih saat ini dapat hadir dalam keadaan sehat dan tetap menunjukkan semangat guna mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pengawasan dan Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan RI Tahun 2019.

Penyelenggaraan Rakernis Bidang Pengawasan dan Bidang Tindak Pidana Umum yang pada tahun ini dilakukan secara bersamaan, betapapun akan selalu mengingatkan kita bahwa agenda yang terus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap tahunnya ini bukanlah sekadar business as usual yang diselenggarakan tanpa makna, namun sejatinya merupakan upaya yang seharusnya kita pandang penting sebagai wujud aktualisasi komitmen dan tekad untuk bersungguh-sungguh senantiasa melakukan evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, dan pembenahan terhadap beberapa hal yang harus kita akui dalam kenyataannya masih juga sering dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan atas sesuatu yang belum sepenuhnya sempurna.

Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernis Bidang Pengawasan dan Pidum seraya mengapresiasi kehadiran saudara-saudara sekalian di tempat ini, yang menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam momen yang relatif singkat ini, guna bersama-sama berpartisipasi secara aktif memberikan sumbangsih akan perlunya kesatuan pemikiran, pemahaman, serta tindakan bagi kemajuan, penguatan, dan pengembangan institusi di tengah sederet problematika, kendala, dan tantangan yang acap kali ditemui dalam pelaksanaan tugas keseharian.

Para Peserta Rakernis Bidang Pengawasan dan Bidang Tindak Pidana Umum yang saya banggakan, Rakernis Bidang Pengawasan dan Pidum tahun ini mengangkat tema bersama: “Pengawasan Profesional Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Berintegritas”, tema yang mana menurut hemat saya sangat relevan dan kontekstual, mengingat tugas tanggung jawab bidang pengawasan sebagai pelaksana tata dan sistem pengendalian internal Kejaksaan, dalam meningkatkan perannya secara profesional untuk memastikan seluruh bidang di Kejaksaan bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, dimana output atau hasil kerjanya, terutama yang berkaitan dengan penanganan perkara, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tulang punggung penyangga yang turut menentukan eksistensi, baik buruknya masa depan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita, maka peran Bidang Pengawasan sebagai pendukung Bidang Teknis lainnya seperti Bidang Tindak Pidana Umum, dapat pula berkontribusi terhadap upaya untuk menjawab persoalan pelik di lingkungan kita yang masih memerlukan perhatian serius dan sungguh-sungguh yang secara konsisten harus segera dibenahi dan diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan masalah integritas dalam penanganan perkara oleh sementara oknum yang masih jauh dari ekspektasi kita bersama. Terlebih dengan adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan yang baru saja terjadi dan kembali telah menciderai citra dan muruah institusi kita yang tercinta. Realitas objektif yang sekali lagi menunjukkan betapa masih saja ditemukan oknum Jaksa yang bergerak liar di luar tujuan penegakan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan profesi yang seharusnya dijaga harkat dan martabatnya dengan baik dan terhormat.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Menilik dari fakta yang ada, kita harus menyadari bahwa penilaian atas kinerja penegakan hukum masih menjadi sorotan dan mendapat kritik yang mengundang beragam sentimen negatif dan memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Terlebih ketika persoalan tersebut justru timbul akibat problem integritas penegak hukum yang seharusnya menjaga muruah penegakan hukum, malah terkadang turut berperan dalam meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Memudarnya kepercayaan publik sedemikian, berimplikasi menjadikan proses penegakan hukum tidak lagi dipercaya sebagai jalan keluar atas permasalahan hukum yang dihadapi.

Mendasari pada potensi yang mengancam sedemikian, maka tidak henti-hentinya saya mengingatkan kembali akan arti pentingnya meletakkan integritas sebagai salah satu variabel dan prinsip dasar yang paling penting yang senantiasa harus terus hadir dan ditumbuhkembangkan secara massif guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang kita miliki selalu berjalan pada jalur yang benar (on the right track). Dan karena begitu pentingnya, seorang filsuf Hukum, Ronald D. Dworkin, bahkan dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa “integrity is the key to understanding legal practice.” Integritas merupakan kunci utama yang harus eksis terlebih dahulu untuk mengantarkan kita dalam membuka pintu pemahaman guna mencerna fenomena dan praktik hukum keseharian, terlebih dalam melahirkan keputusan-keputusan hukum .

Dengan demikian, dapat kita yakini bahwa integritas tiada lain merupakan dasar pijak dalam bangunan praktik penegakan hukum yang baik dan benar. Karena dalam kenyataannya, biar sebaik apa pun hukum, peraturan dan perundangan disusun dan dirumuskan, maka hal itu tidak ada artinya dan tidak akan dapat memberikan jaminan kebaikan apapun bila tidak didukung dan dilaksanakan oleh penegak hukum yang berintegritas.

Hadirin Peserta Rakernis Bidang Pengawasan yang berbahagia,
Bertolak dari persoalan sedemikian, maka diharapkan jajaran pengawasan baik di pusat maupun di daerah dapat terus melakukan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja semua bidang, terutama dalam memastikan terpenuhinya pembangunan kapasitas aparaturnya (capacity building) yang berintegritas, kapabel, profesional, jujur, dan baik. Untuk itu, saya minta kepada segenap jajaran Bidang Pengawasan di semua tingkatan agar menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan serta keputusan yang dijatuhkan, demi terbentuknya kesadaran dan disiplin di lingkungan pegawai Kejaksaan.

Selain itu, perkembangan ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap optimalisasi kinerja institusi Kejaksaan, merupakan tantangan yang harus disikapi secara sungguh-sungguh dengan segera melakukan langkah-langkah perbaikan, penataan, dan penyempurnaan oleh jajaran Bidang Pengawasan. Berkenaan dengan itu, saya minta agar segenap jajaran Bidang Pengawasan dapat memastikan monitoring yang kontinu dan berkesinambungan atas pelaksanaan dan pemberlakuan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagaimana yang ingin kita raih dan wujudkan bersama, sebagai bagian dari upaya mempercepat terciptanya reformasi birokrasi yang secara konsisten sedang dan akan terus kita laksanakan.

Bapak, Ibu, hadirin Peserta Rakernis Pidum yang terhormat,

Selain dari beberapa hal penegasan untuk jajaran Bidang Pengawasan sebagaimana yang telah saya kemukakan, yang juga perlu mendapat atensi dari jajaran Bidang Tindak Pidana Umum, di samping itu persoalan penting lainnya yang harus mendapat perhatian dari jajaran bidang tindak pidana umum adalah berkenaan dengan maraknya kejahatan seksual baik yang menimpa orang dewasa, maupun anak di bawah umur, yang dalam pengungkapannya selalu menjadi sorotan luas dari masyarakat, terlebih mengingat sistem sosial yang berlaku di Indonesia sarat akan budaya ketimuran, yang menganggap bahwa perbuatan demikian di samping melanggar hak korban selaku individu, tentunya juga menodai norma-norma sosial, agama, dan kepercayaan yang ada di masyarakat.

Secara teoritik, tindak pidana tersebut masuk dalam golongan kejahatan silent delicti atau perbuatan-perbuatan pidana yang tersembunyi, dimana locus perkara terjadi di tempat-tempat tertutup yang tidak dapat diakses publik, sehingga persoalan yang ditemukan dalam praktiknya adalah hanya pelaku dan korban saja yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Terlebih, apabila perbuatan demikian dilakukan terhadap anak di bawah umur, serta pelakunya adalah orang terdekat dari korban sebagaimana yang banyak terjadi pada dewasa ini, tidak jarang kejadian-kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada aparat yang berwenang, melainkan baru dilaporkan dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga berpotensi mengaburkan alat bukti (bewijs middle) dan mempersulit proses pembuktian.

Persoalan tersebut juga tidak jarang melahirkan benturan antara kepentingan perwujudan keadilan subtansial (substantial justice) dengan keadilan prosedural (procedural justice). Hal tersebut sebagaimana tercermin dari sikap para Jaksa yang terbelah dalam 2 (dua) pandangan. Pandangan pertama, diwakili mereka yang mengutamakan keadilan prosedural demi terwujudnya suatu kepastian hukum, namun implikasi yang dihadapi adalah banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual ataupun kejahatan terhadap anak yang tidak terselesaikan dengan tuntas, hanya karena terbentur alat bukti yang belum terpenuhi.

Pandangan yang kedua, diusung para Jaksa yang berpemahaman progresif, yang mengutamakan keadilan subtansial dengan berbagai argumentasi hukum dengan tujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, namun berpotensi melahirkan tindakan yang tidak sesuai dengan prasyarat pembuktian sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam menyikapi persoalan tersebut, dalam Rakernis kali ini Saya berharap jajaran Bidang Tindak Pidana Umum dapat menyusun suatu kerangka acuan untuk para jaksa guna memformulasikan secara baku keseragaman pemahaman terkait pola penanganan terkait dengan corak tindak pidana yang minim alat buktinya, sehingga derap langkah penanganan senantiasa selalu mendasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang satu sama lain tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi guna menciptakan penegakan hukum yang profesional seraya dengan mengedepankan hati nurani.

Peserta Rakernis Bidang Pidum yang berbahagia,

Persoalan yang tak kalah penting lainnya, adalah berkenaan dengan penuntutan tindak pidana makar sebagai salah satu residu pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif tahun 2019, yang kita sadari acapkali rentan akan benturan kepentingan. Tercatat selama bulan Bulan April-Mei 2019, Kejaksaan telah menerima 29 (dua puluh sembilan) SPDP dari penyidik Polri tentang tindak pidana makar. Untuk itu, Saya berharap dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum dapat menyiapkan para jaksa yang memiliki integritas tinggi, yang dapat bertindak profesional, objektif, dan tidak memihak, serta semata-mata melaksanakan penuntutan berdasarkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan karena didasarkan desakan pihak dengan kepentingan tertentu.

Di samping itu, persoalan lain yang harus mendapat perhatian bersama adalah berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang berimplikasi terhadap meningkatnya modus operandi tindak pidana yang semula dilakukan dengan cara-cara konvensional, namun saat ini dilakukan dengan berbagai cara yang canggih dengan memanfaatkan ruang siber, baik kejahatan yang memang ditujukan terhadap jaringan komputer (crimes againts computer), seperti hacking, craking, phising, dan spamming, maupun kejahatan yang memang memanfaatkan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (computer related crime). Dengan demikian, perkembangan tersebut tentunya harus diantisipasi oleh jajaran Bidang Tindak Pidana Umum, dengan senantiasa meng-update informasi, meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kemampuan para jaksa untuk melakukan penuntutan yang profesional dan berintegritas.

Peserta Rakernis Bidang Pidum yang saya banggakan,

Persoalan mengenai penyelesaian atas penanganan denda dan biaya tilang juga perlu mendapat perharian serius, mengingat posisi tersebut sangat rawan akan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih penyelesaian tilang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap citra institusi manakala prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saya berharap pimpinan satuan kerja dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan melekat dan dapat bertindak tegas manakala terdapat anggotanya yang tidak melaksanakan pelayanan tilang sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya untuk mengikuti kebijakan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan tilang secara elektronik.

Permasalahan lainnya yang juga patut mendapat perhatian kita bersama adalah berkenaan dengan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah “inkracht”. Dalam hal ini, penyelesaian pidana tambahan maupun eksekusi barang bukti haruslah dilakukan secara tuntas, karena dengan mengabaikan penyelesaiannya pada akhirnya hanya akan menambah tunggakan perkara yang tidak ada habisnya. Sejalan dengan itu, Saya meminta agar dilakukan tindakan tegas terhadap oknum Jaksa/pegawai yang dengan sengaja mengulur-ulur proses penyelesaian barang bukti, terlebih apabila oknum tersebut terbukti bermain-main dengan meminta suatu imbalan.

Hal lainnya juga adalah terkait tata kelola administrasi keuangan, dimana masih saja terdengar banyak keluhan dari Jaksa-Jaksa kita yang bertugas di daerah mengenai kurangnya anggaran operasional penanganan perkara, kendati kita ketahui persoalan tersebut tidak berbanding lurus dengan penyerapan anggaran bidang tindak pidana umum di beberapa daerah yang masih rendah. Saya berharap persoalan ini segera diselesaikan, karena akan sangat berdampak pada profesionalisme Jaksa dalam menangani suatu perkara. Untuk itu, diharapkan jajaran Bidang Tindak Pidana Umum dapat berkolaborasi dengan bidang terkait guna mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam rangka pembiayaan operasional penanganan perkara tersebut.

Hadirin Peserta Rakernis Bidang Pengawasan dan Bidang Tindak Pidana Umum yang berbahagia,

Sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengingatkan kembali bahwa rakernis yang diselenggarakan dalam waktu yang singkat ini haruslah dimanfaatkan dengan baik dan optimal oleh seluruh peserta. Untuk itu, saya minta agar saudara-saudara bersungguh-sungguh dan berperan aktif untuk saling bertukar pendapat dan mencari solusi bersama dalam memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan inovatif dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pidum, yang akan saudara hadapi di kemudian hari.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillaahir-rahmaanirrahiim, Rapat Kerja Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI Tahun 2019 secara resmi saya nyatakan “DIBUKA”. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan kekuatan, hidayah dan kemuliaan-Nya kepada kita sekalian dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.
Om Santi Santi Santi Om.
Namo Budhaya.
Salam Kebajikan.


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


H. M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id