Senin, 23 September 2019

SAMBUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA SERAH TERIMA BARANG RAMPASAN NEGARA MELALUI PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DARI KPK RI KEPADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

 Jakarta, 20 Februari 2019

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang Saya Hormati :

  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Bapak Agus Rahardjo, beserta Para Pimpinan KPK RI, para Deputi, para Penasehat para Direktur, para Kepala Biro, para Koordinator dan segenap jajaran kerja Komisi Pemberantasan Korupsi,(Pegawai Tetap dan Pegawai Negeri yang dipekerjakan).
  • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sdr. Heru Winarko, beserta segenap jajaran.
  • Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI (ART/BPN) Sdr. Himawan Arief Sugoto;
  • Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sdr. Isa Rachmatarwata;
  • Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Para Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung RI; serta
  • Hadirin sekalian yang saya banggakan.

 

Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak segenap hadirin untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat, ridho, dan perkenan-Nya, dalam suasana penuh kebersamaan dan keakraban ini kita dapat berkumpul  untuk menyelenggarakan Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara Melalui Penetapan Status Penggunaan Dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Momen penting seperti ini menurut hemat saya  tiada lain adalah merupakan sebuah wujud nyata dari komitmen dan bentuk kesungguhan kita bersama  untuk berkontribusi secara positif dalam proses hukum mempercepat penuntasan penanganan perkara terkait penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi. Selain itu, disisi lain penetapan status penggunaan berupa penyerahan barang rampasan negara ini juga merupakan sebuah keputusan merealisasikan semangat menjaga, memupuk tekad, dan niat baik untuk saling mengisi, mendukung dan memperkuat sesama aparat penegak hukum serta cerminan adanya koordinasi, kerjasama sinergis  guna saling melengkapi dan mengisi kekurangan masing-masing agar tercipta menjadi sebuah kekuatan bersama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum mencegah dan memberantas kejahatan yang menjadi tanggung jawab bersama. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan aset, barang milik negara asal tindak pidana kepada lembaga atau instansi yang membutuhkannya, agar dengan demikian pemanfaatan setiap aset berasal dari barang bukti rampasan hasil kejahatan dapat dilakukan secara maksimal untuk memenuhi keperluan pelaksanaan tugas,  sebagaimana yang dihadapi  oleh institusi Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional / BNN selama ini.

Penetapan status penggunaan barang rampasan asal barang bukti perkara pidana korupsi seperti yang kita lakukan saat ini, hanya mungkin terlaksana berkat adanya jalinan sinergitas dan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Keuangan RI, dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Negara pemilik barang rampasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Kejaksaan RI, selaku penegak hukum eksekutor yang mengajukan permohonan penggunaan atas barang-barang rampasan milik negara tersebut.  Kementerian Keuangan RI selanjutnya mengeluarkan persetujuan penetapan status penggunaannya oleh KPK RI kepada Kejaksaan RI, yang kali ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Medan dan Denpasar, berasal dari Barang Rampasan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Fuad Amin dan Almarhum Sutan Bhatoegana, yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Ditilik dari kacamata dan pendekatan ekonomi, dapat dinyatakan bahwa mereka, para pelaku kejahatan korupsi adalah merupakan rational actor,  makhluk rasional  yang dipastikan telah mempertimbangkan setiap perbuatan yang dilakukannya dengan terlebih dahulu menghitung antara cost / biaya dan usaha yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan/ benefit yang diinginkannya. Berangkat dari kalkulasi untung rugi serta hasil yang ingin diperoleh dan dikehendaki seperti ini, yang membawa para pelaku  pada akhirnya memutuskan pilihan untuk “melakukan” atau “tidak melakukan” kejahatan yang dipikirkan dan telah dipertimbangkannya.

Dan kondisi obyektif serta kenyataan tentang masih marak, masif, menggurita, dan agresifnya praktik kejahatan korupsi yang seolah tiada henti  dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya anggapan dari para koruptor, dimana  kejahatan korupsi dipandangnya sebagai sesuatu yang menguntungkan (crime does pay) untuk dilakukan. Berkenaan pemahaman seperti ini orang dapat menyimpulkan, bahwa   ternyata uang atau harta kekayaan bukan sekadar menjadi motif atau tujuan untuk melakukan korupsi, melainkan perbuatan yang dilakukan memang sudah menjadi living blood of crimes, sudah menjadi darah dan energi yang menghidupi tindak pidana itu sendiri.

Sebagai kejahatan yang dilakukan berdasar perhitungan dan kalkulasi untung rugi, dengan mempertimbangkan “keuntungan” yang bisa didapatkan, telah mendorong bertambah kuatnya motivasi seseorang untuk melakukan korupsi ketika mengetahui bahwa resiko yang dihadapi  berupa pemidanaan yang dirasakannya ringan dan tidak berarti yang lazim diterima oleh para pelakunya, terlebih dibanding keuntungan besar yang berhasil diperolehnya. Sebuah realitas yang membuat tidak sedikit para pelaku dan calon pelaku  kejahatan korupsi tetap “happy”, tidak sedikitpun merasa jera dan siap masuk penjara karena sudah memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, ia dan para kroni-nya masih dapat tetap menikmati dan hidup senang dari harta dan uang haram yang dikuasainya.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Berkenaan fakta sedemikian, sudah semestinya Aparat Penegak Hukum (APH) mulai menyadari perlunya menyesuaikan strategi dan orientasi penegakan hukum yang selama ini dilakukan, dengan tidak hanya sekedar berupaya mengejar dan menghukum pelaku koruptor secara konvensional dengan hanya menerapkan pendekatan follow the suspect semata, melainkan juga harus diarahkan pada pendekatan follow the money dan follow the asset, melalui penelusuran aliran dana ataupun aset dari hasil kejahatan serta memperluas jangkauan deteksi terhadap beneficial ownership, yakni penerima manfaat agar dapat memutus mata rantai kejahatannya.

Sebuah pendekatan yang diharapkan mampu mengubah arah kebijakan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukuman haruslah dapat melucuti dan memotong “urat nadi” dan akses para koruptor pada aset-aset hasil kejahatannya sekaligus sebagai peringatan  bagi pelaku dan  para calon pelaku yang membayangkan dapat menyembunyikan  hartanya melalui upaya pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pada akhirnya bermuara pada perampasan aset atau properti, baik yang dihasilkan dan diperolehnya , maupun yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatannya.

Melalui kombinasi pendekatan seperti ini, setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) hal positif yang dapat diperoleh.

 Pertama, instrumen perampasan aset dapat memberikan pesan kuat bahwa sesungguhnya melakukan kejahatan korupsi adalah merupakan perbuatan yang sama sekali tidak memberikan keuntungan atau nilai tambah finansial (crime does not pay), melainkan justru mendatangkan kerugian, kemiskinan dan kemelaratan bagi siapapu yang coba-coba melakukannya. Sehingga dengan demikian diharapkan efek jera dan penjeraan akan menjadi efektif dan mencegah hasrat seseorang menjadi enggan  memiliki keinginan untuk menumpuk kekayaan melalui korupsi (corruption by greed).  

Kedua, pandangan dan penilaian terhadap benda sitaan, barang rampasan, dan benda sita eksekusi sebagai aset, pada gilirannya akan diperhitungkan menjadi bagian penting dalam sebuah perkara korupsi, karena merupakan bagian  tidak terpisahkan dari penanganan dan penyelesaiannya sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan aset keuangan negara. Cara pandang sedemikian diharapkan akan menginisiasi munculnya formulasi upaya yang transparan,  terintegrasi dan akuntabel  di setiap tahapan proses penegakan hukum, menjaga agar nilai aset yang berasal dan terkait tindak pidana tidak berkurang, dapat segera dikelola, dipergunakan, serta dimanfaatkan dengan baik. Sekali lagi sebagai bentuk upaya konkrit dalam mengoptimalisasikan asset recovery,  penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara  yang diakibatkan dari suatu kejahatan.

Segenap Pimpinan KPK dan hadirin yang saya hormati,

Sebagai wujud dari kesungguhan Penegak Hukum dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi secara konkrit tercermin dari betapa intensifnya KPK melakukan penegakan hukum represif dengan keberhasilannya melakukan Operasi Tangkap Tangan / OTT serta upaya penegakan hukum  preventif pencegahan berupa pendampingan, pengawalan dan pengamanan berbagai proyek nasional strategis melalui instrumen  TP4 Pusat dan Daerah oleh jajaran Kejaksaan. Maka   upaya percepatan proses penyelesaian terhadap barang rampasan negara adalah merupakan bagian dan  tindak lanjut dari upaya asset recovery yang tidak hanya dimaknai sekedar sebagai upaya penelusuran, pengamanan, pengelolaan, dan perampasan aset belaka, sebab masih ada hal penting lain berkenaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang wajib dilaksanakan antara lain dengan cara pelelangan,  pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan, pemindah tanganan dalam bentuk hibah dan Penetapan Status Pengunaan (PSP), sebagaimana yang menjadi dasar  pelaksanaan penyerahan barang rampasan untuk negara oleh KPK kepada Kejaksaan dan BNN sekarang ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, atas nama pimpinan Kejaksaan RI, saya menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan KPK RI dan Menteri Keuangan RI, beserta segenap jajaran, atas penyerahan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara ini. Bahwa melalui penetapan status penggunaan ini, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan aset negara asal tindak pidana telah berjalan dengan baik dan benar, dimanfaatkan untuk melengkapi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sekaligus bernilai positif dalam upaya asset recovery dan penuntasan penanganan perkara.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Mengakhiri sambutan ini, kita semua berharap apa yang kita lakukan bersama hari ini akan semakin mempererat  hubungan koordinasi dan kerja sama sinergies dalam mengemban tugas bersama mencegah dan memberantas berbagai jenis kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi yang merupakan musuh bersama segenap warga bangsa. Sebuah kejahatan luar biasa yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang luar biasa juga. Dan melalui pengelolaan serta penyelesaian barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana dengan baik, tepat dan benar dengan menetapkan status penggunaanya kepada pihak penegak hukum dan penyelenggara negara lain ini diharapkan akan  dapat mendorong semangat tumbuhnya kesadaran bersama, saling memahami, saling mendukung, dan saling memperkuat satu sama lain guna memenuhi kebutuhan, mengisi kekurangan bagi dicapainya keberhasilan dalam menjalankan tugas demi peningkatan kinerja yang menjadi harapan bersama.   

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, membimbing, melindungi dan melimpahkan karunia terbaikNya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

 

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Om shanti shanti shanti om.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

H.M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id