Sabtu, 11 April 2020

SAMBUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2018

Jakarta, 08 Mei 2018

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang Saya Hormati :

  • Wakil Jaksa Agung R.I.;
  • Para Jaksa  Agung Muda, Kepala  Badan  Diklat dan Para Staf Ahli Jaksa Agung;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
  • Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
  • Asisten Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
  • Pejabat Eselon IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pejabat Eselon IV pada Asisten Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
  • Ketua Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; serta
  • Para undangan dan peserta Rapat Kerja Teknis yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Watta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mencurahkan segenap energi guna mengelaborasikan pemikiran dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2018.

Sebagaimana rapat kerja yang senantiasa kita laksanakan setiap tahunnya, forum ini bukanlah sekadar agenda rutin tahunan belaka, namun lebih dari itu merupakan momentum yang berharga bagi kita semua untuk mendorong, mengoordinasi, memonitor sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh atas capaian kinerja yang telah kita lakukan demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas kinerja di masa mendatang.

Melalui forum ini juga kita dapat memanfaatkannya untuk membangun kesamaan pikiran, pandangan, pemahaman dan tindakan dalam penanganan perkara korupsi dan perkara pidana khusus lainnya, atas beberapa masalah dan kendala serta hambatan teknis maupun non teknis, sekaligus yang sifatnya yuridis maupun non yuridis, yang terjadi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di tempat penugasan masing-masing.

Segenap peserta Rakernis yang saya banggakan,

Pemilihan tema yang diangkat dalam rakernis tahun ini adalah “Membangun Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Memberantas Korupsi Yang Cerdas, Berkualitas, Berintegritas dan Tuntas”, yang semakin mengingatkan dan menyadarkan kita kembali akan esensi pentingnya mengupayakan dan memaksimalkan kualitas kinerja penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya untuk memulihkan dan membangun kepercayaan (trust) akan pemenuhan harapan besar publik yaitu Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Membangun kepercayaan publik adalah hal yang sangat  strategis, mengingat kepercayaan publik merupakan fondasi bagi kelancaran dan kesuksesan jalannya pembangunan nasional, serta penentu keamanan dan stabilitas politik suatu negara. Kepercayaan sebagaimana yang diberikan oleh publik memberikan legitimasi dukungan dalam upaya mencapai target atau tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang diharapkan bersama. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka membangun kepercayaan publik adalah merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan institusi Kejaksaan yang dihormati, dihargai, dibanggakan dan dibela keberadaannya oleh masyarakat.

Untuk itu, dengan berpijak pada komitmen dan keinginan yang kuat untuk melakukan penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya, kita semakin yakin dan optimis bahwa aparatur Kejaksaan mampu menghadirkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang terukur dan dirasakan hasilnya secara nyata oleh masyarakat.  

Karena dengan demikianlah masalah utama dan pekerjaan penting membangun dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat (public trust) pada penegakan hukum, khususnya kepada lembaga kita dapat kita raih dan wujudkan. Dengan meyakinkan semua pihak dan masyarakat bahwa Kejaksaan sebagai penegak hukum bukan hanya sekedar dianggap ada, namun lebih dari itu keberadaannya memang sangat diperlukan, diinginkan, diperhitungkan, dihormati dan dapat diandalkan serta dipercaya karena keluhuran harkat dan martabatnya.

Mendasarkan pada hal sedemikian, tidaklah berlebihan jika substansi yang hendak kita tekankan dalam rakernis ini adalah meningkatkan dan mengakselerasi pemberantasan korupsi dengan berbasis kepada proses penegakan hukum yang dilakukan secara cerdas, berkualitas, berintegritas dan tuntas.

Saudara-saudara para peserta Rakernis,

Di tengah beragamnya modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung semakin merajalela dan menggurita, bahkan bertransformasi bukan lagi menjadi sekedar kejahatan yang lazim disebut white collar crime, kejahatan kerah putih yang semula dikenal dilakukan di kalangan terdidik dan golongan elit penguasa saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime), berjamaah bahkan lintas negara. Disamping itu,  proses perkembangan hukum juga semakin dinamis yang ditandai dengan adanya berbagai perubahan norma hukum, serta dihadapkan pada sejumlah kendala atas adanya disharmoni peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis masing-masing lembaga peradilan, dimana kesemua itu membawa perubahan cukup signifikan yang mewarnai dan memengaruhi upaya penegakan hukum.

Oleh karena itu paradigma penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas menjadi sangat relevan dan diperlukan dalam kerangka menemukan dan merumuskan cara dan tindakan yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pemberantasan korupsi ditengah kompleksitas dinamika dan problematika yang ada.

Mendasarkan pada hal sedemikian, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan serta keterampilan teknis penanganan perkara untuk mengidentifikasi setiap permasalahan secara seksama, arif, dengan pikiran yang jernih, penuh keuletan, kehati-hatian, ketenangan dan kecermatan, sebagai bagian yang integral dari usaha untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan.

Dengan mendasarkan pada penegakan hukum memberantas korupsi yang cerdas, upaya pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bidang Pidsus seyogianya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan baku yang telah direncanakan secara matang, terukur dan kalkulatif sehingga dapat diimplementasikan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya, untuk mengantisipasi segala kemungkinan hambatan dan kendala yang akan dihadapi serta mencari solusi yang tepat sehingga mampu mencapai hasil yang optimal.

Para peserta Rakernis yang saya banggakan,

Upaya yang tidak kalah penting dalam memperoleh kepercayaan publik juga dapat kita tunjukkan melalui pola penegakan hukum memberantas korupsi yang berkualitas, dimana hal tersebut patut kita sadari merupakan faktor yang esensial guna mendorong terwujudnya keberhasilan dalam akselerasi pemberantasan korupsi secara optimal.

Berkenaan dengan itu, maka dibutuhkan pemahaman bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan penuh inisiatif dan inovatif, dengan senantiasa menghadirkan berbagai pendekatan yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas, serta dapat diaplikasikan dan bermanfaat guna menunjang keberhasilan tugas Kejaksaan dalam menghasilkan output yang berdayaguna dan berhasilguna.

Berangkat dari orientasi kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka output yang dicapai tidak semata hanya menangkap dan memenjarakan pelakunya sebagai upaya untuk memberikan efek jera, melainkan juga mengoptimalisasikan upaya pemulihan keuangan negara yang hilang akibat korupsi.

Sebagai upaya untuk menghadirkan pemberantasan korupsi yang berkualitas, jajaran bidang pidsus juga dituntut untuk menganalisa dan mengidentifikasi secara sistematis dan komprehensif terhadap akar masalah dan penyebab terjadinya korupsi, sehingga dapat dikembangkan strategi terbaik guna menutup celah terjadinya perbuatan koruptif serupa agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

Saudara-saudara, Insan Adhyaksa yang berbahagia,

Bertolak dari keyakinan bahwa keutuhan dan konsistensi nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku seseorang merupakan modal utama bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, maka kebutuhan untuk menghadirkan upaya penegakan hukum memberantas korupsi yang berintegritas merupakan variabel yang paling perlu menjadi perhatian dan terus ditumbuhkembangkan  secara masif, untuk memastikan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi berjalan pada jalur yang benar (on the right track), dengan meminimalisir setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang justru berdampak menjerumuskan aparat penegak hukum sebagai bagian dari masalah atau bagian dari korupsi itu sendiri.

Membangun integritas menjadi begitu penting terutama jika dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Bidang Pidsus dituntut agar mampu secara konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kualitas integritas personilnya guna menjaga dan mengangkat citra lembaga saat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, benar, bermartabat dan terpercaya.

Pentingnya untuk memahami bahwa diperlukan “sapu yang bersih untuk menyapu tempat yang kotor” seiring dengan meletakkan upaya untuk memberikan keteladanan kuat yang dipelopori dengan hadirnya aparatur penegak hukum yang memiliki integritas mumpuni, yang pada gilirannya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keberadaan aparatur penegak hukum yang bersih akan meminimalisir ruang gerak bagi siapa pun untuk melakukan praktik korupsi.

Saudara-saudara para peserta Rakernis yang saya hormati,

          Pada kesempatan ini, Saya ingin mengingatkan kembali akan komitmen kita untuk mempercepat penyelesaian berbagai kasus korupsi. Penegakan hukum memberantas korupsi yang dilakukan secara tuntas (zero outstanding) merupakan bentuk pertanggungjawaban kita untuk menghadirkan kepastian hukum dan keseriusan kita bersama dalam mewujudkan asas litis finiri oportet, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, disamping tentunya mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena dibalik ketidaktuntasan penanganan perkara terdapat penundaan keadilan, dan sejatinya “penundaan keadilan merupakan suatu ketidakadilan (delay of justice is denied of justice)”.

Keseriusan dan kesungguhan kita untuk mencapai zero outstanding hendaknya juga jangan hanya terfokus pada tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tetapi juga harus dikembangkan pada tahap penuntutan dan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara yang telah mendapat putusan dan berkekuatan hukum tetap.

Berkenaan dengan hal tersebut, jajaran bidang Pidsus dituntut untuk mengevaluasi setiap kendala dan hambatan dalam penanganan perkara yang dihadapi sekaligus mengupayakan solusi agar perkara dapat terselesaikan, sehingga tidak akan menimbulkan ekses negatif dan menyisakan masalah di kemudian hari.

Segenap peserta rakernis yang saya banggakan,

Pada kesempatan yang baik ini saya berharap agar para peserta dengan penuh kesungguhan dan keseriusan berperan secara aktif dan kontributif untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasan guna dijadikan bahan diskusi dan pembahasan dalam membuat rumusan yang konstruktif sebagai penguatan fungsi kinerja jajaran bidang Pidsus dimasa mendatang.

Mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat mengikuti Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2018 ini, dan sekali lagi perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan sungguh-sungguh, agar dapat memberi manfaat sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraannya.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillaahirrohmanir-rohim” Rapat Kerja Teknis bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2018 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi Bangsa dan Negara.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om shanti shanti shanti om.

Namo buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

H.M. PRASETYO

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id