Sabtu, 4 April 2020

SAMBUTAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

 Jakarta, 15 Maret 2018

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

 

Yang Saya Hormati :

  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia, Bapak Eko Putro Sandjojo, ,M.BA beserta jajarannya;
  • Wakil Jaksa Agung R.I.;
  • Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia dan para Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia;
  • Para Kepala Kejaksaan Tinggi yang dihadirkan dalam kesempatan ini ;
  • Segenap jajaran Kejaksaan dan para Kepala Balai dilingkungan Kemendes dan PDT seluruh Indonesia beserta jajarannya yang turut mengikuti acara ini melalui sarana video conference;
  • Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  • Bapak, Ibu dan Para hadirinyang saya hormati.

 

Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan yang begitu penting, Penandatanganan Nota Kesepahaman” antara Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi”, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung R.I dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I.

Berkenaan dengan itu, atas nama pribadi maupun atas nama institusi Kejaksaan RI, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Bapak EKO PUTRO SANDJOJO beserta segenap jajaran yang akhirnya bersepakat bersama-sama jajaran Kejaksaan RI untuk bertandatangan dalam sebuah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini. Yang semua itu sudah barang tentu baru akan terlaksana ketika kita memiliki semangat dan landasan komitmen serta kehendak yang sama untuk membuat Indonesia yang lebih baik, meningkatkan kwantitas dan kwalitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, bersama-sama mensukseskan segenap program pembangunan bangsa yang sedang gencar dilakukan pemerintah kita saat ini, melalui upaya menjalin hubungan bekerja bersama secara sinergies dan koordinatif saling menjaga dan saling mendukung agar tugas dan fungsi masing-masing dapat terlaksana dan berhasil dengan lebih baik.

Bagi Jajaran Kejaksaan, seperti halnya hubungan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai kementerian maupun  lembaga lain,  maka  Nota Kesepahaman yang kita buat kali inipun adalah merupakan langkah monumental, sebagai bentuk penyadaran dan pemahaman kita semua bahwa jalinan kerjasama sinergis, kolaboratif dan lintas sektoral adalah merupakan sebuah kewajiban untuk mendampingi, memberi penguatan dan menjaga supaya semua program pembangunan dapat terlaksana dengan cepat dan baik, agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh rakyat dan masyarakat.

 

Saudara-saudara  sekalian segenap hadirin yang berbahagia,

Seperti kita ketahui bersama, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini sudah memasuki tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) III Tahun 2015-2019. Dalam tahapan ini pemerintah dituntut mampu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan diseluruh wilayah, dengan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nasional sebagai penjabaran dari program Nawa Cita yang menjadi pondasi dan penopang visi misi terbangunnya negara yang adil dan sejahtera.

Salah satu penekanan penting dan strategis dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita dimaksud adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Membangun Indonesia dari pinggiran harus dimaknai secara utuh dan menyeluruh, yakni bukan sebagai bentuk dikotomi antara pusat dan daerah, melainkan sebagai wujud perhatian dan keteguhan sikap Pemerintahan kita saat ini yang tidak hanya memusatkan pembangunan di Pulau Jawa atau jawa sentris dan kota-kota besar saja, melainkan merubah paradigma pembangunan yang ada selama ini dengan melaksanakannya secara merata menjangkau segenap daerah dan desa di seluruh tanah air agar kesejahteraan rakyat yang sebagian besar justru bermukim dan hidup di wilayah pedesaan dapat meningkat, ditingkatkan, maju dan mandiri. Pola pembangunan Indonesia sentris yang demokratis, berkeadilan dan merata.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan dasar landasan yang kuat dan kokoh guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata serta menghilangkan sekat perbedaan perlakuan dan kesenjangan antara desa dan kota, antara daerah Jawa dan luar jawa di seluruh Indonesia tersebut, maka peningkatan produktivitas, daya saing dan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah dan desa harus menjadi perhatian bersama.

 

Bapak, Ibu, para hadirin yang berbahagia,

Bila dicermati secara mendalam, nampak betapa strategis, penting dan luasnya cakupan tugas dan tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional mensejahterakan kehidupan bangsa secara merata dan memberdayakan kehidupan masyarakat pedesaan dan daerah-daeran tertinggal melalui berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Diantaranya dengan mengalokasikan dalam APBN sejumlah dana disalurkan untuk mendorong terlaksananya upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai dana desa. Program Pemerintah ini menjadi trending topic mendapat perhatian dan sorotan banyak pihak karena begitu besarnya dana yang disediakan dan begitu tingginya harapan yang digantungkan. Karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama memberikan perhatian penuh untuk mengamankan dan mensukseskannya. Untuk itulah dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua membahasnya secara spesifik dan secara khusus.

Program yang sejalan dengan Undang-Undang Desa ini, yang antara lain menempatkan desa sebagai lokomotif pembangunan, dengan memberi peluang dan  kewenangan atas kapasitas sumber dana yang begitu besar kepada desa untuk dapat mengelola segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki melalui Program Dana Desa, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari Program Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Sebagai bentuk konsekwensi adanya kebijakan akan tekad dan tujuan besar tersebut, maka dalam tiga tahun belakangan ini, pemerintah telah mengucurkan dana yang setiap tahun makin bertambah dan akan terus ditambah, sehingga ditahun 2018 ini alokasi dana dalam APBN tersebut mencapaiRp. 60 triliun.[1] Menjadi harapan besar kita bersama bahwa pengalokasian dana desa yang demikian besar tersebut harus berbanding lurus dengan hasil dan manfaat yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat khususnya di pedesaan. Harapan seperti inilah yang hendaknya menggerakkan tekad kita bersama agar penyaluran dana desa dimaksud terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaannya.

Berdasar hasil pengamatan dan memperhatikan beberapa kasus yang ada, berbagai bentuk penyimpangan yang sering terjadi selama ini, antara lain adalah berkenaan : penerimaan dana oleh desa yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya, pemerasan dan pungutan liar dalam proses pencairan, mark up dan kick back pada pengadaan barang/jasa dan, penggunaan dana desa secara tidak sah.

Selain itu, minimnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan manajerial aparatur desa kerap menimbulkan kendala dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa, sehingga ditengarai pada tahun 2017 penyerapan dana desa menjadi tidak optimal danmengendap hampir Rp. 12 triliun di kas pemerintah daerah.[2]

Beberapa titik rawan penyimpangan pengelolaan dana desa yang menyebabkan gagal atau setidaknya, menurunnya nilai maupun volume proyek-proyek pembangunan di desa tersebut tidak mustahil pada akhirnya akan berlanjut dan bermuara pada proses hukum. Dan bertolak dari realitas sedemikian, selaku Jaksa Agung saya pernah melakukan pertemuan dengan Ketua dan Anggota Satgas Dana Desa bertukar pikiran, memberikan beberapa usulan dan sumbangan pemikiran untuk bagaimana mengoptimalkan pengelolaan, penggunaan, dan penatalaksanaan dana desa, termasuk upaya mencegah praktek-praktek penyelewengannya. Sejalan dengan hal tersebut, telah pula diperintahkan dan diinstruksikan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia agar melakukan sosialisasi secara serentak kepada perangkat desa agar dana desa yang diterima dikelola dan dipergunakan secara optimal sebaik-baiknya dan tidak disalahgunakan.

Beberapa langkah dan kegiatan yang telah dan akan terus  dilakukan oleh Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum terkait optimalisasi program dana desa dan program-program lain yang ada, maka dengan adanya Nota Kesepahaman yang kita buat dan sepakati bersama ini adalah juga merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Kejaksaan untuk membangun kesamaan dan keselarasan pandangan, keterkaitan program dalam kemitraan untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa dan daerah-daerah tertinggal.

Yang melalui Nota Kesepahaman yang kelak diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektivkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak ini maka apa yang dikerjasamakan akan dapat berlangsung dengan lebih jelas dan lebih terukur.

Dan berkenaan dengan itu, maka ruang lingkup Nota Kesepahaman yang kita buat, untuk selanjutnya akan meliputi: Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN); Pengawalan dan Pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat maupun Daerah;  Koordinasi dan Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset; Pengawalan Dana Desa Melalui Program Jaksa Masuk Desa; Penyediaan Data, Informasi, Keterangan Saksi dan/atau Ahli terkait Penanganan Perkara Pidana; Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan Bentuk Kerja Sama Lain yang disepakati.

          Dengan ruang lingkup dan cakupan sedemikian, maka saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi, mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang menjadi point penting yang hendak dituju dan dicapai oleh seluruh komponen bangsa, terlebih kita sebagai bagian dari pelaku penyelenggara negara dan pemerintahan saat ini. Karenanya menjadi tanggung jawab bersama agar melalui tugas dan fungsi masing-masing, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala ataupun penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara ataupun mengurangi performa kinerja dalam upaya bersama membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan bertanggung jawab diseluruh strata dan tingkat dari pusat sampai kedaerah dan desa.

 

Bapak, Ibu dan Segenap hadirin yangberbahagia,

Dihadapan dan disaksikan bersama dalam kesempatan ini, sekaligus saya menginstruksikan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia agar meneguhkan komitmen untuk sungguh-sungguh, secara aktif menjalankan peran, memberikan kontribusi dukungan dan  perhatian intensif, dengan segenap  pikiran, daya dan tenaga bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pembangunan desa dan dikawasan perdesaan meliputi pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang merata dan berkeadilan. Oleh sebab itu, saya juga harus mengingatkan kepada segenap jajaran Korps Adhyaksa dimana pun bertugas wajib memposisikan diri sebagai instrumen, fasilitator, akselerator, pengawal dan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan disetiap waktu, setiap saat diperlukan dan di semua aspek dan tingkatan.

Mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, yang telah percaya untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan jajaran Kejaksaan. Marilah kita mengimplementasikan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini secara maksimal untuk mewujudkan harapan bersama mendorong peningkatan kinerjadan keberhasilan tugas serta fungsi kita masing-masing.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga jalinan kerjasama yang kita bangun ini dapat membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Semoga Allah Subhaanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

 

Sekian dan terima kasih.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian.

Om shanti shanti shanti om.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

H.M. PRASETYO

 

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id