Sabtu, 4 April 2020

SAMBUTAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN
KAMIS, 16 JULI 2009

 


BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM,

ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH,

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,
YANG SAYA HORMATI :

-    KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

-   PARA WAKIL KETUA DAN KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

-   PARA JAKSA AGUNG MUDA;

SEGENAP UNDANGAN, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA;

MENGAWALI AMANAT SAYA, MARILAH KITA SENANTIASA PANJATKAN  PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, KITA DAPAT HADIR DAN BERKUMPUL DISINI, DALAM ACARA “PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN”.

SEBAGAI INSTITUSI ATAU ORGANISASI PENEGAK HUKUM, BAIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MAUPUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM TENTU MENERAPKAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN MODERN YAITU PERENCANAAN (PLANNING), PENGORGANISASIAN (ORGANIZING), PELAKSANAAN (ACTUATING) DAN PENGAWASAN (CONTROLLING).

MESKIPUN SALAH SATU FUNGSI UTAMA YAITU PENGAWASAN (CONTROLLING) TELAH DILAKSANAKAN, NAMUN DALAM ERA REFORMASI YANG MENGUTAMAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, MAKA FUNGSI PENGAWASAN HARUS TERUS MENERUS DITINGKATKAN, MENGINGAT SISTEM PENGAWASAN YANG TERDIRI DARI PENGAWASAN MELEKAT DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TIDAK HANYA BERTUJUAN MENJAGA DAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN FUNGSI, TETAPI JUGA UNTUK MENCEGAH SECARA DINI ADANYA PENYIMPANGAN FUNGSI DAN SISTEM.

HAL TERSEBUT MENJADI SANGAT TERASA URGENSINYA, MENGINGAT PEMBERITAAN DIMEDIA MASSA MAUPUN DARI BERBAGAI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT, BAHWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA HINGGA SAAT INI, MASIH SERING DIJUMPAI BERBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN BAIK OLEH APARAT PENGADILAN MAUPUN APARAT KEJAKSAAN ATAU OLEH KEDUANYA SECARA BERSEKUTU YANG BERAKIBAT TERCEDERAINYA RASA KEADILAN MASYARAKAT.

SALAH SATU ASPEK PENTING DARI FUNGSI PENGAWASAN ADALAH UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU WEWENANG.

FUNGSI PENGAWASAN SANGAT PENTING BAGI PIMPINAN DALAM MENGELOLA ORGANISASI, MELALUI KEGIATAN PENGAWASAN PIMPINAN AKAN MENYAKINKAN BAHWA ORGANISASI BERGERAK DAN BERKEMBANG SESUAI VISI DAN MISI ORGANISASI YANG TELAH DIRENCANAKAN.

DENGAN PENGERTIAN FUNGSI PENGAWASAN DEMIKIAN, MAKA HAL YANG MENJADI OBYEK DARI KEGIATAN PENGAWASAN ADALAH MENGENAI KESALAHAN, PENYIMPANGAN, CACAT DAN HAL-HAL YANG BERSIFAT NEGATIF SEPERTI KECURANGAN DAN PELANGGARAN TERHADAP NORMA HUKUM, YANG TENTUNYA DILAKUKAN OLEH PERSONIL PENGGERAK ORGNAISASI.

HADIRIN YAN BERBAHAGIA,

KEBERADAAN APARAT KEJAKSAAN SEBAGAI PERSONIL ORGANISASI MEMILIKI PERANAN YANG SANGAT SENTRAL, KARENA MELALUI KUALITAS PERSONIL APARAT KEJAKSAAN, MAKA INSTITUSI KEJAKSAAN DAPAT BERJALAN MENCAPAI VISI DAN MISINYA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM,  YAKNI MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG PRIMA DAN TIDAK DISKRIMINATIF KEPADA MASYARAKAT.

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, TIDAK TERLEPAS DARI UNSUR PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM), MELIPUTI LEMBAGA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKAT SERTA PENGACARA. DIMANA KESEMUANYA MEMILIKI PERAN YANG BERBEDA NAMUN MEMILIKI FUNGSI YANG SAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM YAKNI MENGUPAYAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, TRANSPARAN DAN TIDAK DISKRIMINATIF SEHINGGA KEBERADAAN HUKUM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT, DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA SECARA NYATA.

UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT, MAKA DIPERLUKAN PERSAMAAN PERSEPSI DAN KERJASAMA ANTARA INSTANSI PENEGAK HUKUM YANG BERWENANG LAINNYA TERMASUK DALAM BIDANG PENGAWASAN, SEPERTI PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN YANG SAAT INI SEDANG DILAKUKAN KEJAKSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDOENESIA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA YANG SERING KITA KETAHUI BAIK MELALUI

TUJUAN PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN INI, ANTARA LAIN UNTUK MENINGKATKAN DALAM BIDANG PENGAWASAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA SERTA TATA USAHA NEGARA, UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG TERJADI DALAM PERADILAN PIDANA, SEHINGGA MENDORONG TERLAKSANANYA PERADILAN PIDANA YANG TERTIB, ADIL DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, SERTA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU.

SAYA BERHARAP, DENGAN ADANYA KESEPAHAMAN INI, MAKA PENGAWASAN YANG TELAH DILAKUKAN BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL YANG DILAKUKAN BAIK OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MAUPUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP APARATURNYA MASING-MASING, AKAN SEMAKIN BERMUTU DAN BERKUALITAS, SEHINGGA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM AKAN MUDAH MELAKUKAN PENCEGAHAN TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH APARATUR MAHKAMAH AGUNG (HAKIM) ATAU KEJAKSAAN (JAKSA).

SAYA JUGA BERHARAP, HUBUNGAN BAIK DAN KERJASAMA YANG TELAH TERJALIN HINGGA SAAT INI DAPAT TERUS DITINGKATKAN, SEHINGGA KEDEPAN OUT PUT YANG DIHASILKAN DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA INI ADALAH  BENAR-BENAR MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG.

HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SAYA MENYAMPAIKAN RASA TERIMA KASIH DAN APRESIASI KEPADA PARA PIHAK, YANG IKUT MENDUKUNG DAN MEMBANTU DALAM PELAKSANAAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN INI.

DEMIKIAN SAMBUTAN SAYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MENYERTAI KITA SEMUA, DALAM SETIAP PEAKSANAAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.

SEKIAN DAN  TERIMA KASIH.

WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI  WABAROKATUH.

JAKARTA, 16 JULI 2009
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 
HENDARMAN SUPANDJI
 
 
 
 

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id