Sabtu, 4 April 2020

PENGARAHAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2018

Rabu, 1 Agustus 2018

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang Saya Hormati:

  • Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Jaksa  Agung Muda, Kepala  Badan  Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dan Para Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia beserta segenap jajarannya yang turut mengikuti acara ini melalui sarana video conference ;
  • Para Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  • Para Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;
  • Para Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia; dan
  • Para undangan serta para reserta Rapat Kerja Teknis yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan segala kuasa-Nya telah memberikan limpahan rahmat dan karunia berupa kesehatan, kekuatan dan semangat kepada kita selaku Insan Adhyaksa yang menyandang tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai penegak hukum untuk bersama-sama mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2018 ini, sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan kinerja yang berujung pada penyempurnaan pengabdian institusi Kejaksaan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Rakernis yang kita selenggarakan ini merupakan sarana yang tepat dalam rangka mempertemukan jajaran bidang tindak pidana umum di seluruh Indonesia agar dapat secara bersama-sama membangun kesamaan pikiran, pandangan dan pemahaman atas berbagai problem, kendala maupun hambatan yang sama-sama dihadapi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum di tempat penugasan masing-masing, yang nantinya melalui momentum ini dapat dicarikan formula atau solusi pemecahannya dengan lebih strategis dan konstruktif, sehingga dapat diaplikasikan dan dilaksanakan secara seirama, serempak dan merata di segenap jajaran dan tingkatan, baik di pusat maupun di daerah, yang kesemua itu pada akhirnya diharapkan dapat bermuara pada penguatan dan  kemajuan institusi secara menyeluruh.

Dalam kesempatan ini pula, saya selaku pimpinan Kejaksaan menyampaikan apresiasi bagi saudara-saudara, para Jaksa dan unsur pimpinan di pusat maupun di daerah, dimanapun ditugaskan, yang mampu menunjukkan prestasi, dedikasi dan loyalitas dalam mengemban dan menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana umum, yang telah mampu mengangkat citra, nama baik dan rasa bangga bagi institusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang dilandasi hati nurani, kebenaran dan keadilan.

Saya minta tingkatkan terus kinerja positif tersebut, seraya terus eliminir dan hilangkan perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mencoreng, merusak dan menodai jerih payah kita untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan yang kita cintai ini, sebagaimana peribahasa yang mengatakan: “karena nila setitik rusak susu sebelanga”. Untuk itu, laksanakanlah apa yang menjadi tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab kita ini dengan baik, bersih, penuh dengan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan.

Saudara-saudara para peserta Rakernis,

Diakui atau tidak, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih didominasi oleh konsep hukum yang bersifat legal formalistik, yang lebih mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya cara berfikir yang digunakan dalam penegakan hukum, yang terkadang menimbulkan efek yaitu kurang diperhatikannya kehendak hukum masyarakat dalam menghasilkan keadilan.

Kita tentunya sudah tidak asing lagi mendengar adanya perkara yang ramai digunjingkan seperti pencurian sendal jepit, buah kakao dan tuduhan mengambil piring milik majikan oleh seorang pekerja rumah tangga, yang penanganannya sampai naik ke tahap persidangan. Sementara perkara lain yang lebih besar tetapi karena ditengarai pelakunya memiliki harta atau pengaruh yang bisa “membeli apa saja”, maka proses hukum penyidikan, penuntutan, putusan dan eksekusi perkaranya justru terkesan diabaikan dan mendapatkan banyak keistimewaan dalam penanganannya. Hal ini menimbulkan adanya anggapan dan postulat yang selama ini nyaring terdengar di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa:“Hukum dan penegakkan hukum di Indonesia tumpul ke atas, namun mengiris tajam kebawah”. Dalam konteks ini, masyarakat kian hari menjadi semakin kritis dalam menyoroti adanya disparitas perlakuan di muka hukum, terutama terhadap pelaku yang berbeda status sosialnya.

Mendasari kenyataan sedemikian, maka tema Rakernis Bidang Tindak Pidana Umum kali ini yaitu: “Satukan Langkah Demi Terwujudnya Penegakan Hukum Yang Responsif, Progresif, dan Akuntabel”, saya rasa sangat tepat untuk memaknai upaya Kejaksaan saat ini dalam merubah mindset berfikir Jaksa Penuntut Umum selaku pengendali perkara (dominus litis) untuk tidak hanya mengedepankan aspek keadilan prosedural (procedural justice) yang bertumpu pada aturan yang berlaku dalam proses mencari keadilan, namun juga yang lebih utama adalah bagaimana menghadirkan keadilan substantif (substantial justice) yang didasarkan pada nilai-nilai nurani kemanusiaan yang menjadi suara hati masyarakat.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang Responsif dan Progresif tersebut, dibutuhkan soliditas dan kesamaan derap langkah kita selaku Insan Adhyaksa untuk tidak hanya menegakan hukum dengan melihat dari sudut cara bekerjanya hukum, tetapi lebih dari itu harus mampu menegakan hukum dengan melihat efek dan tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, yang mana pelaksanaannya juga secara akuntabel dan simultan harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi Kejaksaan.

Sehubungan dengan itu, arah kebijakan penegakan hukum juga memerlukan inovasi baru. Di samping kebijakan penegakan hukum yang dilakukan dengan konsisten, tegas dan sepadan untuk beberapa jenis kejahatan serius yang membutuhkan pidana penjara sebagai sarana pamungkas (ultimum remedium), kita juga perlu mencoba menerapkan prinsip restorative justice yang dalam hal tertentu mungkin akan lebih efektif dalam menuntaskan penyelesaian suatu perkara, termasuk juga dicarikan alternatif sanksi pidana yang lain, seperti denda yang cukup tinggi.

    Hal lain yang tidak kalah penting, jajaran bidang Tindak Pidana Umum juga harus selalu meng-update informasi, pemahaman dan penguasaan mengenai perkembangan hukum positif yang baru, baik yang berasal dari bentukan lembaga legislatif, maupun adanya perkembangan atau perubahan formulasi hukum sebagai akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan perubahan norma hukum pidana yang ada sebelumnya.

Saudara-saudara sekalian, Insan Adhyaksa yang saya banggakan,

Berkenaan dengan integritas Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana, saya tidak akan berhenti dan merasa lelah untuk mengingatkan para Jaksa agar selalu menjaga dan mengedepankan objektifitas, profesionalitas dan proporsionalitas dalam menangani dan menyelesaikan setiap perkara pidana, baik pada tingkat prapenuntutan, penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan yang telah “inkracht”. Berdasarkan pengamatan, masih ditemukan sikap tidak sungguh-sungguh, asal-asalan dan tidak profesional dari para Jaksa, baik itu disengaja ataupun dengan mengabaikan pemenuhan unsur yuridis serta ketentuan yang berlaku, bahkan di antaranya ada yang rela “menggadaikan kehormatan diri dan profesi terhormatnya sebagai Jaksa“ melalui praktik transaksional berupa menerima pemberian janji, hadiah, intervensi maupun pesanan dari pihak tertentu. Saat ini sudah sepantasnya kita tidak akan lagi memberikan tempat bagi mereka yang masih meneruskan sikap dan kebiasaan tercela seperti itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya minta kepada para Jaksa agar senantiasa sungguh-sungguh memedomani, mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis administrasi dan teknis yuridis dalam setiap penanganan perkara, agar tidak ada lagi oknum Kejaksaan yang “bermain-main” dengan penanganan perkara.

Permasalahan lainnya yang juga patut mendapat perhatian kita bersama adalah berkenaan dengan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah “inkracht” secara tuntas. Dalam hal ini tidak hanya penyelesaian pidana pokok, tetapi juga meliputi penyelesaian pidana tambahan maupun eksekusi barang bukti, karena mengabaikan pelaksanaan dan penyelesaiannya pada akhirnya hanya akan memperbanyak tunggakan perkara, yang berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum atas putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan dari kita untuk mewujudkan asas litis finiri oportet,  bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, dalam rangka menjamin hadirnya kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena sebenarnyalah “penundaan keadilan merupakan suatu ketidakadilan (delay of justice is denied of justice)”.

Berbagai jenis kejahatan yang penyelesaiannya semakin rumit, berjalan masif, terorganisir dan menarik perhatian masyarakat, seperti perkara narkotika, terorisme, cybercrime, trafficking, kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta jenis perkara penting lainnya yang merupakan kejahatan lintas negara, harus diberikan atensi dan perhatian penuh, karena penuntasannya merupakan pekerjaan rumah bagi para penegak hukum yang harus dipersiapkan penyelesaiannya semenjak dini. Oleh karena itu, setiap Jaksa dituntut untuk mempunyai kemampuan intelektual, penguasaan teknis yuridis serta visi kedepan dalam menangani perkara, penuh dengan keseriusan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas. Bila perlu, dalam penanganannya agar ditugaskan Jaksa-Jaksa senior bahkan para pejabat teras struktural Kejati dan Kejari, dengan didampingi oleh Jaksa-Jaksa junior untuk mendapatkan contoh dan pelajaran tentang bagaimana tata cara beracara di persidangan dengan baik dan benar agar mencapai keberhasilan yang maksimal.

Dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana terorisme, saat ini telah terbit payung hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang secara resmi telah diundangkan pada tanggal 22 Juni 2018.

Upaya pembaruan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan peristiwa teror yang terjadi di Indonesia, yang mencerminkan bahwa upaya penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan atau setidak-tidaknya mengurangi terjadinya tindak pidana terorisme, melainkan diperlukan juga upaya-upaya pencegahan yang lebih masif untuk mengatasi bibit-bibit radikalisme yang berpotensi menjadi tindak pidana terorisme. Beberapa perubahan atau penambahan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 masih memerlukan peraturan pelaksana, yang mana telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut untuk segera dirumuskan dan ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah undang-undang diberlakukan. Untuk itu melalui Rakernis ini jajaran Tindak Pidana Umum perlu mencari solusi dalam mengatasi kendala teknis yang mungkin terjadi dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terutama terhadap hal-hal aktual seperti penanganan tindak pidana terorisme dengan subyek hukum korporasi, dan penerapan restitusi serta kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme, yang nantinya hasil gagasan tersebut kiranya dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan peraturan pelaksana terhadap undang-undang yang baru tersebut.  

Hal lainnya yang juga teramat penting untuk mendapatkan perhatian kita bersama berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD di tahun 2019. Sehingga tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa saat ini kita telah berada di ambang tahun politik, yang dipastikan akan menghadapi dinamika dan suhu politik yang kian memanas, unpredictable dan sulit dibaca, karena sebagaimana lazimnya politik sangat identik dengan kepentingan yang dalam praktek penyelenggaraannya tidak mustahil dapat memicu timbulnya kegaduhan, yang tidak jarang pada akhirnya akan bermuara menjadi persoalan hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu harus berperan secara aktif, meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama yang sinergis dengan Bawaslu, POLRI, Pengadilan dan para Ketua serta pengurus Parpol peserta pemilu dan pengusung calon, dalam mencegah dan memecahkan berbagai persoalan terkait tindak pidana pemilu yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

Di samping itu, melalui forum ini juga diharapkan dapat merespon perkembangan hukum berupa adanya tindak pidana dengan modus operandi pengumpulan dana masyarakat seperti kasus First Travel, Cipaganti, investasi bodong di Cirebon, dan Koperasi Pandawa, yang di lapangan menimbulkan masalah jika ternyata nilai barang bukti yang disita tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Demikian pula dengan permasalahan autentifikasi serta pengamanan barang bukti elektronik sebagai forensik digital yang hingga saat ini belum ada pedomannya, yang kesemua permasalahan itu kiranya patut dicarikan solusi dan jalan pemecahannya.

Saudara-saudara para peserta Rakernis, Warga Adhayksa yang saya banggakan,

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran panitia dari Bidang Tindak Pidana Umum, para narasumber, serta pihak lainnya yang telah mempersiapkan agar kegiatan Rakernis ini dapat berjalan dengan baik.

Sekali lagi, saya berharap para peserta akan dapat membangun kesamaan pola pikir, pandangan, pemahaman serta saling bertukar pengalaman, baik itu berupa keberhasilan (success story), juga kendala dan hambatan sebagai sebuah tambahan wawasan, bahan pembelajaran yang dapat menjadi penyelesaian masalah di waktu dan tempat yang berbeda di wilayah tugas masing-masing. Momentum yang berharga ini harus dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana melakukan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas yang telah, sedang dan akan kita lakukan di masa mendatang. 

Untuk itu kita jangan sampai menganggap rakernis ini hanya sekedar sebuah kegiatan rutin untuk memenuhi agenda tahunan belaka, tetapi sebaliknya harus dimanfaatkan dengan baik dan sungguh-sungguh guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman oleh seluruh para peserta, yang pada saatnya dipastikan akan sangat berguna bagi pemecahan dan  penyelesaian permasalahan yang ada untuk menghasilkan “output” yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas.

Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan Rakernis, dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim” Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2018 ini secara resmi saya nyatakan dibuka”. Semoga Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om santi santi santi om,

Namo buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id