Sabtu, 4 April 2020

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

 

Yang Saya Hormati:

 

  • Waki Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI dan Para Staf Ahli Jaksa Agung;
  • Ketua beserta para Komisioner Komisi Kejaksaan RI;
  • Ketua KBPA;
  • Para Pejabat Kejaksaan RI yang dikaryakan;
  • Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia;
  • Para Asisten Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia dan para Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara RI di Bangkok, Hongkong dan Riyadh;
  • Para tamu undangan dan peserta Rapat Kerja yang berbahagia;

 

 

Di tengah suasana kebersamaan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, atas apa yang telah diberikan kepada kita , sehingga sekarang ini kita mendapat kesempatan berkumpul di Hotel Grand Inna Bali Beach ini untuk menyelenggarakan,Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2018.

Saya ingin mengatakan, bahwapenetapan Pulau Bali sebagai tempat dilaksanakannya rapat kerja kali ini bukanlah sebuah keputusan yang tanpa alasan dan tanpa dasar pertimbangan.  Bali yang dikenal sebagai pulau dewata dengan keindahan alam dan budaya  yang begitu terkenal, menawan dan memikat hatisecara filosofis diharapkan mampumendorongsemangatdan dapat menjadi sumber inspirasi, berpikir jernih serta melahirkan inovasi bagi mereka yang ingin menemukan nilai-nilai kebaikan, kemajuan, dan kesempurnaan yang dicarinya.

Demikian pula halnya dengan, Grand Inna yang juga bernama Bali Beach, menyimpan nilai historis dalam perjalanan  sejarah kebangsaan,merupakan simbol perhatian Bung Karno mewujudkan visinya pada dunia pariwisata, yang juga merupakan representasi dari semangat berdikari membangun Indonesia yang berkepribadian, bebas dan mandiri.Tercermindari desain interior hotel yang sarat sentuhan ornamen Jawa Kuno dan dipadupadankan dengan international style architecture untuk menampilkan kesan Indonesia yang ingin modern. Hal semacam ini diharapkan  dapat mengilhami kita dalam membangun institusi Kejaksaan yang lebih baik, lebih sempurna, lebih modern dan lebih responsif menghadapi dan mengantisipasi berbagai dinamika perkembangan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dengan tidak harus menghilangkan jati dirinya sebagai insan penegak hukum di bumi Pancasila yang berakhlak dan beretika.

Disisi lain,diselenggarakannya Rakernas di Bali ini juga terkandung maksud sebagai salah satu bentuk kontribusi kita untuk mendorong lebih bergairahnya kembali dunia pariwisatadan kehadiran wisatawan kedaerah ini , yang beberapa saat lalu secara berturut  sempat terganggu akibat bencana meletusnya Gunung Agung dan pengaruh gempa bumi  yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Letaknya yang strategisberada di tengah juga menjadi pertimbangan tersendiri, karena dengan mudah dapat  dijangkau dari segala penjuru tempat penugasan di tanah air kita, baik yang berada dibelahan barat, tengah dan timur secara berimbang dan merata, terkait jarak tempuh, tenaga, waktu, dan biaya.

 

Segenap peserta Rakernas yang saya cintai dan banggakan,

Pelaksanaan Rapat Kerja, di samping menjadi wahana dan sarana menyamakan persepsi dalam upaya meningkatkan kualitas, kesiapanlembaga dan institusi juga mengandung semangat dan tujuan untuk memelihara, memupuk , menumbuh kembangkan citra agar benar-benar mampu menampilkan diri menjadi aparatur penegak hukum yang memiliki konsistensidan memegang teguh komitmen dengan keinginan kuat untuk mengukir prestasi memberi kontribusi dan berdedikasi sepenuhnya hanya untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya, tema “Kukuhkan Semangat Baru, Bangun Persepsi dan Citra Diri, Ukir Prestasi Untuk Negeri”, merupakan sebuah pilihan untaian kata dan kalimat yang menyimpan makna penting dan besar, yang harus mampu kita pertanggung jawabkan bersama.

Karena tema ini kita perlukan dan relevan dengan kondisi saat ini yang setidaknya mengandung 3 (tiga) pokok pemikiran.

Pertama, pentingnya kesungguhan tekad dan semangat baru sebagai modal bertransformasi ke arah yanglebih baik. Darisemula pesimis menjadi optimis, daripemikiran menghitung untung rugi menjadi tulus tanpa pamrih dan penuh kesungguhan, dari kebiasaandilayani berubah melayani, dan dari kerjaindividual menjadi bekerja bersama secarasinergis, untuk menghadirkan berbagai inovasi, terobosan, dan kreativitas yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas dalam bekerja menghadapi tantangan di era baru yang penuh dinamika perubahan.

Kedua, komitmen segenap jajaran Kejaksaan yang harus selalu bersedia bersikap terbuka dan responsif untuk bertindak proaktif menjawab aspirasi, tuntutan dan harapan rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat, agar dengan demikian akan terbangunpersepsi positif dan citra diriKorps Adhyaksa yangbermartabat, kredibel dan tepercaya.

Ketiga, kesungguhan, keuletan, kejujuran dan ketulusan yang dikemas dalam bingkai  integritas diri yang terpuji dan teruji saat mengemban tugas, tanggung jawab dan kewenangan agar dapat menjadi bandul keseimbangan diantara nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepastian dan kemanfaatan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan akan menjadi sebuah prestasi yang terukir indah dalam lembar-lembar sejarah sebagai wujud pengabdian terbaik kita bagi negeri.

 

Saudara-saudara segenap peserta Raker yang Saya hormati,

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi yang berlangsung begitu pesat dan cepat dewasa ini, sesungguhnyalah orang hanya memiliki sebuah kunci peluang untuk bisa bertahan, yaitu kemampuan mengantisipasi dengan meningkatkan kualitas profesionalitasnya. Saya sering mengemukakan bahwa, Perkembangan revolusi industri generasi keempat (the fourth industrial revolution)telah menciptakan era disrupsi sebagai tatanan baru yang membawa pengaruh dan perubahan begitu cepat, tidak terduga, dan tidak linier, yang tidak jarang bahkan keluar dari tatanan, pola dan tata cara yang sudah ada. Fenomena tersebut diantaranya ditandai dengan Internet of Things (IoT) di mana terdapat konektivitas antara manusia, mesin dan data, yang dengan mudah dapat menembus batasan teritorial dan menyentuh seluruh aspek kehidupanbermasyarakat dan bernegara, dibidang sosial, ideologi, politik , ekonomi,  keamanan dan juga dibidang hukum.

Dibidang hukum, acap kali muncul berbagai tantangan yang kompleks, pelik, dan rumit, diantaranya dengan semakin mudahnya seseorang melakukan tindakan negatif dan perilaku kriminal, kejahatan dengan sengaja membuatberita bohong yang menyesatkan, hoax atau malicious deception yangdisebarkan dengan menggunakan media sosial dengan niat untuk memicu terjadinya kesalahpahaman, keributan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi dapat menganggu kemanan dan ketertiban tetapi juga dapat menimbulkan snowball effect yang berimplikasi merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah menggerus semangat nasionalisme, kebhinekaan, persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI yang diperjuangkan dan dibangun sudah sejak lama.

Persoalan lain yang juga perlu mendapat atensi bersama adalahmemanfaatkan kemajuan teknologi  sebagai sarana mempermudah orang melakukan kejahatan, yang selanjutnya tidak hanya mencakup kejahatan siber (cyber crime)saja, melainkan telah menjadi bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan dan turut berkontribusi berkembangnya kejahatan sangat serius (most serious crime) seperti tindak pidana korupsi, peredaran narkotika, terorisme, pencucian uang, maupun berbagai dimensi dan jenis kejahatan lainnya.

Fenomena sedemikian telah memunculkan beragam corak dan varian tindak pidana yang bertransformasi sedemikian rupa dengan berbagai modus operandi baru yang tidak kalah rumit dan pelik, sebagaimana halnya tindak pidana korupsi yang pada awalnya hanya dikenal sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime)kini telah bertransformasi menjadi kejahatan korporasi (corporate crime) dan kejahatan politik (top hat crime). Bahkan, tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai tempat telah menggunakan cryptocurrency, seperti bitcoin yang transaksinya sangat sulit terdeteksi sehingga mempermudah berlangsungnya praktik korupsi karena para pelakunya dapat merencanakan aksinya di suatu tempat dan negarayang untuk kemudian dapat melakukan pencucian uang dengan cara memindahkan, menyembunyikan atau menjual aset yang dikuasainyamelintasi batas-batas teritorial beberapa negara (transnational crime).

Begitu pula halnya dengan modus operandi peredaran gelap narkotika di negara kita, yang semula dilakukan secara konvensional melalui pelabuhan di sepanjang pesisir Selat Malaka dan berbagai pelabuhan tikus yang tersebar di seluruh nusantara, kini telah beralih dengan menggunakan media sosial dan webside (surface web market) maupun jaringan internet tersembunyi (deep web market) yang dilakukan secara anonim dan hanya bisa diakses melalui metode khusus, sehingga mempersulit aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan peredaran gelap yang dilakukan oleh para pelakunya.

Menghadapi kenyataan sedemikian, maka aparat penegak hukum termasuk  Kejaksaan dituntut mestimelakukan perubahan fundamental dalam kompetensi, sekaligus perlunya membangkitkan kesadaran baru untuk terus berbenah,tidak larut terperangkap pada pola pikirbusiness as usual,menggunakan cara-cara dan paradigma lama dalam menyikapi persoalan dan tantangan yang ada. Keberanian melakukan tindakan yang tidak hanya sekadarout of thebox, melainkan juga there is no boxyang untuk menyelesaikan sebuah persoalan khusus, penting dan mendesak kadangkala telah mendorong kita harus membuat terobosan , langkah dan kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bahkan boleh jadi di luar kebiasaan, namun menjadi mutlak dibutuhkan sebagai pijakan, sepanjang apa yang dilakukan tidak menyalahi dan semata ditujukan hanya untuk menciptakan sesuatu yang memang benar-benar berdayaguna dan mendatangkan kemanfaatan besar bagi masyarakat.

 

Saudara-saudara segenap Hadirin yang Saya hormati,

           Berkenaan dengan disrupsi, yang meskipun di satu sisi berpotensi membawa dampak negatif, akan tetapi pada sisi lain juga dapat memberi peluangbesar bagi siapapun yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Hal tersebut patut dipahami mengingat pada era ini di bidang apapun dan disektor kehidupan manapun, ukuran besar tidak lagi menjadi jaminan, namun kelincahan dan kecepatan yang menjadi kunci keberhasilan untuk dapat meraih hasil dan prestasi yang membanggakan. Dalam kondisi sedemikian, maka tidak selalu yang besar memangsa yang kecil, melainkan siapa yang cepat dapat mengalahkan yang lambat. Disrupsi menuntut dilakukannya perubahan cara melihat dan memandang sebuah masalah, agar dapat dipilih dan ditentukan cara, metode maupun strategi terbaik untuk menghadapi dan menyelesaikannya.

Beranjak dari fenomena itulah maka Rapat Kerja yang kita laksanakan kali ini harus mampu merumuskan dan memformulasikan rekomendasi yang tepat, cerdas dan bernas yang kelak dapat diterapkan untuk membangun konektifitas persepsi terhadap institusi antara lain yang berkaitan dengan8 (delapan) Area PerubahanReformasi Birokrasi, meliputi mental aparatur Kejaksaan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan yang bermuara pada kwalitas dan kwantitas pelayanan publik.

Dan menurut hemat saya, salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh untuk membangun persepsi positif terhadap Lembaga kitaadalah melalui transformasi digital secara utuh menyeluruh, bukan secara parsial sporadis. Hal yang sudah semestinya disadari mengingat pemanfaatan teknologi dilingkungan kita sudah tertinggal cukup jauh, tidak hanya dengan pihak swasta, tetapi juga dengan institusi pemerintah dan beberapa lembaga negara lain. Sebab ketika kita masih berkutat pada administrasi konvensional yang demikian bergantung pada kehadiran manusia secara fisik (physical presence), orang lain sudah mengembangkan digitalisasi birokrasi yang berbasiscloud computing, sebuah konsep kerangka kerja komputasi online secara lokal (Local Area Network) maupun internet global dimana terdapat beraneka aplikasi maupun data dan media penyimpanan yang dapat diakses dan digunakan secara berbagi (shared-service) dan secara bersamaan (simultaneous access) oleh para penggunanya. Digitalisasi birokrasi menjadikan business process dapat berjalan secara cepat dan efektif tanpa terkendala dimensi ruang dan waktu, karena pada saat kapanpun dan dimanapun setiap pejabat struktural dapat memberikan instruksi dan arahan disposisi kepada staf bawahannya secara bersamaan dengan harus dikerjakannyatugas-tugas lainnya. Begitu pula halnya dengan penyampaian informasi dan pelaporan kepada user yang dapat diberikan secara real-time, paperless, cepat, dan akurat melalui gadget atau smartphone sehingga seorang pimpinan dapat segera memikirkan dan menentukan solusi tindak lanjutnya. Di samping itu, digitalisasi birokrasi juga dimungkinkan akan dapat dijadikan salah satu fondasi teramat penting bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas kinerja sebuah institusi karena dapat akan lebih memudahkan  pemantauan dan pengawasan yang dengan begitu  sekaligus akan dapat mempercepat intensitas pelayanan publik.

Oleh karenanya, dalam Rakernas kali ini,kembali saya mengajak dan mengingatkan seluruh jajaran Adhyaksatentang perlunya kita semua mengukuhkan semangat baru, bekerja keras meningkatkan dedikasi dan prestasi, menjauhkan diri dari sikap perilaku, perbuatan dan tindakan yang dapat berdampak buruk, mencederai eksistensi dan persepsi yang dengan penuh kesungguhan sedang kita bangun bersama selama ini .Saya yakin dan percaya bahwa hanya dengan memiliki komitmen dan konsistensi sikap seperti ini pada saatnya kelak Kejaksaan akan menjadi institusi penegak hukum yang tidak hanya dikenal, dibutuhkan dan diinginkan, tetapi juga dipuji, dicintai dan dibela keberadaannya.

 

Peserta Rakernas, Insan Adhyaksa yang bertugas di seluruh Penjuru Nusantara yang saya banggakan,

Memasuki tahun kelima Pemerintahan Presiden Joko Widodo, secara kasat mata semua pihak dapat menyaksikan dari saat kesaat dan dari waktu kewaktu telah dicapainya begitu banyakkemajuan dan keberhasilan, dengan dilaksanakannya berbagai program pembangunan yang berhasil diwujudkan, meski memang masih ada beberapa program dan kegiatan yang masih sedang terus dikerjakan untuk diselesaikan. Secara konkret dan jelas capaian kinerja pemerintahdimana kita berada didalamnya,  dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat inflasi, dan berkurangnya jumlah pengangguran, diiringi dengan peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta ketersediaan infrastruktur yang semua hal tersebut telah mampu menjaga trend positif pertumbuhan ekonomimenuju dicapainyacita-cita tujuan nasional kita akanterciptanya kesejahteraan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan Pemerintah melalui agenda prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla, Nawa Cita yang mampu menjadi pondasi penopang visi dan misi dalam membangun negara yang adil dan sejahtera,membalikkan pola pikir dan menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan harus berorientasi Indonesia-sentris, menyentuh dan memprioritaskan daerah terluar, terdepan dan tertinggal, desa dan kota, mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah tanah air.Kebijakan tersebut masih ditopang dan diperkuat dengan upaya sungguh-sungguh dan kerja keras pemerintah untuk mencari solusi dan langkah yang tepat dan cepat dalam mengatasi sederet persoalan kebangsaan dalam skala makro dan mikro.

Berbagai program yang berhasil dilaksanakan dan dicapai tersebut tentunya semakin meneguhkan keyakinan bahwa arah pembangunan nasional telah berlangsungsesuai jalur yang benar. Yang untuk menjaga keberlanjutannyasudah barang tentu sangat diperlukan dukungan kuat, termasuk bagaimana hukum, penegakan hukum dan khususnya institusi penegak hukum Kejaksaan harus berkontribusi memberikan  andil, berpartisipasi aktip melakukan pendampingan, pengawalan dan pengamanan mencegah terjadinya penyimpangan dan gangguan yang berpotensi menggagalkan program pembangunan yang terus akan dilaksanakan. Dukungan yang kita diberikantersebut tidak hanya sebatas dalam perspektif yuridis normatif saja, tetapi pendampingan yang diberikan diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya segenap program pembangunan nasional disegala bidang yang direncanakan. Bertitik tolak pada obsesi tersebut, maka segenap unsur pimpinan dan pembantu pimpinan Kejaksaan baik dipusat maupun daerah beserta segenap jajarannya, tanpa kecuali harus secara sadar dan sungguh-sungguh mengambil bagian, berpartisipasi aktif, menyelaraskan diri dengan langkah kebijakan yang telah digariskan oleh Pimpinan Kejaksaan RI melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara baik, benar, terukur dan dapat dipertanngung jawabkan.

Adapun langkah nyata yang akan kita lakukan untuk mendukung dan mensukseskan jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam waktu dekat ini adalah berupa kesiapan dan keteguhan komitmen jajaran Kejaksaan menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Sebuah kesiapan mengantisipasi terjadinya perbedaan politik yang keras dan tajam serta sikap fanatisme berlebihan,yang berpotensi membangkitkan rasa kebencian, permusuhan, pertikaian bahkan konflik horizontal diantara pihak dan kelompok dalam masyarakat yang saling berhadapan karena perbedaan dalam pilihan sehingga dapat memengaruhi proses pemungutan suara dan berbagai kerawanan lain yang pada akhirnya bermuara pada proses hukum.

Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan menjadisemakin bertambah, tidak sekadar dituntut hanya untuk menghadirkan penegakan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel yang menjadi tugas pokoknya, melainkan harus turut pula bertanggung jawab merawat kehidupan berdemokrasi,menjaga agar proses pemilihan umum berjalan dengan baik, aman, lancar, terhindar dari kecurangan, jujur dan adil..

Berpolitik dengan santun, beretika dan berintegritas, keikut sertaan dalam Pemilusebagai ajang kontestasipenyampaian ide, gagasan,program dan solusi terkait permasalahan bangsa tentunya sangat diperlukan dalam rangkamenjaga kesatuan, persatuan ditengah keberagaman. Yang kata kuncinya adalah sikap kenegarawanan terutama dari para elite politik untuk tidak sekedar mengutamakan kepentingan sesaat mengejar kemenangan, kedudukandan kekuasaan. Tetapi sistem negara demokrasi yang di anut hendaknya dimaknai  merupakan unsur utama mewujudkan harapan mensejahterakan rakyat untuk menikmati masa depan yang lebih baik melalui penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkeadaban.

Untuk itu semua, masih ada  halpenting harus menjadi perhatian segenap jajaran Kejaksaan sebagai Aparatur Sipil Negara adalah, menjaga netralitas dalam penanganan perkara tindak pidana pemilihan. Yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang.

Saya yakin dan percaya, dengan sikap pro aktif segenap insan Adhyaksa untuk mencurahkan segala potensi, tenaga, dan pikiran, semata-mata ditujukan untuk menyukseskan pembangunan nasional, Kejaksaan akan mampu mengukir prestasi yang bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan institusi, melainkan juga lebih dimaksudkan demi kemajuan negeri agar memberi manfaat sebesar-besarnyabagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Segenap peserta Rakernas yang saya cintai dan banggakan,

Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua seluruh insan Adhyaksa dimanapun berada, untuk dalam kebersamaan dan keterpaduan  merespon dengan arif dan baik berbagai dinamika perkembangan dan perobahan paradigma yang terjadi dewasa ini,  karena lazimnya,  permasalahan utama menghadapi sebuah perubahan bukanlah terletak pada ketidak-mampuan tetapi lebih kepada ketidak-mauan. Oleh sebab itu, marilah kitamenyesuaikan dan merobah mindset yang selama ini kerap menyandera kita untuk memilih tetap berada pada zona nyaman (comfort zone), bersikapmalas, mudah menyerah ingin mempertahankan status quo, resisten terhadap perubahan bekerja secara personal bahkan sering menonjolkan sikap ego sektoral. Dunia saat ini sudah banyak berobah, banyak hal yang tidak lagi bisa diselesaikan dan dihadapi secara parsial dan individual tapi memerlukan sinergitas kebersamaan.

“If you want to run fast, run alone; if you want to run far, runtogether. Oleh karenanya, apabila kita meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri kita seraya bergandeng tangan memperkuat soliditas, maka saya yakin kita institusi akan mampu berbuat lebih baik, lebih banyak, dapat bergerak lebih cepat dan melompat lebih jauh.

Saya percaya tidak ada satupun diantara kita yang bercita-cita sekadar menjadi penonton,dan berdiri di luar panggung ditengah desakan perkembangan zaman. Oleh karenanya, sekali lagi saya tegaskan bahwa pemanfaatan teknologi seperti cloud computing untuk memajukan dan mempercepat business processdilingkungan Kejaksaan adalah merupakan sesuatu hal yang mutlak menyemangati dan menjadi inti cita-cita bersama dalam pelaksanaan Rakernas kali ini. Sudah saatnya kita tidak hanya tetap baru memikirkan tetapi sudah seharusnya kita mulai melakukantindakan nyata merespon dan mencari solusikeluar dari berbagai permasalahan yang menjadi penyebab ketertinggalan agar lembaga yang kita cintai ini benar-benar mampu tampil menjadi salah satu garda terdepan dan terbaik dalam proses penegakan hukum di tanah air.

 

Segenap Insan Adhyaksapeserta Rakernas yang Saya Cintai dan Banggakan,

Persoalan berikutnya yang juga perlu kita cermati dalam proses penegakan hukum dewasa ini adalah terkaitperkembangan hukum positif yang begitu dinamis, ditandai adanya perubahan dan pergeseran regulasi serta bertambahnya produk hukum baru yang dalam kenyataannya seringkali justru tidak bersesuaian, tidak tersistem secara baik dan benar, sehingga acapkali menimbulkan perbedaan penafsiran menyebabkan terjadinya benturan satu sama lain, di samping masih terjadiadanya kekaburan dan kekosongan hukum dan peraturan yang sesungguhnya sangat diperlukan.

Permasalahan normatif laindengan adanya dinamika perkembangan dan perubahan norma hukumyang bersumber daribeberapa PutusanMahkamah Konstitusi yang terasa cenderung lebih memberi perlindungan berlebihan, mengedepankan kepentingan tersangka, terdakwa maupun terpidana, yang dengan begitu semakin memperlemah perlindungan dan upaya membela memperjuangkan kepentingan korban dan negara terhadap sebuah tindak kriminal yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penegakan hukum oleh Kejaksaan harus melalui jalan panjang,, pelik dan tidak mudah , memakan waktu, dan kadang melelahkan. Oleh karena itulah , diundangnya Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai narasumber dalam kesempatan Rakernas ini, kiranya dapat memberi penjelasan dan pencerahan tentang banyak hal dan permasalahan yang dapat dimanfaatkan untuk diangkat menjadi topik menarik  yang patut didiskusikan.

Karena menghadapi kenyataan yang ada seperti itu, tidak boleh membuat kita berkecil hati dan patah semangat, melainkan sebaliknya harus menganggapnya sebagai sebuah tantangan yang harus diatasi  dengan tetap gigih, cerdas dan cermat, sambil mencari strategi dan cara bertindak yang tepat, efektif, dan efisien demi tercapainya target dan tujuan mewujudkan penegakan hukum yang baik dan benar sesuai due process of law.

 

Saudara-saudara sekalian,

Sudah berulangkali pula saya nyatakan dalam beberapa kesempatan dan kali inipun ingin saya ulang sampaikan akan pentingnya membangun hubungan kerjasama sinergis, koordinatif, dan konstruktif baik dalam kaitan hubungan instansional maupun fungsional dengan berbagai pihak yang memiliki korelasi dalam upaya peningkatan  kinerja dan pelaksanaan tugas pokok kita sebagai penegak hukum.  Hal ini perlu untuk menegaskan bahwa hubungan kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan  baik dan harmonis dipastikan akan menciptakan suasana kondusif diantara instansi dan elemen yang satu sama lain akan menjadi sebuah kekuatan yang utuh dan solid dalam mencapai tujuan bersama.

Demikian pula halnya, untuk memperkuat komitmen dan tekad bersama segenap unsur penegak hukum dalam penanganan perkara agar sejalan dan terintegrasi, maka koordinasi yang intens antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian juga diperlukan ditengah kelebihan dan keterbatasan sarana, prasarana, jaringan, ketersediaan personil, pengalaman, kemampuan tatapi juga kewenanganmasing-masing pihak yang tidak sama.  Berkenaan hal ini, kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan dan memadukan kewenangan tersebut termasuk upaya menyatukan pemikiran, sikap dan tindakan menjadi sebuah kebutuhan guna mengantisipasi berbagai problematika hukum yang dihadapi bersama secara holistik, komprehensif, efektif dan efisien.

Langkah koordinasi tersebut perlu ditegaskan disini, tanpa harus mengesampingkan jati diri dan mengorbankan hal prinsip yang harus tetap dipegang teguh dan pertahankan. Diantaranya bahwa posisi dan FungsiJaksa tetapberada pada titik sentral, ditengah sebagai poros penanganan perkarasebagai implementasi  asasdominus litis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Begitu pula halnya dengan kewenangan lain seperti deponeeringmerupakan hak prerogatif yang dimiliki hanya oleh Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kerjasama sinergis yang sejuk dan harmonis seperti itu sudah seharusnya juga terbangun mewarnai hubungan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dengan Lembaga  Kejaksaan RI. sebagai partner strategisnya, yang sudah selayaknya pula KKRI menempatkan posisi Kejaksaan sebagai subjek dalam upaya bersamamenjaga, memperbaiki dan mendorong peningkatan kinerjanya agar menjadi lebih maju, lebih berprestasi dan lebih baik. Serta menghindari pemahaman yang menganggapnyahanya sebagai objek yangjustru harus dicari kekurangan dan  kesalahannya ditengah suasana penuh praduga dan kecurigaan , dengan menyertakan dan menggandeng pihak lain yang belum tentu memahami dan relevan dengan kebutuhan, hal-hal yang diperlukanberupa masukan, rekomendasi dan saran tentang apa dan bagaimana harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya, penyampaian oleh narasumber Ketua Komisi Yudisial dalam Rakernas kali ini, tidak hanya akan menambah wawasan kita saja, melainkan juga dapat dijadikan sebagai pembanding dan bahan evaluasi agar hubungan interaksi dengan lembaga pengawas eksternal yang dibentuk untuk melengkapi, menjaga dan mendukung keberhasilan penegakkan hukum dalam semangat kemitraan dapat terjalin dengan lebih baik, lebih berdaya guna dan lebih berhasil  guna.

Hal lain yang dalam kesempatan ini patut pula mendapat perhatian dan atensi kita bersama, adalah berkenaan hubungan kerjasama yang telah dibuat dengan berbagai pihak instansi dan institusi, baik DalamNegeri  maupun Luar Negeri melalui penandatanganan berbagai nota kesepahaman yang dilasanakan selama ini,hendaknya tidak dianggap hanya sebagai peristiwa seremonial tanpa kelanjutan dan tanpa makna. Oleh karena itu  apa yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama dimaksudhendaknya segera diimplementasikan dalam aksi nyata sesuai kepentingan, maksud dan tujuannya.

 

Hadirin, para undangan dan segenap peserta Rakernasyang berbahagia,     

Berkenaanberbagai persoalan yang sebagian telah saya sampaikan, terdapat beberapa hal dan masalah yangperlu mendapat perhatian dan penekanan untuk memdapat prioritas, agar segera dikaji, dibahas secara mendalam dan dirumuskan hasilnya dalam Rakernas ini, agar dimengerti dan dipahami dan selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab bersama secara sinergis antar sesama bidang disemua satuan kerja, sesuai kebutuhan, kepentingandan permasalahan yang ada.

  1. Bidang Pembinaan
  2. Pembangunan dan pengembanganPusat Data Perencanaan berbasis IT, yang mampu menyiapkan dan menghimpun data secara riil, lengkap dan akurat agar dengan mudah dan cepat dapat dipergunakan sebagai bahan dan acuan dalam proses penyusunan anggaran dan programkerja yang akan dilaksanakan serta besaran budget yang diperlukan.Dilakukan juga dengan cara mendorong setiap Satuan Kerja untuk menyampaikan data masing-masing yang dapat diakses secara real-time.
  3. Upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci mengejar ketertinggalan, menghadapi kompetisidan persaingan sejalan dengan adanya dinamika perobahan dan perkembangan disemua aspek kehidupan yang telah memunculkan aneka permasalahn yang timbul dan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Yang berkenaan hal ini, maka pemutakhiran data kepegawaian yang dapat menampilkan data personal para Jaksa dan Pegawai secara lengkap dan komprehensif tentang pendidikan, pengalaman penugasan, trackrecorddan data lainnya yang dianggap penting dan diperlukan bisa dengan mudah dan cepat dapat disajikan pada setiap saat diperlukan. Untuk itu Penyusunan Pedoman Pengembangan Pengelolaan Database Pegawai Kejaksaanmenjadi sebuah hal penting yang perlu segera di buat dengan baik dan wujudkan.
  4. Bahwa kebijakan dalam pelaksanaan mutasi dan promosi akan didasarkan pada dipenuhinya secara simultan dan bersamaan aspek Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Integritas , sehingga tidak akan terjadi kesan like and dislike dan tidak pula terikat pada budaya urut kacang yang semata-mata hanya lebih mendahulukan danmengutamakan segi
  5. Pentingnya dilakukan evaluasi dan analisa atas berbagai peraturan dan kebijakan kepegawaian di lingkungan Kejaksaan melalui metode Regulatory Impact Assessment(RIA), sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika organisasi.
  6. Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI hendaknya diikuti dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian pengelolaan , penyajian dan pembuatan Laporan Keuangan dapat dilakukan secara tuntas, menyeluruh, dan akuntabel.
  7. Pelaksanaan dan Penerapan Tilang Secara Elektronik (e-tilang)perlu segera dikoordinasikan dengan semua pihak terkait, disesuaikan dalam praktek pelaksanaanyadengan baik agar tidak terjadi kekeliruan, penyimpangan dan pengendapan saldo pada Rekening Tilang Nasional agar tidak mempengaruhi target PNBP yang telah ditentukan.
  8. Penyelenggaraanarsipagar dikoordinasikan dengan Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, agar penataan, penyusunandan mekanisme tata cara pengelolaannya dapat segera dilakukan dan disesuaikan dengan pembangunan arsip berbasis teknologi informasi.
  9. Mendesak tentang perlunya segera dilakukan inventarisasi data tanah dan aset lainnya milik Kejaksaan sesuai aplikasi SIMANTAP dan SIMAN, dilanjutkan dengan mempercepat proses sertifikasi dan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan agar semuanya memiliki legalitas yang kuat, lengkap dan jelas.
  10. Sebagai tindak lanjut rekomendasi Rapat Kerja Nasional Tahun 2017 berkenaan upaya menempatkan Central Authority berada dan menjadi domein Kejaksaan RI, kiranyaperlu dibuat rumusan yang jelas dan konkrit tentang langkah, pemikirandan upaya strategis diantaranyatentang pembentukanPusat Penanganan Kejahatan Transnasional.
  11. Proses legislasi nasional yang sedang dilakukan Pemerintah bersama-sama dengan DPR khususnya berkenaan penyusunan regulasi yang berkaitan erat dengan organisasi, tugas,kewenangan dan fungsi Kejaksaan seperti RKUHP, RKUHAP, RUU Penyadapan, Revisi Undang-Undang ASN, dan sebagainya perlu dikawal, dipantau dan diikuti terus perkembangannya.
  12. Penanganandan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan yang masih belum terselesaikan karena beberapa kendala struktural yang dihadapi, sejalan dengan program zero outstanding hendaknyabenda sitaan, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi dimaksud segera didata dan diinventarisir dengan lebih cermat dan lengkap termasuk permasalahn dan hambatannya agar selanjutnya dapat ditentukan solusi tuntas penyelesaiannya ditahun 2019 dan sebelum tahun 2020.

Sejalan dengan itu maka pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) dan Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis tentang mekanisme kerja, tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan secara berjenjang dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung perlu pula segera dilakukan.

  1. Perlunya dilakukan revitalisasi tugas, fungsi dan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagai katalisator bagi upaya yang akan terus menerus dilakukan untukmemperkuat dan mengukuhkan eksistensi lembaga Kejaksaan melalui langkah-langkah perbaikan, pemantaban dan penyempurnaan lembaga Kejaksaan dengan berbasis riset dan penelitian untuk merumuskan formula yang tepat bagi pengembangan organisasi maupun sumber daya insan

 

 

  1. Sangat dirasakan perlunya disediakan anggaran bagi peremajaan perangkat elektronik, kapasitas bandwidth jaringan, dan pengembangan Case Management System untuk menunjang intensitas kinerja Kejaksaan.

 

  1. Bidang Intelijen
  2. Memasuki rentang waktu tahun keempat, kehadirannya, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) tidak lagi dapat dikatakan sebagai barang baru,yang didalam perjalanannya hingga saat ini TP4 telah cukup banyak berbuat dan memberikan kontribusi mendampingi dan mengamankan serta mendorong terlaksananya pembangunan berbagai proyek strategis nasional, baik pusat maupun daerah. Sehingga pekerjaan berhasil diselesaikan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, terhindar dari penyimpangan, pemborosan dan gangguan. Apresiasi, dan penghargaan yang diberikan kepada kita dengan adanya TP4 tersebut semakin menambah semangat dan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan tidak keliru, karenanya patut dipertahankanuntuk terus dilanjutkan. Semakin banyaknya permintaan pendampingan kepada TP4 Pusat maupun Daerah sekarang ini juga merupakan indikator tentang pengakuan dan kepercayaan yang semakin meningkat kepada Kejaksaanyang dianggapnya telah memberikan rasa aman dan tenteram berkat suasana kondusif yang ada, sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lancar, tidak lagi terbebani kekhawatiran, dicegah terjadinya kesalahanyang dapat berujung pada pertanggungjawaban dan proses hukum.Karenanyaapa yang kita hadapi dengan datangnya sejumlah permintaan pendampingan yang melampaui perkiraan ini harus kita maknai sebagai sebuah tanggung jawab besar kita bersama yang harus kita terima dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita semuatidak menghendaki pandangan positip yang berhasil kita raih melalui kinerja TP4 yang menjadi program unggulan kita ini tercedarai ditengah upaya kita mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga kita ini. Oleh sebab itu saya merasa sangat kecewa dan geram ketika ada diantara kita yang justru telah memanfaatkan kegiatan TP4sebagai sarana untuk mencari untung dengan meminta-minta proyek, mengejar rente dan berbagai bentuk perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan. Dan untuk tindak penyimpangan serta praktek-praktek buruk seperti ini saya nyatakan disini bahwa kita tidak akan mentolerir dan tidak akan ada kompromi untuk harus segera dievaluasi,ditertibkan dan dilakukan penindakan.

Masih berkenaan dengan TP4, saya juga masih mendengar adanya pemahaman keliru yang telah membuat disharmoni kerja bersama antara Bidang Intelijen, Bidang Perdata,Tata Usaha Negara dan Bidang Tindak Pidana Khusus, yang berpotensi menjadi penghambat peran dan pelaksanaan kegiatan terutama di daerah. Oleh karenanya, dalam Rakernas ini perlu dirumuskan kesamaan persepsi bahwa keberadaan TP4 justru dimaksudkan untuk memperpadukan ketiga-tiganya, dengan memposisikan Bidang Intelijen berada di depan karena memiliki karakteristik yang lebih luwes dan fleksibel dalam peran pendampingan dan pencegahan, sekalggus mampu bertindak sebagai pendukung (supporting) disamping juga sebagai unit pelaksana (acting unit). Namun dalamhal permintaan pendampingan yang lebih memerlukan dibuatnya legal opinion, legal assistance, dan legal auditataupundenganditerimanya Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dalam masalah perdata ataupun TUNmakasudahseharusnya semua itu menjadi tugas yang hanya dapat dilakukan oleh BidangPerdata dan Tata Usaha Negara.. Disamping itu mengingat keberadaan dan eksistensi TP4 bukanlah dimaksudkan untuk dijadikan bunker tempat berlindung bagi para koruptor atau calon koruptoruntuk melakukan praktek perbuatannya, maka TP4 semata-mata harus justru ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, profesional, transparan, dan akuntabel, sehinggatatkala ditemukan tindak penyimpangan hukum yang dilakukan secara sengaja sertaditemukan cukup  bukti kuat, tidak terbantahkan dan telah mengakibatkantimbulnya kerugian keuangan negara, maka barulah Bidang Pidana Khususbergerak melakukan penindakan hukum secara represif.

Bidang Intelijen, Datun, serta Pidsus karenanya harusselalu berkoordinasi bersama, segera menyusun, merumuskan, dan memformulasikanStandard Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan fungsi TP4 agar semakin mampu meningkatkan kinerja TP4 pada khususnya, dan Kejaksaan pada umumnya.

  1. Pada kesempatan ini saya juga kembali menginstruksikan agar ProgramPenerangan dan Penyuluhan Hukum, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan Jaksa Masuk Pesantren (JMP)terlebih dikalangan generasi milenialdapat dilakukan dengan metoda dan cara-cara yang lebihkreatif dan inovatif, melalui audio danvideo-streaming, Instagram, Facebook, YouTube, maupun media sosial lainnya.
  2. Optimalisasi keberadaan dan fungsi situs Jaga Negeri danAplikasi Jaga Desa, sebagai sistem informasi dan deteksi dini dalam rangka menjalankan fungsi PAKEM, Pengawasan Barang cetakan, dan PORA perlu dirawat, dikoordinasikan dan routin dilakukan.
  3. Program Tabur31.1 baik dalam lingkup nasional maupun internasional sekaligus pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Tangkap Buronan (SITABUR) untuk menuntaskan penanganan setiap perkara dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi kinerja agar dapat dicapai hasil yang lebih baik dan lebihparipurna perlu semakin digalakkan dan diintensifkan.
  4. Pembangunan Pos Intelijen Kejaksaan di setiap pelabuhan dan bandara agar dapat berperan optimal sebagai pintu terdepan dalam mengawasi lalu lintas manusia maupun barang sehingga dapat secara cepat mendeteksi segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan.
  5. Dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019, perlu lebih ditingkatkan secara optimal peran dan fungsi intelijen Kejaksaanantara lain melalui, Adhyaksa Command Centre di Kejagung, seluruh Kejati,Kejari dan Cabjari, pembuatan Kirka Intelijen maupun pemetaan titik rawan pemilu pada setiap tempat dan tahapan penyelenggaraan, Penyediaan Bank Data Intelijen, serta peningkatan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan berbagai elemen masyarakatlainnyasebagai langkah antisipasiberkenaan kemungkinan adanya AGHT pada saat penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019agar segera dapat dilakukan cegah dini untuk mengatasinya.
  6. Pembangunan metode pelaporan secara paperless dan real timeperlu secepatnya dilakukan, agar dapat menyajikan bahan masukan dan informasi bagi pimpinan dengan cepat, tepat, dan akurat.
  7. Penyusunan panduan teknis kegiatan digital forensikdilingkungan Kejaksaan dan sertifikasi Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RIagar dapat memanfaatkan perangkat digital forensik yang telah tersediasecara optimal sebagaimana mestinya, mejadi sebuah keharusan.
  8. Terkait kemungkinan adanya ancaman maupun intimidasi terhadap Jaksa ataupun keluarganya saat sedang menangani suatu perkara, maka perlu dirumuskan Petunjuk Teknis tentang Perlindungan Jaksa, mengacu pada standar internasional UN Guidelines on the Role of Prosecutors, gunamemastikan dapat dilaksanakannya tugas dan fungsi yang dembannya dengan perasaan tenang danaman.
  9. Hal lain yangharus dianggap cukup penting menjadi tugas bidang intelijen adalah berkaitan publikasi kinerja Kejaksaan baik di pusat maupun daerah. Bukan bermaksud ingin menonjolkan diri, tetapi hal tersebut perlu dan harus dilakukan secara aktif semata-mata agar masyarakat dan semua pihak mengetahui sejauh mana jajaran Kejaksaan RI berbuat dan seberapa banyak hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan semua media yang ada, baik cetak, elektronik, maupun onlinedan media komunikasi publikasi lainnya.

 

  1. Bidang Tindak Pidana Umum
  2. Selama ini masih sering muncul postulat dan pendapat miring ditengah masyarakat yang menyerap perhatian, tentang penegakan hukum di Indonesia yang dianggap “tajam kebawah dan tumpul keatas”. Beberapa kasus hukum dibeberkan dan dipercontohkan, antara lain kasus Mbok Minah orang tua yang dituduh mencuri hanya beberapa biji kakao, kasus tuduhan fitnah dan pencemaran nama nama baik melalui IT, oleh Prita yang sebenarnya adalah korban malpraktek sebuah RS Swasta di Tanggerang, kasus seorang pembantu yg dilaporkan karena dituduh mencuri piring milik majikannya, dan perkara terakhir yang saat ini masih ramai dan hangat dibicarakan, menyita perhatian hampir semua pihak kalangan dalam masyarakat, dari mulai para aktivis, pengamat, pemerhati, pakar hukum hingga mengundang tanggapan dari Presiden adalahkasus Baiq Nuril seorang pegawai honorer disebuah SMA di Mataram NTB yang dianggap sebagai korban pelecehan oleh Kepala Sekolahnya, tetapi justru harus menjalani hukuman karena adanya putusan kasasi MA yang menyatakannya terbukti bersalah harus dihukum dan membayar denda yang jumlahnya tidak sedikit. Penanganan perkara dimaksud secara prosedural proses hukum berdasar ketentuan beracara tidak ada yang salah. Semua tahapan sudah dilalui, dari sejak penyidikan oleh Penyidik Polri, tahap pra penuntutan oleh JPU, tahap persidangan dari tingkat PN sampai pada tingkat Kasasi ke MA. Bahwa benar, setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Kejaksaan. Namun demikian ketika hal tersebut disampaikan secara normatif dan terbuka oleh Kajari Mataram, maka munculah reaksi, aneka tanggapan dan penilaian tentang ketidak adilan dalam penanganan perkara dimaksud. Yang hampir semuanya bernada sumbang dan negatip termasuk kepada Jaksa dan Kejaksaan.Kenyataan seperti layak kita jadikan sebagai pelajaran berharga, bahwa sesuatu yang benar tidak selamanya diterima dan dianggap baik. Perkara pidana yang menjadikan Baiq Nuril yang diputus terbukti bersalah dan mendapat hukuman, berdasarkan putusan kasasi MA atas tuduhan mendisribusi dan mentransmisikan hasil rekamannya kepada seseorang sehingga akhirnya tersebar dimuka umum sesuai Pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE.telah melalui proses dan diatangani dengan benar. Namun demikian karena sebagian besar masyarakat menilai bahwa menghukum Baiq Nuril dianggap sangat tidak adil maka protes atas putusan perkara tersebut terjadi dimana-mana. Anggapan bahwa penegak hukum MA, Kejaksaan, Hakim dan lagi-lagi tuduhan terutama terhadap Jaksa yang tidak peka dan telah menginjak-injak rasa keadilan masyarakat terlontar demikian meluas dan keras.Sekali lagi kita perlu menjadikan kasus seperti ini sebagai pelajaran berharga agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Kepekaan dan sesitifitas dalam penangannya harus kita lakukan dan pertimbangkan dengan sangat hati-hati. Penjelasan dengan benar dan komprehensif agar orang memahami permasalahannya secara utuh juga perlu dilakukan, agar tidak menimbulkan persepsi dan pandangan yang tidak sepenuhnya benar. Bahwa kepada siapapun yang terbukti bersalah harus menerima konsekwensi hukumannya adalah hal prinsip dan harus ditegakkan. Namun kearifan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan juga tidak boleh diabaikan. Dalam kasus Baiq Nuril ini maka supaya menjadi adil dan berimbang dalam penangannya maka keduanya dalam perkara masing-masing yang berbeda mesti ditangani secara adil dan berimbang agar tidak dituduh terjadinya disparitas dalam memperlakukannya. Kalau benar laporannya sudah diterima oleh Penyidik, maka kasus tuduhan melakukan pelecehan oleh sang Kepala Sekolah harus segera pula dituntaskan penangananya. Sedangkan sesuai arahan saya untuk pelaksaan putusan atas terpidana Baiq Nuril sendiri yang akan mengajukan PK ke MA dengan mempertimbangkan persepsi rasa keadilan yang disampaikan diteangah masyarakat kita pertimbangkan penundaan eksekusinya.
  3. Dengan maraknya kejahatan dengan modus operandi menghimpun dana masyarakat, Penuntut Umum dalam penanganan perkaranya sejak awal harus mengenali jenis dan banyaknya barang bukti yang disita penyidik, selanjutnya harus pula menginventarisir dan memastikan perkiraan jumlah kerugian yang diderita oleh para korbannya. Supaya ketika harus melaksanakan putusan pengadilan khususnya yang berkaitan dengan barang buktinya kelak, dapat ditentukan mekanisme dan tatacarapengembalian serta penyerahannya kepada para korban yang berhak menerimanya. Dan pada umumnya karenajumlah dan nilai barang buktinya tidak pernah sebanding dengan total keseluruhan kerugian yang diderita oleh demikian banyak korbannya maka pengembalian dan besarannya lebih baik diserahkan kepada para korban melalui Perwakilan yang ditunjuk daiantara mereka untuk memverifikasi dan menyelesaikannya. Jaksa sebagai eksekutor dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Sudah dimulai sejak tahap prapenuntutan, petunjuk yang disampaikan kepada penyidik hendaknya dirumuskan dengan benar terkait bukan hanya kelengkapan materiinya tetapi harus juga mengindahkan kelengkapan formil barang buktinyauntukmenentukan kejelasan status, posisi, kedudukan dan kepentingan para
  4. Berkenaan perkara yang berkaitan dengan isu SARA seperti tindak pidana penistaan/penodaan agama yang sangat peka dan sensitif diperlukan kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan Berbagai jenis perkara yang berpotensi menimbulkan gejolak dalam masyarakat ini saya minta kepada para Jaksa peneliti agar melakukan prapenuntutan dengan profesional, mendalam dan sungguh-sungguh, meneliti dengan benar dan sungguh-sungguhpemenuhan dan kesesuaian alat bukti, fakta, dan niat jahat (mens rea), serta rangkaian fakta perbuatan (actus reus) dari pelaku sesuai rumusan delik yang dituduhkan. Selain itu, ada baiknya Bidang Pidum merumuskan aturan yang mewajibkan setiap tahap penanganan perkara dimaksud, untuk dikonsultasikan dan dibuatkan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
  5. Persoalan lain berkenaan penegakan hukum terhadap perkara kejahatan narkotika disamping kecenderungannya yang semakin meningkat, baikkwalitas maupun kwantitasnya, jaringan peredarannya juga semakin meluas dengan jumlah korban dan kerugian yang semakin banyak dan semakin besar. Karenanya pernyataan perang terhadap narkoba yang dicanangkan oleh pemerintah dan negaraharus kita sikapi dengan penegakan hukum yang konsisten, keras dan tegas. Kita tidak boleh berkompromi dengan jenis perkara yang satu ini. Dan meskipunselama ini dapat dikatakan belum pernah ada bandar ataupun pemilik barang haram itu yang berhasil ditemukan dan diterima perkaranya karena hampir semua pelaku yang berhasil ditangkap dan diajukan kepersidangan selalu mengaku hanya sebagai kurir atau upahan, namun dalam banyak kasus yang kita tangani, kita tetap menganggapnya sebagai anggota dari jaringan sindikat peredaran narkotikainternasional yang dengan jumlah barang bukti sangat besar bahkan sampai bilangan beberapa ton, maka sudah sepatutnya dituntut hukuman berat dan maksimal. Permasalahan lain dalam penanganan perkara ini adalah belum adanya pengaturan yang jelas mengenai pihak yang dibebani kewajiban membuktikan kualifikasi para pelaku pecandu, yang saat ini hanya sangat tergantung pada inisiatif penyidik.Untuk mengisi kekosongan hukum ini maka perlu dirumuskan peraturan teknis mengenai keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk dalam memberikan petunjuk kepada penyidik agar melampirkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine,Darah atau Rambut dari pelaku/tersangka dalam berkas perkaranya dengan tujuan agar dapat dilakukan verifikasi terkait kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika yang diajukanya.
  6. Hal lain adalahperlunya pula dipahamitentang barang bukti elektronik yang memiliki karakter unik, berbeda dengan bukti konvensional yang tanpa penanganan atau pemeriksaan yang benar maka bukti elektronik tersebut akan bisa berubah kondisi dan manfaatnya. Oleh karenanya, perlu dirumuskan petunjuk teknis terkait autentikasi dan pengamananya supaya dapat diakses dengan baik dan dimanfaatkan dengan maksimal serta dijamin agar tidak berobah kondisinya, agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat menjadibukti yang sah di persidangan.
  7. Berkaitan penanganan tindak pidana pemilu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.Pertama, kesiapan dan persiapan para Jaksa yang ditugaskan sebagai anggota Sentra Gakumdu, hendaknya memahami dengan benar regulasi peraturan perundangan tentang pemilu, menguasai setiap permasalahanyang ada agar segera dapat diselesaikan, mengingat alokasi waktu penanganan perkara pemilu yang singkat dan terbatas.Kedua, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peradilan in absentia bagi pelaku tindak pidana pemiluyang cenderung dengan sengaja berusaha menyiasati limitasi waktu penanganan perkara pidana pemilihan dengan maksud agar menjadi kadaluwarsa. Ketiga, Sebagai bagian dan unsur Sentra Gakumdu, maka Bawaslu/ Panwaslu, Penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing memiliki kapasitas dan tugas sesuai kewenangan dalam proses penegakan hukum perkara pidana pemilihan. Bawaslu/Panwaslu sebagai filter yang menilai apakah temuan, laporan dan pengaduan yang diterima termasuk kategori pelanggaran pemilihan.Selanjutnya Penyidik Polri bertugas menindak lanjuti melakukan penyidikan perkaranya. Sedangkan pada tahap berikutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan perkaranya kepersidangan pengadilan. Disini JPU sebenarnyalah memiliki peran yang sangat menentukanatas perkara-perkara yang ada apakah cukup memenuhi unsur dan alasan untuk patut dan layak dilakukan penuntutan dipersidangan.Oleh sebab itu disini seorang JPU dituntut harus bersikap profesionaldan independen, bebas dari berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas penanganan perkara yang menjadi tugasnya.Hal ini pula yang melatarbelakangi pertimbangan ditentukannya Sentra Gakumdu berada disatu atap untuk mempercepat dan memudahkan koordinasi dan pembahasan bersama setiap perkara sejak awal ditemukan dan diterima.
  8. Dalam hal penanganan perkara terorisme yang biasa mengakibatkan jatuhnyakorban luka atau tewas, perlu diberikannya perlindungan kepada para korban tersebutberupa memberikan kompensasi dan restitusi. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah agar JPU menyatakannya dalam Surat Tuntutan yang diajukannya agar selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan dalam putusannya.Oleh karena itu, perlu dirumuskan petunjuk teknis terkait prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana terorisme ini agar mendapat perhatian, menjadi acuan dan memudahkan para JPU dalam praktek pelaksanaannya.

 

  1. Bidang Tindak Pidana Khusus
  2. Terkait diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (Beneficial Ownership), hendaknya segenap jajaran Bidang Pidana Khusus segera menguasai ketentuan itu dengan baik supaya mampu menerapkan dan mengimplementasikannyaketika menangani perkara korupsi dan TPPU agar tidak hanya terpaku hanya pada pelaku pelaksananya saja, tetapi harus juga dapat menjaring mereka yang mendapatkan keuntungan atau menerima manfaat dari hasil kejahatan
  3. Terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres, Bidang Pidsus juga perlu turut mencermatinya untuk menyikapi kemungkinan ada peserta pemilu yang diduga kuat terlibat korupsi,namun patut dipertimbangkan untuk menunda dulu proses hukum penanganan perkaranya, terkaitkomitmen kebijakanyang hal tersebut bukan berarti pengusutan dan pengungkapan kasusnyadihentikan, tetapi penundaan tersebut lebih dimaksudkan guna menghindari tuduhan balik telah terjadinyakriminalisasi ataupun politisasi dan untuk menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan tanpa adanya kegaduhan dan tidak terganggu pelaksanaannya.
  4. Untuk menghindari tunggakan perkara yang tersangka pelakunya belum segera berhasil ditemukan karena melarikan diri, maka guna menciptakan keseragaman dalam penyelesaianya, dipandang penting untuk membuat petunjuk teknis tentang penanganan dan tatacara melimpahkannya ke Pengadilanuntuk disidangkan secara in absentia. Dan yang lebih penting disini adalahguna memberikan kepastian hukum bahwa semua berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, cukup bukti danmemenuhi semua unsur harus berakhir dipersidangan untuk mendapat keputusan hakim.
  5. Dalam rangka asset recoverysebagai upayamemulihkankerugiankeuangannegaraatas barang-barang yang tidak diakui siapa pemiliknyanamun aset atau barang yang ditemukan oleh penyidik tersebut diduga kuat berasal atau merupakan bagian dari hasil korupsi atau pencucian uangdalam perkara yang sedang ditanganinya,  maka sebagai implementasi pendekatan follow the money dan follow the asset, selayaknya patut dipertimbangkan untuk memedomani dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
  6. Mengembangkan Sistem Penyimpanan Data dan Pelaporan Penanganan Perkara Berbasis Teknologi Informasi Digital, untuk mempermudah pemantauan kinerja sekaligus mempercepat proses penyelesaian perkara yang ditangani satuan kerja Bidang Pidana Khusus kiranya juga penting dilakukan.

 

 

  1. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
  2. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk mendapatkan Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan dan permintaan pendampingan dan pengawalan melalui TP4, maka guna menghindari kecenderungan dan kemungkinan adanya sementara pihak yang justru melakukannya hanya untuk menjadikannya sebagai alasan pembenar ketika melakukan penyimpangan dan harus menghadapi madalah hukum, maka saya anjurkan agar para JPN Bidang Datun benar-benar mendalami permasalahan yang dimintakan pendapat dan pertimbangan hukum, mencermati semua data yang disampaikan dan memedomani segala peraturan terkait yang mendasarinya. Sekali lagi, hal  ini perlu dilakukan disamping untuk meningkatkan kualitas pembuatan legal opiniondan legal auditoleh Bidang Datunjuga untuk menghindari timbulnya conflict of interest, menghalangi dan menyandera kemunkinan Kejaksaan suatu saat harus mengungkap dugaan korupsi dikarenakan adanya legal opinion dan legal audit yang pernah diberikan.
  3. Kinerja Bidang Datun tidak semata-mata hanya diukur dari aspek kuantitas, seberapa banyak MoU maupun SKK yang telah dibuat dan diterima, tetapi keberhasilan memenangkan perkara baik perdata maupun TUN, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat, litigasi atau non litigasi juga menjadi ukuran tersendiri. Begitu pula halnya dengan  keberhasilan meningkatkan kualitas kinerjanya antara lain dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum membubarkan dan mempailitkan Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan,untuk mencegah jatuhnya korban dari praktek bisnis menyimpang yang berpotensi merugikan masyarakat atau juga negara.
  4. Sebagai tindak lanjut adanya Penetapan Pembubaran ataupun Putusan PailitPerseroan Terbatas, maka Bidang Datun perlu menyiapkan Petunjuk Teknis terkait Tata Cara dan Prosedur Pembubaran/Pemailitan Perseroan Terbatas untuk dapat dijadikan acuan dan indikator bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menempuh upaya tersebut dan menyampaikan contoh putusan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan pembubaran atau pemailitan PT , oleh JPN kepada seluruh jajaran Kejaksaan Daerah seperti antara lain Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu tentang pembubaran Wijaya Cipta Perdana.
  5. Berkenaan pembuatan MoU antara Kejaksaan dengan berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD maupun dengan instansi pemerintah lainnya, maka kembali saya ingin menekankan agar hal tersebut tidak dianggap sekedar sebagai formalitas belaka, melainkan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata sebagai kontribusi Kejaksaan mendukung kepentingan semua pihak yang memerlukan bantuan kerjasama dan dukungan. Hal ini perlu terutama sebagai upaya guna memupuk dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi kita. Yang oleh karenanya, Bidang Datun dan juga Bidang Bidang lain secara terus menerus harus meningkatkan kesiapan, persiapan,kualitas dan profesionalitas jajaran dan lingkungan kerjanya, untuk dapat merespon dengan baik animo para stakeholderyang menghendaki bekerjasama dapat terus terjaga, agar dengan demikian selanjutnya mereka akan menjadi corong kita untuk menyampaikan pada pihak lain tentang betapa besar manfaat yang diperoleh ketika menjalin hubungan kerjasama dengan Kejaksaan.
  6. Sehubungan dengan semakin banyaknya perkara arbitrase internasional yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara, maka saya meminta agar Jaksa Pengacara Negara meningkatkan kompetensinya belajar dari keberhasilan dan juga kegagalan yang ada, mengikuti pelatihan, seminar, FGD maupun diklat teknis yang ada, baik di dalam negeri maupun di negara lain diluar negeri. Yang untuk ini saya juga minta bahwa keterbatasan anggaran yang ada tidak dijadikan penghalang, bagi kita, karena upaya peningkatan kompetensi melalui kegiatan workshop, Focus Group Discussiondimaksud dapat dilakukanmelalui pemberian beasiswa/sponsorship melalui kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana yang berlangsung selama ini.

 

  1. Bidang Pengawasan
  2. Kita semua menyadari, untuk membangun lembaga Kejaksaan yang dihormati, diperhitungkan, disegani dan dicintai,yang bermartabat dan terpercaya, mutlak diperlukan adanya Insan Adhyaksa yang dapat dijamin kualitas dan integritasYang berkenaan dengan ituperan dan tanggung jawab Bidang Pengawasan menjadi sangat penting dan sangat diharapkan. Karenanyadalam menjalankan tugas dan fungsinya jajaran kerja Bidang Pengawasan harus mampu memposisikan diri sebagai contoh, pelopor sekaligus pendorong kebaikan agar layak menyandang predikat sebagai instrumen penertiban, pembenahan dan perbaikan.Sejalan dengan itumaka sistem pengawasan internal harus selalu disesuaikan untuk dapat mendukung setiap kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
  3. Berkenaan dengan sedang dilaksanakannya program dan kebijakanterwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)dibeberapa satuan kerjaKejagung, Kejati dan Kejari, sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dilibatkan untuk berperan aktipdalampenguatan monitoring yang salah satunya dilakukan melalui penyediaan media layanan berbasis teknologi informasi sehingga dapat memudahkan akses bagi siapapun untuk melakukan Perubahan paradigma pengawasan internal dari watchdog menjadi consultant dan catalystharus ditindaklanjuti secara konsisten dan konsekuen oleh segenap jajaran pengawasan, menyampaikan ajakan dan anjuran hijrahberkenaansikap , perilaku dan tindakan kearah yang baik, berawal dari diri kita sendiridalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kerja, lingkungan keluarga dan ditengah masyarakat.
  4. Saya memberikan apresiasi ketika hasil evaluasi Satgas Saber Pungli,menempatkan Kejaksaankedalam kategori kelompok instansi yang lebih sedikit diadukan masyarakat atau relatif lebih bersih dibanding beberapa instansi lainnya. Sesuatu yang tidak boleh membuat kita menjadi berpuas diri, karena secara jujur harus mengakui masih adanya sementara oknum dilingkungan kita yang masih belum mau meninggalkan kebiasaan lama, bekerja asal-asalansemaunya, tidak tertib, mengabaikan integritas dan disiplin diri, menyalah gunakan kewenangan dan melakukan perbuatan tercela lainnya.
  5. Untuk membangun pengawasan internal yang komprehensif, whistleblowing system perlu digalakkan dan dioptimalkan. Revitalisasi Unit Pengelola Gratifikasi, Satgas Saber Pungli serta peningkatan sistem Teknologi Informasi dalam bentukDatabasePengawasandan E-Lapdu, menjadi bagian darijawaban yang diperlukan.
  6. Optimalisasi dan penguatan pengawasan melekat (waskat) dari pimpinan terhadap jajaran pegawai di bawahnya dilakukan sejalan dengan pengawasan fungsional (wasnal) agar lebih terbangun sistem pengawasan yang terintegrasi dengan

 

  1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
  2. Capacity Buildingsegenap insan Adhyaksa melalui pendidikan, baik dengan menggunakan fasilitas program beasiswa maupun memakai biaya sendirihendaknya tidak semata-mata dimaksudkan untuk meraih gelarguna mendapat prioritas menduduki posisi atau jabatan, melainkan harus ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas diri agar lebih mampu dan siap melaksanakan tugas pokok penegakan hukum yangdapat mengangkat citra lembaga dan Korps Adhyaksaserta pengaruh positip menjadi contoh dan teladan bagi lingkungannya.
  3. Para l

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id