Sabtu, 11 April 2020

PENGARAHAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA PEMAPARAN PENJELASAN TENTANG

PENYEDERHANAAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN

JAKSA BERBASIS HASIL KINERJA

SELASA, 16 JUNI 2009 

YANG TERHORMAT, PARA JAKSA AGUNG MUDA, SERTA PARA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG;

YANG TERHORMAT, DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BESERTA STAF;

PARA PEJABAT ESELON III, DAN SELURUH JAKSA DALAM JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL  SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA;

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

SYUKUR ALHAMDULILLAH, KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH MENCURAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA, SEHINGGA KITA SEMUA DAPAT HADIR DAN BERTATAP MUKA DI SINI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT, UNTUK MENGHADIRI ACARA PEMAPARAN PENJELASAN TENTANG PENYEDERHANAAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN JAKSA BERBASIS HASIL KINERJA.

PEMAPARAN INI MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA UNTUK MENAMBAH PEMAHAMAN KITA SECARA BENAR MENGENAI MAKSUD, TUJUAN DAN TEKNIS PENERAPAN ANGKA KREDIT, TERUTAMA DALAM MENJAMIN PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN ATAU JABATAN JAKSA, SEBAGAI SALAH SATU DARI MAKSUD DAN TUJUAN FUNGSIONALISASI JABATAN JAKSA.  

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEIRING DENGAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, DIMANA TOLOK UKUR UTAMA KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN ADALAH PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI KINERJA, MAKA PERNAH TERPIKIRKAN OLEH PIMPINAN KEJAKSAAN UNTUK MENGHAPUSKAN PENERAPAN ANGKA KREDIT YANG BERBASIS PADA JAM ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN, DALAM POLA PEMBINAAN KARIER KEPANGKATAN ATAU JABATAN JAKSA.

NAMUN SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN SECARA MENDALAM OLEH PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PUSLITBANG) KEJAKSAAN AGUNG, DIPEROLEH HASIL BAHWA PENGGUNAAN ANGKA KREDIT TIDAK MUNGKIN DIHAPUSKAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN:

1.    PASAL 1 ANGKA 1 uu nO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, YANG MENENTUKAN JAKSA ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL;

2.    PASAL 1 ANGKA 4 UU NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, YANG MENYEBUTKAN JABATAN FUNGSIONAL JAKSA ADALAH JABATAN YANG BERSIFAT KEAHLIAN TEKNIS DALAM ORGANISASI KEJAKSAAN YANG KARENA FUNGSINYA MEMUNGKINKAN KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS KEJAKSAAN;

3.    PASAL 8 JO PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL, YANG MENYEBUTKAN BAHWA JAKSA DAN PENGELOLA FUNGSI JAKSA SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL, PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN KENAIKAN DALAM JENJANG JABATAN FUNGSIONALNYA YANG LEBIH TINGGI DITETAPKAN DENGAN ANGKA KREDIT.

4.    KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NO. 18/MENPAN/1989 TENTANG ANGKA KREDIT BAGI JABATAN JAKSA SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN KEPUTUSAN MENPAN NO. 41 TAHUN 1990 ;

5.    SURAT EDARAN BERSAMA JAKSA AGUNG RI DENGAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA (BAKN) NO. SE-005/JA/08/1990 DAN NO. 42/SE/1990, TENTANG ANGKA KREDIT BAGI JABATAN JAKSA.

PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
 

MENCERMATI PENERAPAN ANGKA KREDIT YANG BERBASIS PADA JAM ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI JAKSA, YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA INI, DIHUBUNGKAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, DIMANA KINERJA MENJADI TOLOK UKUR YANG UTAMA, MAKA PENYUSUNAN ANGKA KREDIT, PERLU DISESUAIKAN MENJADI BERBASIS KINERJA, SEHINGGA MENJADI LEBIH SEDERHANA, NAMUN TETAP SARAT DENGAN KUALITAS KINERJA.

JIKA SELAMA INI PENYUSUNAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN JAM ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN, MAKA SEKARANG DISESUAIKAN MENJADI BERDASARKAN OUTPUT  YANG TELAH DIHASILKAN. BEGITU PULA DENGAN ITEM PELAKSANAAN TUGAS YANG AKAN DINILAI DALAM PENYUSUNAN ANGKA KREDIT, DISEDERHANAKAN SECARA PROPORSIONAL SEHINGGA DAPAT DIHINDARI MANIPULASI DALAM PENGISIAN ANGKA KREDIT, SERTA DIPEROLEH HASIL YANG LEBIH OBJEKTIF.

KONSEP PENYUSUNAN ANGKA KREDIT BERBASIS KINERJA INI, MERUPAKAN HASIL DARI KOORDINASI DAN PENDALAMAN SECARA INTENS ANTARA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PUSLITBANG) KEJAKSAAN AGUNG RI DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (PAN). PENYEDERHANAAN INILAH YANG NANTI AKAN KITA KETAHUI BERSAMA MELALUI PEMAPARAN, AGAR TIDAK  TERULANG KEMBALI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN DAN PENGISIAN ANGKA KREDIT OLEH PARA JAKSA.

HADIRIN YANG berbahagia,

DENGAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT BAGI JAKSA YANG LEBIH SEDERHANAN, DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN SEMANGAT PARA JAKSA UNTUK MEMBUAT DAN MENYUSUN ANGKA KREDIT SECARA BENAR, LOGIS DAN OBJEKTIF, BERDASARKAN PADA DATA YANG AKURAT DAN VALID SERTA AKUNTABEL, BUKAN DATA YANG MENGADA-ADA ATAU YANG TELAH DIMANIPULASI UNTUK ITU SAYA HARAPKAN AGAR DALAM PRAKTIK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT, PARA JAKSA DAPAT BERSIKAP JUJUR, TRANSPARAN DAN OBJEKTIF.

KEMUDIAN HAL YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA ADALAH MENGENAI EVALUASI DAN PENGAWASAN SECARA INTENSIF DAN TEGAS DALAM PROSES PELAKSANAANNYA, SEHINGGA MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN ANGKA KREDIT BERBASIS KINERJA BAGI JAKSA DAPAT TERCAPAI SECARA OPTIMAL.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PADA KESEMPATAN INI, SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA BESERTA JAJARANNYA, YANG TELAH BERPARTISIPASI AKTIF DALAM ACARA PEMAPARAN INI.

AKHIRNYA SAYA UCAPKAN SELAMATMENGIKUTI PEMAPARAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PERTOLONGAN-NYA KEPADA KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 
JAKARTA, 16 JUNI 2009
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
 
HENDARMAN SUPANDJI

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id