Sabtu, 11 April 2020

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Sekalian.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

Yang Saya Hormati:

  • Menteri Keuangan RI yang dalam hal ini diwakili Wamenkeu Bpk Mardiasmo;
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Ir. Agus Rahardjo;
  • Wakil Jaksa Agung RI, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI;
  • Para Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • Para Deputi dan Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  • Direktur Jenderal Kekayaan Negara; beserta
  • Seluruh Hadirin yang Berbahagia.

 

Di tengah suasana kebersamaan ini,  marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengalihan status penggunaan barang milik negara hasil tindak pidana korupsi yang berada dibawah pengelolaan dan pengurusan  Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kejaksaan RI.

Kegiatan yang akhirnya berhasil direalisasikan pada hari ini telah melalui proses yang cukup panjang, menurut hemat saya sangatlah relevan, berarti, mengingat dalam praktiknya, pengelolaan dan penyelesaian terhadap barang rampasan negara kerapkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang rumit, dan tidak sederhana. Kondisi sedemikian seringkali mengundang anggapan negatif terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang menanganinya, karena dipandang berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum yang pada akhirnya bisa saja menghadirkan tanda tanya yang bermuara pada sebuah persoalan lain berkenaan kepercayaan publik.

Oleh karenanya, saya memandang apa yang kita lakukan saat ini  sebagai bentuk nyata dari sebuah kebersamaan, saling mendukung dan saling menguatkan antar aparat penegak hukum, dalam hal ini diantara KPK dengan Kejaksaan RI. Selain dari itu keputusan yang dibuat oleh KPK yang mendapatkan pula persetujuan dari Menteri Keuangan ini   sekaligus memperlihatkan jalinan hubungan sinergis antar sesama institusi penyelenggara negara dan pemerintahan untuk bersama mencari solusi terbaik dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, atas penyelesaian barang rampasan negara.

Saya yakin dan percaya, sinergitas dan harmonisasi lintas sektoral ini akan mampu semakin meneguhkan semangat saling mengisi dan memberi, khususnya berkenaan kelengkapan sarana prasarana yang demikian diperlukan dalam pelaksanaan tugas , sehingga dapat mendorong meningkatnya kinerja dan produktifitas hasil yang dicapai. Sementara disisi lain keputusan yang kita ambil untuk mengalihkan status penggunaan atas barang rampasn asal perkara pidana yang banyak kita lakukan selama ini tiada lain juga berangkat dari realitas kondisi dan kebijakan untuk mengurangi beban keuangan negara yang perlu mendapat perhatian bersama. Peralihan status penggunaan barang rampasan untuk negara dalam hal tertentu juga didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan memaksimalkan pemanfaatan pengelolaannya dengan cara menyerahkannya kepada Kementerian, Lembaga atau pihak lain yang benar-benar memerlukannya.

 

Menteri Keuangan, Ketua KPK dan hadirin yang saya hormati,

Disaat sekarang, sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi / Jusuf Kalla ini secara objektif semua orang dapat melihat begitu banyaknya program pembangunan yang telah dilakukan. Tidak hanya di tingkat pusat dan tidak hanya di konsentrasikan dipulau Jawa saja sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan  sebelumnya, tetapi juga diarahkan dan menjangkau ke segenap pelosok, daerah  pinggiran, kawasan terpencil, terluar dan terdepan, perkotaan dan pedesaan di seluruh wilayah tanah air. Semua itu semata-mata ditujukan untuk menghilangkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan antar pulau. Wilayah barat, tengah dan timur, sekaligus dalam rangka mengejar ketertinggalan dibanding negara-negara lain disekitar kita.

Akan tetapi sebuah kenyataan yang demikian memprihatinkan masih terus kita hadapi sampai saat ini, tentang masih marak, bahkan semakin masif, menggurita dan agresifnya praktik korupsi yang seolah tidak ada henti-hentinya dari waktu ke waktu. Dan yang terjadi justru  cenderung kian berkembang, bertransformasi bahkan beregenerasi. Padahal sesungguhnyalah dalam penanggulanganya, kita bersama-sama telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan pendekatan, diantaranya tidak lagi sekedar didasarkan pada pendekatan follow the suspect tetapi juga berkaitan dengan follow the money  tdan  follow the asset yang dengan demikian diharapkan dampaknya akan lebih menjerakan para pelakunya dan mencegah orang lain untuk berbuat hal yang sama.  Kombinasi ketiga pendekatan tersebut seharusnya lebih efektif dan berhasil dengan maksimal,  karena tidak hanya dimaksudkan menghukum pelaku kejahatanya saja, tetapi sekaligus juga untuk memiskinkan mereka disamping guna menyelamatkan dan memulihkan kekayaan maupun aset negara.

Percepatan proses penyelesaian terhadap barang rampasan negara juga merupakan persoalan yang mendapat perhatian dan menjadi prioritas Pemerintah. Sebuah kebijakan yang tepat, mengingat pada hakikatnya asset recovery tidak hanya sekedar melakukan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, dan perampasan aset, tetapi juga berkenaan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk penuntasan dalam penyelesaiannya .

 

Bapak dan Ibu para hadirin yang saya hormati,

Secara khusus terkait aset berstatus asal barang rampasan negara, kita sering menjumpai beberapa persoalan dalam proses penyelesaiannya. Ketika dilakukan pelelangan, baik sejak tahap pra lelang, saat pelaksanaan pelelangan, bahkan setelah selesai dilakukan mulai dari kelengkapan surat-menyurat bukti asal pemilikan, penaksiran harga yang tidak jarang dianggap terlalu tinggi sehingga menyebabkan kurang dan tidak adanya minat peserta, penawaran yang tidak memadai dan masih banyak lagi hal lain yang menyebabkan pelelangan tidak dapat segera dilaksanakan sehingga dengan demikian akan mengurangi nilai keekonomian barang-barang yang bersangkutan disamping menimbulkan beban perlunya beaya perawatan, pemeliharaan dan lain sebagainya.  Oleh sebab itu, sangatlah tepat, bahwa setelah mencermati berbagai persoalan tersebut, dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan barang rampasan negara secara tertib, terarah, optimal, transparan dan akuntabel, Menteri Keuangan  telah membuat kebijakan berupa solusi alternatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dengan cara mengalihkan status penggunaan barang rampasan negara kepada instansi ataupun lembaga yang membutuhkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi.

Dan bertitik tolak dari realita dan kebijakan yang ada tersebut, maka KPK menawarkan dan  sepakat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan terkait pengalihan status penggunaan barang rampasan negara yang berada diabawah penguasaan KPK kepada Kejaksaan, yang selanjutnya pada bulan Januari 2018 yang lalu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan menyetujui permohonan tersebut yang pada hari ini, akhirnya dapat direalisasikan pengalihan status penggunaannya, yang terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan roda 4 (empat) masing-masing berasal dari perkara atas nama terpidana Fuad Amin dan Djoko Susilo, serta aset berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang berasal dari perkara atas nama terpidana Akil Mochtar.

Kita semua memandang pengalihan status penggunaan barang rampasan negara ini merupakan langkah yang sangat positip, karena setidaknya terdapat 2 (dua) manfaat nyata. Pertama, sebagaimana kita katakan tadi berdampak berkurangnya beban biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan perawatan terhadap barang rampasan tersebut. Kedua, penghematan terhadap keuangan negara untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang apabila dihitung secara ekonomis, maka telah berhasil diperoleh penghematan lebih dari Rp. 3,5 Milyar.

Selain itu, apabila ditinjau dari sudut pandang upaya peningkatan kinerja, maka pengalihan status penggunaan barang rampasan negara seperti ini juga akan memberikan manfaat bagi semua pihak. Di satu sisi akan  menyelesaikan tunggakan eksekusi terhadap barang rampasan negara sesuai asas litis finiri oportet, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Dan pada sisi yang lain, dalam hal ini kami, Kejaksaan sebagai sebagai pihak yang menerima dan akan menggunakan barang juga akan terbantu untuk dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk untuk memenuhi kebutuhan yang masih diperlukan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum sebagai salah satu prasyarat utama mendukung akselerasi pembangunan nasional.

 

Bapak dan Ibu beserta segenap hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini,  atas nama pribadi maupun pimpinan institusi Kejaksaan, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beserta segenap jajaran atas terealisasinya serah terima barang rampasan negara ini. Saya berharap dengan apa yang kita lakukan bersama ini, akan semakin mempererat sinergitas hubungan koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan, KPK, dan Kementerian Keuangan khususnya dalam pengelolaan dan penyelesaian barang ramapasan untuk negara asal tindak pidana,  sehingga dapat terwujud semangat dan kesadaran bersama saling memahami, saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lain guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi bersama  demi meningkatkan apa yang dapat kita dedikasikan  kepada bangsa dan negara.

Dan khususnya kepada KPK  saya juga masih menyimpan harapan dan keinginan kerjasama yang lebih luas, lebih strategis dan lebih besar yang semestinya dapat  dilakukan bersama dalam upaya asset recovery melibatkan semua stakeholder terkait, terlebih dan terutama dalam bentuk kolaborasi  joint investigation dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara termasuk penelusuran dan pengamanan aset-aset hasil kejahatan korupsi.

Yang dengan peningkatan intensitas kerjasama sedemikian, rasanya kita akan lebih berharap dan optimis akan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan pemanfaatan  potensi dan kelebihan masing-masing demi keberhasilan upaya penegakan hukum yang akan terus giat kita lakukan untuk menekan, mencegah dan memberantas kejahatan korupsi ditanah air.

 

Para Hadirin yang Berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Bijaksana senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, dan perlindungan, agar melalui kapasitas, peran, tugas dan fungsi kita masing-masing, dapat mempersembahkan apa yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om shanti shanti shanti om.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

 

Jakarta, 24 Juli 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

H.M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id