Sabtu, 4 April 2020

A M A N A T

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA TAHUN 2018

Jakarta, 10 Desember 2018

 

Bismillahirrohmannirrohiim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

  • Segenap insan Adhyaksa yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada,
  • Para peserta upacara yang berbahagia.

Pada kesempatan yang penuh makna ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk hadir, berkumpul bersama, dan berdiri tegap melaksanakan upacara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2018 ini.

Acara ini sedianya diselenggarakan hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, namun karena bertepatan dengan hari libur maka pelaksanaannya baru dilakukan pada hari ini. Hal tersebut tentunya tidak mengurangi rasa khidmat, keseriusan, dan kesungguhan kita bersama untuk memandang moment yang penting ini sebagai saat yang baik untuk melakukan komtemplasi, introspeksi, dan evaluasi, guna mendorong perbaikan dan penyempurnaan kualitas kerja kita dalam upaya mewujudkan penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi ekspektasi dan harapan besar, terciptanya Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Segenap warga Adhyaksa yang saya banggakan,

Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2018 kali ini, kita mengambil tema “Melangkah Pasti, Cegah dan Berantas Korupsi”. Rasanya Tema ini tepat dan relevan sesuai kondisi yang ada saat  ini , untuk semakin mengingatkan dan menyadarkan kita semua betapa pentingnya meneguhkan, mengukuhkan, dan memantapkan kembali komitmen selaku insan Adhyaksa sebagai garda terdepan yang dituntut memiliki tanggung jawab, peran sentral,  vital dan besar dalam proses penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan  korupsi yang terpercaya dan dapat diandalkan.

Momentum peringatan kali ini hendaknya juga dapat semakin mendorong dan menggelorakan semangat anti korupsi sebagai gerakan nasional yang dilakukan secara bersamaan dan serentak oleh segenap institusi pemerintah dan negara, civil society bahkan masyarakat luas sebagai upaya membangun Indonesia bebas dari korupsi. Untuk itu, maka sebagai salah satu elemen unsur penegak hukum, kehadiran aparatur Kejaksaan selaku a man of law, dituntut kesiapan, persiapan dan sikap proaktif dan responsifnya  untuk memastikan secara konsisten melakukan berbagai upaya dengan sungguh-sungguh, yang benar-benar  terukur, cerdas, berkualitas dan berintegritas, yang dapat meningkatkan kinerja pencegahan, penindakan  dan pemberantasan, penegakan hukum baik preventif maupun represif, guna menekan laju dan maraknya praktik tindakan koruptif, yang berdampak merugikan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Para peserta upacara yang berbahagia,

Semangat menjadikan gerakan nasional anti korupsi bukanlah merupakan sebuah kebijakan tanpa alasan dan dasar pertimbangan, melainkan lahir dari realitas global yang dipandang demikian memprihatinkan seperti yang digambarkan dalam salah satu pesan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2018, “Bahwa korupsi pada saat ini terjadi di semua negara, kaya dan miskin, selatan dan utara. Korupsi tersebut setidaknya telah merusak hak-hak masyarakat untuk mengakses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, pelayanan publik lainnya, mengurangi minat investasi asing, dan menggerus sumber daya alam negara.”  Sejalan dengan pernyataan itu, dapat dilihat dari seberapa besar akibat yang ditimbulkan oleh tindak korupsi sebagaimana yang di rilis oleh The World Economic Forum yang memperkirakan telah menyebabkan kerugian sekitar US$ 2,6 triliun atau 5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Global.

Oleh sebab itu maka, Gerakan Nasional anti korupsi tersebut harus dianggap sebagai sebuah dorongan kuat bagi segenap komponen bangsa di tengah semakin masifnya kejahatan korupsi yang terjadi di tanah air yang telah menggerogoti pilar dan sendi kehidupan  negara dan menyengsarakan kehidupan banyak orang. Tidak ada lagi aspek kehidupan  dan organ negara yang imun dari virus korupsi sekarang ini.  Bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik RI ternyata mengalami penurunan dari 3,71 pada tahun 2017 menjadi 3,66 pada tahun 2018. Hal tersebut menggambarkan sikap permisif pada sebagian kalangan masyarakat terhadap korupsi masih cukup besar, sehingga patut menjadi  perhatian kita bersama.

Kondisi tersebut hendaknya menjadi alarm yang menyemangati kita semua agar tidak menyerah, tidak putus asa, dan tetap optimis untuk melangkah dengan pasti melawan korupsi. Sehingga dengan demikian, tanpa kecuali semua kita harus meyakini bahwa tidak ada pilihan lain untuk membuat berbagai langkah dan strategi pencegahan dan penindakan yang efektif dan efisien, sebagai skala prioritas dan gerakan urgen dalam mengantisipasi dan menyikapi tindak pidana korupsi.

Peserta upacara, warga Adhyaksa yang saya cintai,

Kondisi yang memprihatinan dan mengkhawatirkan tersebut tentunya memerlukan keteladanan yang dapat memberikan perubahan yang berarti bagi terciptanya cara pandang, perilaku, dan budaya anti korupsi. Berkenaan hal tersebut, setiap insan Adhyaksa diharapkan menjadi role model yang dapat dijadikan panutan dengan menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan secara berintegritas dan berjalan sesuai tata cara dan jalur yang benar (on the right track) yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan secara moral.

Untuk itu, keteguhan integritas dan moral aparatur menjadi bagian dan variabel terpenting sekaligus sebagai modal utama yang mutlak diperlukan bagi keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena realitas empiris menunjukkan para koruptor akan selalu berusaha untuk mencari celah meloloskan diri dari jerat hukum, yang salah satunya dilakukan dengan cara memanfaatkan rendahnya integritas aparat penegak hukum.

Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk mengingat kembali agar senantiasa memegang teguh sumpah jabatan yang telah kita ucapkan untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar pada gilirannya akan menciptakan citra diri positif yang akan menjadi virus kebaikan yang diharapkan akan mampu menyebarkan bertumbuh kembangnya budaya dan perilaku anti korupsi di tengah masyarakat, yang sekaligus diharapkan pula akan dapat  mempersempit ruang gerak bagi mereka yang mencoba-coba ingin melakukan praktik korupsi.

Para peserta upacara yang berbahagia,

Persoalan penting lainnya yang patut kita cermati dan menjadi perhatian bersama sebagai bagian tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni terkait berbagai tantangan penegakan hukum yang muncul seiring perkembangan dan kemajuan zaman, dimana kejahatan tidak lagi dilakukan dengan cara-cara sederhana melainkan dengan menggunakan modus operandi yang sedemikian canggih melalui pemanfaatan teknologi informasi dan metode transaksi cryptocurrency seperti bitcoin yang sangat sulit dideteksi. Berlangsungnya praktik korupsi sedemikian menjadikan para pelakunya dapat merencanakan aksinya di suatu tempat dan negara yang untuk kemudian dapat melakukan pencucian uang dengan cara memindahkan, menyembunyikan, atau menjual aset yang dikuasainya melintasi batas-batas teritorial beberapa negara (borderless world).

Pada sisi lain perkembangan hukum positif yang begitu dinamis, ditandai adanya perubahan dan pergeseran norma serta bertambahnya produk hukum baru yang dalam kenyataannya sering tidak tersistem secara baik dan benar, dan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi rasa keadilan dan kearifan lokal (local wisdom), aspirasi kepakaran (expertise aspiration), maupun aspirasi global (global aspiration) yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia juga perlu dicermati. Salah satu di antaranya adalah belum bersesuaiannya regulasi nasional dengan Konvensi Anti Korupsi PBB (United Nations Convention Againts Corruption), sehingga acapkali menyulitkan untuk menindak berbagai bentuk kejahatan korupsi yang terjadi di sektor swasta (business to business), memperdagangkan pengaruh (trading influence), penambahan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment), penyuapan pejabat publik asing maupun organisasi dan korporasi internasional (bribery of foreign public officials and international organization and corporation).

Menyikapi dinamika tantangan perkembangan sedemikian, selayaknya kita secara terus menerus membangun profesionalitas meningkatkan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas agar tetap dapat menghadirkan pemberantasan korupsi yang cerdas dan bernas dalam menyelesaikan setiap persoalan, hambatan, dan kendala yang tidak jarang dirasa demikian rumit, pelik, dan kompleks.

Segenap warga Adhyaksa yang saya banggakan,

Penegakan hukum yang dilakukan secara sistemik, holistik, dan integratif sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana kolaborasi, sinergi, dan keterpaduan antara proses pencegahan dan penindakan sebagai bagian dari satu mata rantai dan sebuah kesatuan  yang tidak saling meniadakan.

Sejalan dengan itulah  maka, dalam pendekatan pencegahan, Kejaksaan telah melakukan intensitas upaya pemahaman, sosialisasi, dan kesadaran terhadap aturan hukum dan regulasi kepada aparatur pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat agar senantiasa mentaati dan melaksanakan semua kebijakan yang ditempuh dan dilakukan memenuhi prosedur, tata cara dan mekanisme sesuai yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk memperbaiki dan memastikan diterapkannya tata kelola pemerintahan, sehingga tindakan pejabat publik dan business process dari Kementerian/Lembaga/Institusi Pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada.

Sementara dalam ranah penindakan, peran Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) maupun fungsi jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh satuan kerja sangatlah diharapkan sebagai ujung tombak kesinambungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya represif dilakukan apabila  ditemukan bukti kuat telah terjadinya  penyimpangan dan kerugian keuangan negara, sehingga dalam proses penanganannya harus dilaksanakan secara objektif, tidak  mencari-cari kesalahan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan rasa takut bagi para stake holder untuk melaksanakan tugasnya.

Selain itu pula, dalam rangka perbaikan institusi ke arah yang lebih baik, terlebih dalam upaya pembentukan dan penguatan integritas, maka menjadikan beberapa Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan juga apa yang sedang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai satuan kerja yang diproyeksikan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), diharapkan menjadi embrio dan langkah penting untuk menumbuh kembangkan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja, pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tepercaya, serta terhindar dari segala praktik korupsi. Untuk itu, hendaknya semua kita berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan program WBK dan WBMM ini agar tercipta tatanan birokrasi yang bersih, kredibel, profesional, dan terbebas dari korupsi.

Para peserta dan warga Adhyaksa yang saya cintai,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pula beberapa gambaran positif kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama periode bulan Januari sampai dengan November 2018 melalui upaya Penyelidikan sebanyak 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) perkara, Penyidikan sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) perkara, Penuntutan sebanyak 1.481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) perkara. Dari jumlah Penuntutan tersebut sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) perkara merupakan hasil penyidikan Kejaksaan dan 689 (enam ratus delapan puluh sembilan) perkara berasal dari penyidikan Polri, dan sudah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) perkara.

Adapun penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas selama periode Januari sampai dengan November Tahun 2018 telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 522.452.034.001,67 (lima ratus dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu satu rupiah koma enam puluh tujuh sen).

Atas capaian tersebut, saya menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran Adhyaksa dimanapun bertugas, yang telah bekerja dengan keras melakukan berbagai upaya menyelamatkan aset-aset kekayaan negara yang telah dikorupsi. Dengan demikian, kita telah melakukan penegakan hukum yang tegas yang  tidak semata memberikan efek jera dengan menghukum pelaku, tetapi juga telah secara sungguh-sungguh dan maksimal berupaya mengembalikan, menyelamatkan dan memulihkan aset, keuangan negara yang hilang akibat dikorupsi.

Para peserta upacara yang berbahagia dimanapun berada,

Mengakhiri amanat ini, perlu kita sadari dan kita resapi bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi agar memberikan hasil yang maksimal, terletak pada konsistensi dan kesungguhan kita dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konsisten, tiada henti, pasti dan berkesinambungan sepanjang waktu. Untuk itu, melalui peringatan Hari Anti Korupsi ini marilah kita kembali bersama-sama menyatukan tekad, semangat dan ayunan langkah  untuk dengan pasti mencegah dan memberantas korupsi  untuk membangun masa depan yang menjanjikan bagi negeri dan bagi anak cucu kita. Negeri yang maju dan sejahtera yang bebas dari korupsi.

Semoga Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, dan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wabilahitaufiq Walhidayah.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Om Santi Santi Santi Om,

Namo buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

Jaksa Agung Republik IndonesiA

H. M. Prasetyo

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id