Sabtu, 4 April 2020

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan Salam Bahagia Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

 

Yang Saya Hormati :

  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, dan para Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Pejabat Eselon II dan III Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  • Kepala Pusat Pemulihan Aset pada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen beserta jajarannya;  
  • Para Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia; serta
  • Para undangan, peserta Rapat Kerja Teknis dan segenap jajaran Kejaksaan yang turut mengikuti acara ini melalui sarana video conference;

    

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, maghfirah serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam pembukaan acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2018. Kiranya penyelenggaraan rapat kerja teknis ini selain beragendakan merumuskan sasaran evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang baik dalam aspek teknis administratif maupun teknis yuridis, juga sekaligus bertujuan mempererat jalinan silaturahmi diantara kita sebagai keluarga besar Adhyaksa.

Rakernis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tahun ini mengusung tema : “Peningkatan Peran Bidang Datun Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Guna Mendukung Program Pembangunan Nasional”.  Tema tersebut sangat relevan dan sejalan dengan kebijakan pembangunan di era pemerintahan saat ini yang bernafaskan Nawa Cita, yang mana telah diwujudkan melalui banyaknya sarana, prasarana maupun infrastruktur strategis yang sedang dan terus dikerjakan. Ihwal demikian mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari kerja keras yang penuh dengan perhitungan dan kesungguhan dalam upaya mengejar ketertinggalan,  termasuk dalam pertumbuhan dan penguatan perekonomian nasional, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian diperlukan dukungan aparatur penegak hukum khususnya Kejaksaan sebagai salah satu instrumen penjaga keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan.

 

Saudara-saudara para Peserta Rakernis,

Memasuki tahun keempat masa pemerintahan Kabinet Kerja saat ini, pembangunan nasional khususnya infrastruktur menjadi agenda prioritas. Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur darat, laut maupun udara, tentunya akan mampu meningkatkan konektifitas, investasi dan menurunkan biaya produksi bagi produk-produk dalam negeri sehingga dengan sendirinya mampu bersaing dengan produk luar. Begitupun dengan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan telekomunikasi yang menjadi tumpuan harapan guna memantapkan kemandirian kita sebagai bangsa yang berdaulat.

Akan tetapi, di tengah masifnya pembangunan infrastruktur tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak bermunculan permasalahan-permasalahan hukum dalam setiap tahapannya. Seperti halnya, ketersediaan lahan dalam proses pengadaan tanah yang selalu menjadi problem klasik dalam setiap pembangunan di pusat maupun daerah, yang acap kali memunculkan adanya sengketa pertanahan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk sengketa pertanahan yang muncul dalam proses pengadaan tanah ini pun bermacam-macam, mulai dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang kerap digunakan untuk menggugat surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas penetapan lokasi pembangunan, hingga sengketa keperdataan yang terkait dengan keberatan penetapan ganti rugi, konsinyasi, dan sengketa lainnya.

Disamping itu, patut pula untuk mendapat perhatian bagi Bidang DATUN bahwa tidak sedikit Kementerian/Lembaga/BUMN menghadapi sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui forum internasional atau arbitrase internasional. Hal demikian merupakan konsekuensi logis saat Pemerintah terikat hubungan hukum atau perjanjian dengan pihak asing. Sehingga kualitas perkara yang dihadapi oleh unit hukum Kementerian/Lembaga/BUMN bersangkutan tidak terlepas dari berbagai anasir ketentuan-ketentuan hukum internasional yang oleh karenanya menuntut pemahaman dan penguasaan secara mendalam akan kaidah-kaidah ketentuan tersebut. 

 

Para Peserta Rakernis yang berbahagia,

Dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan sebagaimana yang telah saya jelaskan tersebut, kita segenap jajaran Adhyaksa melalui tugas dan fungsi serta kewenangan yang melekat, berkewajiban untuk menjamin dan memastikan semua program pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah betul-betul terlaksana dan berjalan dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, Kita harus selalu siap dan terbuka bagi semua pihak yang membutuhkan dukungan dan kontribusi Korps Adhyaksa. Kesemuanya itu demi mewujudkan sistem kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sesuai asa yang tertuang dalam rumusan NawaCita sebagai bentuk kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat Indonesia.

Terlebih pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kejaksaan melalui satuan tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sentral dan urgen dalam mendukung keberhasilan pembangunan yang dituju. Bidang DATUN dapat memberikan pemecahan masalah atas berbagai problem yang timbul dalam proses pembangunan melalui kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain bagi instansi atau lembaga maupun masyarakat yang membutuhkannya.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bidang DATUN berakar pada kualitas, profesionalitas, kesungguhan, ketulusan dan integritas para Jaksa Pengacara Negara untuk menumbuh kembangkan kepercayaan semua pihak kepada institusi kita tentang betapa penting dan besarnya harapan akan kontribusi nyata dari bidang DATUN. Kepercayaan semua pihak merupakan indikator penting yang harus dijaga dan dijadikan atensi sebagai bagian dari upaya meningkatkan animo para stakeholder untuk senantiasa menjalin kerjasama dengan bidang DATUN. Disamping juga perlu ditingkatkannya sosialisasi oleh bidang DATUN atas semua program unggulan yang dapat diberikan sebagai perwujudan sebuah Kantor Pengacara Negara.

 

 

Segenap peserta Rakernis dan saudara-saudara sekalian,

Sebagai bagian dari TP4P dan TP4D, saya menaruh harapan besar bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat mengoptimalkan fungsinya dalam memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum bagi pejabat penyelenggara negara maupun daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, saya juga menekankan kepada para Jaksa Pengacara Negara agar memberikan Legal Opinion, Legal Asisstance, dan Legal Audit dengan mengedepankan sikap profesional dan mempedomani Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku. Sehingga, tugas dan kewenangan tersebut tidak dijadikan pembenaran dan menjadi tempat berlindung atau bunker bagi pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi tindak kejahatan yang menguntungkan kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Berkenaan dengan hal itu pula, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seyogyanya tetap menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan masing-masing bidang yang bernaung dibawah TP4 agar sejalan dan seiring untuk membangun kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan pendampingan hukum oleh TP4.

Hal penting lainnya yang perlu dicermati adalah meningkatnya intensitas gugatan kepada negara dan jajaran pemerintahan melalui pengadilan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, tugas dan tanggungjawab selaku Jaksa Pengacara Negara atas kuasa yang diterima harus senantiasa mempersiapkan diri untuk memiliki kemampuan mewakili dan mengupayakan penyelamatan, pemulihan aset dan keuangan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah. Mendasari hal sedemikian, pendidikan dan pelatihan teknis bagi para Jaksa Pengacara Negara baik yang sifatnya internal maupun eksternal niscaya diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.                 

 

Saudara-saudara para peserta Rakernis, Warga Adhyaksa yang saya banggakan,

Mengakhiri pengarahan ini, kiranya perlu saya ingatkan kembali bahwa pencapaian prestasi dalam setiap kegiatan dan program kerja bidang DATUN secara menyeluruh, sangat bergantung pada kinerja aparatur Kejaksaan, khususnya Jaksa Pengacara Negara baik tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, saya  mengharapkan kegiatan ini sedianya menghasilkan solusi terbaik demi menunjang produktivitas bidang DATUN.   

Untuk itu, saya ucapkan selamat mengikuti Rakernis bidang DATUN Tahun 2018. Melalui forum ini, marilah kita bersama-sama mendiskusikan, menganalisis dan memberikan masukan maupun kritik yang konstruktif. Apabila terdapat perbedaan pendapat maupun pandangan, hal demikian merupakan dinamika yang perlu kita maknai secara arif dan bijaksana.   

Demikian arahan saya, dengan mengucapkan “Bismillaahirrahmaanirrahiim” Rapat Kerja Teknis Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2018 ini secara resmi saya nyatakan dibuka”. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian, dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia bagi kita sekalian.

Om shanti shanti shanti om.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

 

WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

Dr. ARMINSYAH

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id