Sabtu, 4 April 2020

SAMBUTAN JAKSA AGUNG RI

PADA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BNPT DENGAN KEJAKSAAN RI

Jakarta, 03 Juli 2018

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Budhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang saya hormati:

  • Wakil Jaksa Agung RI;
  • Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI;
  • Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta Jajaran;
  • Para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Kejaksaan RI; serta
  • Hadirin sekalian yang berbahagia.

Di tengah suasana kebersamaan ini, marilah kita panjatkan puji dan  syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita telah menyelenggarakan kegiatan penting dan strategis, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNPT dengan Kejaksaan RI tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penanggulangan Terorisme, sekaligus dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Sekretariat Utama BNPT.

Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan RI dengan BNPT ini kita nyatakan penting dan strategis, sejalan dengan munculnya berbagai aksi teror bahkan dilakukannya aksi pengeboman yang terjadi kesekian kalinya dan ancaman teror yang datang silih berganti diantaranya telah merusak objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, menimbulkan korban luka bahkan cukup banyak mengakibatkan korban meninggal dunia. Aksi teror tersebut seringkali pula menimbulkan ketakutan secara meluas sehingga mengganggu dan mengancam ketenteraman warga sipil yang tidak berdosa.

Ancaman dan aksi teror sedemikian menjadi peringatan sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa terorisme telah tumbuh menjamur, membentuk sel-sel jaringan yang terjalin satu sama lain, melakukan serangkaian ancaman dan aksi teror yang lazim dilakukan dengan cara-cara yang berubah-ubah, tidak manusiawi karena bahkan telah demikian tega melibatkan dan menggunakan anggota keluarga, isteri dan anak-anak kecil.

Mencermati fenomena realitas dan kondisi obyektif yang semakin menjadi jadi dan berkelanjutan sementara regulasi yang ada jauh dari memadai untuk dapat dijadikan instrumen mencegah dan  mengatasi, mendorong Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI perlu segera merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang disahkan tangga 21 Juni 2018 yang lebih bersifat proaktif (proactive law enforcement), memuat subtansi pengaturan yang lebih responsif dibanding undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Berkenaan dengan ini setidaknya kita mencatat adanya beberapa kelebihan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, antara lain:

Pertama, memperluas asas kriminalisasi (the principle of extended criminalization) bagi pelaku terorisme, sehingga undang-undang ini yang tidak hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang sudah terjadi, melainkan dapat juga menjangkau berbagai bentuk perbuatan pendahuluan (precursor activities), sejak dari kegiatan rekruitmen, pembaiatan, pengorganisasian, pelatihan dan berbagai gerakan radikal lainnya yang dindikasikan merupakan perbuatan permulaan dan persiapan dilakukannya tindak pidana terorisme.

Kedua, penentuan keterlibatan korporasi sebagai organisasi terorisme yang tidak lagi harus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewizjde), tetapi cukup melalui penetapan hakim, merupakan langkah progresif dalam upaya mencegah dan menanggulangi berkembangnya teroris dalam sebuah organisasi maupun menggejalanya fenomena foreign terorist fighter.

Ketiga, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme dapat dirasakan akan sangat membantu, mengingat pada dasarnya gerakan dan aksi terorisme bukan hanya persoalan pelanggaran hukum positif saja, melainkan telah menjadi persoalan sosial dan keamanan yang cenderung berpotensi mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Guna menanggulangi tumbuh dan berkembangnya berbagai paham radikal serta tindakan dan aksi agresiv teror yang semakin marak terjadi seperti inilah, secara institusional Kejaksaan juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara serius mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris, diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, yang awalnya hanya merupakan Satuan Tugas, sehingga dengan demikian perhatian dan penanganan masalah terorisme baik berupa pencegahan maupun penindakannya secara terintegratif bersama semua pihak terkait lebih dapat dilakukan dengan optimal.

Selain itu, menurut hemat kita, disamping telah dilakukannya perubahan instrumen hukum dan penguatan sarana institusional, rasanya masih diperlukan perhatian atas hal penting lain yakni  kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir berkenaan upaya pencegahan, penindakan sampai dengan pemulihan dan pembinaan pasca penindakan terkait penyelesaian masalah yang satu ini, sehingga semua pihak, Kementrian dan Lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi menanganinya dapat bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih intens dan terintegasi masing- masing secara bersama-sama dapat bertindak lebih nyata dalam menuntaskan pencegahan dan penanganan jaringan terorisme dimaksud sampai ke akar-akarnya.

Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik dengan diwujudkannya jalinan hubungan kerjasama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur, jelas dan terarah antara BNPT dan Kejaksaan RI sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini. Kesepakatan dan hubungan kerjasama yang tidak hanya dilatar belakangi sekedar sebagai sebuah keinginan namun lebih dari itu, karena dorongan adanya sebuah kebutuhan membangun komitmen dan ikhtiar bersama untuk mempererat dan mempermudah hubungan koordinasi kerjasama antara lembaga Kejaksaan dengan BNPT didalam semangat dan suasana saling mendukung, melengkapi dan memperkuat satu sama lain guna membangun kemampuan, potensi, suasana kondusif dalam pelaksanaan tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab, khususnya berkenaan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak terorisme.

Hadirin, Saudara-saudara sekalian yang Saya Hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama BNPT yang  merupakan sebuah Lembaga Pemerintah memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme serta mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme. Berkenaan dengan itu, saya menilai kiprah dan kebijakan yang dilakukan oleh BNPT selama ini dilakukan dengan cara dan telah berada dalam jalur yang benar karena dilaksanakan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan terkait yang memang seharusnya dilibatkan.

Oleh karena itu, saya menganggap bahwa penandatanganan nota kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanggulangan Terorisme ini merupakan langkah tepat untuk semakin menegaskan kesamaan tekad dan semangat saling mengisi dan saling melengkapi, saling memberi dan menerima, sebagaimana dinyatakan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini yang meliputi:

  • penegakan hukum dalam rangka penanggulangan terorisme;
  • pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan penanggulangan terorisme;
  • penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme;
  • penyelenggaraan pengawasan terhadap orang, barang, dan infiltrasi paham radikal terorisme;
  • pemberian pendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  • Peningkatan kompetensi teknis para pihak dalam penanggulangan terorisme; dan
  • Penugasan Jaksa pada BNPT.

Selanjutnya untuk lebih mengkonkritkan pelaksanaan berbagai bidang kerja samayang disepakati, Nota Kesepahaman ini juga ditindaklanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama lebih rinci dan terarah berkenaan berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kepentingan dan kebutuhan bersama maupun masing-masing pihak dalam rangka penguatan kelembagaan serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain meliputi:

  1. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama BNPT dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya menilai bahwa kerja sama BNPT dengan Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan adalah merupakan sebuah keharusan mengingat keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan menyelesaikan perkara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme tidak terlepas dari kesempurnaan hasil penyidikan yang lengkap dan komprehensif didukung oleh alat bukti yang cukup, karena sebaliknya ketidak sempurnaan hasil penyidikan dan lemahnya alat bukti serta fakta-fakta yang disajikan dalam berkas perkaranya, pada akhirnya akan menyulitkan dan bahkan menggagalkan upaya pembuktian perkaranya di depan sidang pengadilan. Oleh sebab itulah, maka sejalan dan mengingat karakteristik khusus dari perkara terorisme, dalam penanganannya memang sangat dibutuhkan koordinasi dalam bentuk antara lain pemberkasan perkara, pengumpulan dan penentuan alat bukti dan fakta perbuatan yang diperlukan, disamping perlunya koordinasi peningkatan kapabilitas sumber daya manusia petugas pelaksananya.

  1. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama BNPT dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI tentang Koordinasi Bidang Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan langkah maju bagi BNPT dan Kejaksaan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi bidang intelijen dalam penanggulangan terorisme melalui pertukaran data dan informasi dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dan penanggulangan terorisme; penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mencegah penyebaran paham radikalisme terorisme; dan penyelenggaraan pengawasan terhadap orang, barang, dan infiltrasi paham radikal. Hal ini merupakan sesuatu yang  penting diperhatikan, mengingat berdasar pengalaman empiris di lapangan selama ini memperlihatkan bahwa tindakan aparat penegak hukum sering lebih bersifat reaktif, baru bertindak setelah aksi teror dilakukan dan setelah ada akibat yang ditimbulkan, seperti layaknya petugas pemadam kebakaran.

Saya berharap dengan Undang Undang Terorisme yang baru ditambah dengan adanya kerja sama ini kedua institusi kita, khususnya bidang intelijen dapat berkolaborasi meningkatkan kewaspadaan sambil terus melanjutkan dilaksanakannya program deradikalisasi serta mengawasi berbagai aktivitas para simpatisan ataupun pendukung organisasi dan kelompok radikal  tertentu sebagai upaya pencegahan, di samping tetap harus melakukan tindakan hukum secara  konsisten dan tegas dalam memberantas berbagai gerakan dan tindak kejahatan terorisme yang terjadi.

  1. Selain dari itu, Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Utama BNPT dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam kesempatan ini, secara khusus ingin saya sampaikan bahwa Kejaksaan dalam kapasitas selaku Lembaga Pengacara Negara, dapat dimanfaatkan BNPT untuk sekira diperlukan, meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam posisi baik selaku Tergugat maupun Penggugat dalam menghadapi tuntutan ataupun gugatan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala BNPT, Saudara-saudara dan segenap hadirin sekalian yang saya hormati,

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan kepada Kepala BNPT beserta segenap jajaran, dengan telah dijalinnya hubungan kerjasama ini. Yang semua ini kita sepakati, pahami dan lakukan semata-mata guna mewujudkan ditingkatkannya harmonisasasi demi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Karenanya saya berharap Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama yang telah kita buat dan tandatangani bersama tadi segera dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan nyata dengan penuh kesungguhan.

Seraya semoga bangunan hubungan kerjasama koordinasi kita ini dapat berjalan dengan baik dan  berhasil guna. Mampu memberi manfaat  nyata sesuai harapan kita bersama dibawah bimbingan dan ridha Allah SWT yang selalu memberikan  kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian. Amin.

Sekian, terima kasih.

 

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Om Santi Santi Santi Om.

Namo Budhaya.

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

H. M. PRASETYO

 

 

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id