Sabtu, 4 April 2020

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang saya hormati:

  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Jajaran;
  • Wakil Jaksa Agung RI;
  • Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI;
  • Para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Kejaksaan RI;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Warga Korps Adhyaksa serta segenap jajaran BNPB Daerah di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini melalui video conference; serta
  • Hadirin sekalian yang berbahagia.

 

Meski saat ini kita sedang menghadapi beberapa ujian  yang mengundang rasa sedih dan duka yang demikian mendalam bagi kita semua karena adanya musibah bencana alam yang datang secara beruntun di Lombok NTB dan di Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah, menimpa dan menimbulkan begitu banyak korban nyawa dan harta benda diderita saudara-saudara kita, namun semua itu hendaknya tidak harus mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, atas segala apa yang telah diberikan dan dipertunjukkan kepada kita berupa karunia keberkahan, perlindungan maupun ujian dan cobaan agar kita semua semakin sadar, kuat dan matang dalam menjalani hidup dan kehidupan yang penuh dengan beragam persoalan dan permasalahan.

Rasa syukur yang patut kita ucapkan itu karena  disisi lain pada hari ini kita mendapat kesempatan dapat berkumpul untuk menyelenggarakan sebuah acara yang kita anggap penting, membangun sebuah kerjasama untuk bergandeng tangan dan mengukuhkan hubungan koordinasi melalui dibuatnya Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Kejaksaan RI, yang akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Sekretaris Utama BNPB sebagai sebuah kerangka penyangga dan fondasi bagi upaya membangun kesiapan dan persiapan, bersama-sama menghadapi kemungkinan masih akan datangnya lagi beragam cobaan lain yang setiap saat akan kita alami karena menghuni dan berada di wilayah yang rawan sehingga bencana alam dapat dinyatakan menjadi sebuah keniscayaan.

Oleh sebab itulah maka Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi semakin penting, karena tidak harus sekedar dimaknai hanya sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, melainkan lebih daripada itu, merupakan salah satu bentuk kesungguhan tekad dan semangat kita bersama untuk berupaya berbuat maksimal dalam mengelola, menghadapi, menanggulangi dan mengurangi dampak setiap bencana yang ada agar tidak menimbulkan banyak korban, kerugian dan penderitaan yang berkepanjangan bagi yang sedang mengalaminya. Para korban yang karena terdampak musibah kehilangan harta benda, bahkan nyawa hingga terpaksa harus hidup dalam kesedihan dan penderitaan ditengah keterbatasan dan kekurangan.

Di balik kenyataan seperti inilah kerjasama saling bahu membahu untuk memenuhi tuntutan kesiapan dan kesiagaan agar segera tanggap untuk segera bergerak secara cepat dari segenap komponen bangsa terlebih para penyelenggara negara dan pemerintahan dalam menanggulangi berbagai dampak bencana merupakan hal utama dan wajib dilakukan, agar dapat menjamin terpenuhinya semua kebutuhan korban secara baik, berjalan lancar dan aman sesuai standart, aturan dan ketentuan.

Hal lain yang patut kita jaga dan kembangkan adalah, kesadaran dari segenap lapisan masyarakat tentang bencana dan bahaya yang mengintai yang bisa datang setiap saat yang memerlukan kepekaan dan kewaspadaan bersama, karena sekali lagi,  bencana alam apapun seringkali belum sepenuhnya mampu diprediksi secara akurat walau oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Oleh karenanya, upaya utama dan terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mempertajam pengamatan tentang tanda-tanda dan peringatan alam yang harus dirawat dan dijaga dengan baik disertai sikap awas, siaga dan berjaga-jaga saling bahu membahu dan tanggap mengantisipasi, menanggulangi, meminimalisir dampak dan ekses yang ditimbulkan dari setiap bencana yang ada.

 

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, selaku pimpinan Kejaksaan RI, saya ingin menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Kepala BNPB Bapak Willem Rampangilei beserta segenap jajaran dan kepada kita semua atas diwujudkannya jalinan hubungan kerjasama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur dan terarah di antara lembaga Kejaksaan dengan BNPB yang semua ini adalah merupakan tanggung jawab dan kebutuhan kita bersama, sebagai manifestasi atas konsistensi dan kesadaran kita bersama untuk memperkuat komitmen betapa diperlukannya hubungan kerjasama sinergis lintas sektoral, yang dilandasi semangat keterbukaan, saling mendukung, menjaga, memperkuat, saling mengisi dan melengkapi, khususnya dalam melaksanakan program-program strategis pemerintah di bidang penanggulangan bencana.

 

Saudara-saudara sekalian segenap warga Adhyaksa dan BNPB dimanapun berada,

Sebagaimana kita ketahui bersama Wilayah Indonesia adalah terdiri dari gugusan kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit Samudera Hindia dan Pasifik dengan lebih dari 17 ribu pulau. Meskipun disitu tersimpan berbagai potensi berupa keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan secara baik dan maksimal untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan, namun masyarakat,  bangsa dan kita semua perlu menyadari bahwa wilayah ini memiliki 129 gunung api aktif, yang dikenal dengan ring of fire, serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Kondisi geografis sedemikian, telah menempatkan negara kepulauan ini rentan terhadap ancaman bencana alam, seperti gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik yang tidak jarang berpotensi timbulnya bencana, tsunami seperti yang terjadi di Palu Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah sekarang ini. Begitu pula dengan gempa bumi di Lombok NTB beberapa saat sebelumnya.  Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis juga acapkali memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim, dan kekeringan yang berkepanjangan.

Dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam, BNPB sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana tentu paling banyak menghadapi tantangan dan tanggung jawab tugas dan pekerjaan yang demikian berat, banyak dan seringkali tidak mudah dilaksanakan dan dipikul sendirian. Untuk itu, rasanya kita semua sepakat tentang pentingnya  dibuat dan disusun pemetaan masalah guna mengantisipasi serta menentukan solusi melalui rumusan strategi yang tepat, efektif, yang mudah dipahami dan diaplikasikan dalam pelaksanaan setiap saat diperlukan.

Persoalan mendasar yang membawa konsekwensi yang demikian luas dan besar tersebut sudah semestinya tidak harus dipandang semata-mata hanya menjadi beban tanggung jawab BNPB saja, namun perlu menjadi perhatian bersama. Atas pemikiran tersebut, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum merasa terpanggil untuk harus ikut serta menjaga, mendukung, dan menyukseskan penyelenggaraan program penanggulangan bencana agar benar-benar terselenggara dengan baik, benar berdaya guna dan berhasil guna sesuai sesuai peruntukannya, sesuai harapan semua pihak dan harapan kita semua.

Oleh karenanya, kita menganggap penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ini adalah merupakan langkah tepat sebagai bentuk keinginan bersama BNPB dan Kejaksaan RI  untuk bersinergi guna dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, dalam ruang lingkup: pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di bidang penanggulangan bencana; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara; pemulihan aset tindak pidana dan/atau aset lainnya; penyediaan data informasi dan/atau keterangan saksi/ahli; penempatan/penugasan Jaksa; serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan bersama ini, maka kita akan lebih optimis dan percaya bahwa dimasa mendatang semuanya akan berjalan dengan lebih baik dengan hasil lebih optimal dan kita akan lebih  mampu tampil  menjadi bagian integratif bagi terdukung dan terlaksananya tugas dan fungsi yang sedang dan yang akan terus dihadapi secara baik, efektif, efisien dan benar, terbebas dari penyimpangan karena telah memiliki sarana antisipatip, persiapan dan pencegahan yang lebih siap, terencana dan matang untuk dapat mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala dan kesalahan dalam pelaksanaan yang berpotensi dapat merusak ataupun mencederai performa serta kinerja dalam upaya mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas yang pada gilirannya dapat merugikan banyak pihak masyarakat dan rakyat yang harus kita layani dan urusi kepentingannya.

Saudara-saudara, Para Hadirin sekalian yang saya hormati,

            Untuk lebih menjabarkan pelaksanaan berbagai bentuk kerja bersama itulah maka Nota Kesepahaman yang kita buat ini patut ditindaklanjuti dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan terarah berkenaan berbagai kegiatan sesuai kepentingan yang kita perlukan bersama. Hal tersebut dilakukan melalui adanya Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Utama BNPB dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dalam kesempatan ini, secara lebih khusus dapat disampaikan bahwa Kejaksaan dalam kapasitas selaku Pengacara Negara, dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain baik di dalam maupun di luar pengadilan mewakili BNPB dalam posisi baik selaku Tergugat maupun Penggugat terkait penanganan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.

Di samping itu, Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan antara Sekretaris Utama BNPB dengan Jaksa Agung Muda Intelijen tentang Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan TP4 merupakan bentuk pendekatan baru dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih menekankan pada upaya pencegahan dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan dan penanganan bencana dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh  BNPB  untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan sarana prasarana termasuk pengelolaan keuangan negara yang dipercayakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan demikian, melalui kerja sama ini diharapkan berbagai kegiatan dan program penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB baik pada tahap prabencana, saat bencana terjadi, maupun pasca bencana dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaannya.

 

Kepala BNPB Beserta Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati,

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Kepala BNPB dan segenap jajaran, dan kepada kita semua atas terjalinnya kerja sama formal ini. Untuk apa yang kita prakarsai dan sepakati guna mewujudkan harapan bersama menciptakan harmonisasi demi meningkatkan pengabdian bagi bangsa dan negara. Karenanya Saya berharap Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama yang telah kita buat bersama ini akan dapat menjadi dasar dan komitmen bersama untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan nyata di lapangan secara baik dan sungguh-sungguh.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga kerjasama dan koordinasi ini dapat berjalan dengan baik, berhasil guna dan memberikan manfaat nyata sesuai kehendak kita bersama.

Kiranya Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, perlindungan dan ridha-Nya kepada kita. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om Santi Santi Santi Om.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 H.M. PRASETYO

 

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id