Sabtu, 4 April 2020

SAMBUTAN PEMBUKAAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA WORKSHOP TENTANG “PENGUNGKAPAN DAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENELUSURAN HASIL KEJAHATAN”

SELASA, 9 JUNI 2009
 
BISMILLAHIRAHMAANIRROHIIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
YANG SAYA HORMATI;

-              KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) BESERTA JAJARAN;

-              PARA PEMBICARA, PESERTA WORKSHOP DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

PERTAMA-TAMA MARILAH BERSAMA-SAMA KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI ACARA WORKSHOP, TENTANG PENGUNGKAPAN DAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENELUSURAN HASIL KEJAHATAN” YANG DISELENGGARAKAN, ATAS KERJASAMA KEJAKSAAN AGUNG RI DENGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK).

SAYA MENYAMBUT BAIK PENYELENGGARAAN WORKSHOP INI, MENGINGAT TEMA YANG DIANGKAT SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG TERJADI SAAT INI. DAN UNTUK ITU, PADA KESEMPATAN INI MATERI YANG AKAN SAYA SAMPAIKAN SECARA POKOK ADALAH MENGENAI :

1.            TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAPAT MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI.

2.            KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME).

3.            PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MERUPAKAN SARANA BAGI PARA PELAKU KEJAHATAN UNTUK MELEGALKAN UANG HASIL KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA, MENYEMBUNYIKAN ATAUPUN MENYAMARKAN ASAL-USUL UANG YANG DIPEROLEH DARI HASIL KEJAHATAN MELALUI MEKANISME LALU LINTAS ATAU TRANSAKSI FINANSIAL YANG BEGITU RUMIT DAN BISA MELAMPAUI BATAS NEGARA DENGAN PERPINDAHAN UANG DALAM WAKTU YANG RELATIF SINGKAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIKA DALAM SISTEM KEUANGAN (FINANCIAL SYSTEM) TERMASUK SISTEM PERBANKAN (BANKING SYSTEM) ATAU PENYEDIA JASA KEUANGAN LAINNYA, MEMBUAT PARA PENEGAK HUKUM KESULITAN UNTUK MENDETEKSI SERTA MENGANTISIPASINYA.

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA TELAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH. BERBAGAI LANGKAH PENTING TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN BERUPA PENGUATAN DASAR HUKUM YANG DILAKUKAN DENGAN MEREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PENJELASAN POKOK TENTANG MATERI YANG AKAN SAYA SAMPAIKAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1.            TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAPAT MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA UMUM DIKENAL SEBAGAI TINDAK PIDANA LANJUTAN (FOLLOW UP CRIME) YAITU SUATU TINDAK PIDANA YANG TERJADI SETELAH ADANYA KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME), SEHINGGA MENIMBULKAN PENDAPAT YANG LOGIS BAHWA UNTUK DAPAT MEMPROSES TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PERLU DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU ADANYA KEJAHATAN ASAL, SEHINGGA DALAM TAHAP PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM HARUS MEMBUAT SURAT DAKWAAN KUMULATIF. NAMUN DEMIKIAN DALAM KENYATAAN, PENDAPAT TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR, KARENA PADA DASARNYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAPAT BERDIRI SENDIRI, BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA FAKTA DALAM PRAKTIK PERADILAN, SEBAGAIMANA DALAM PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR : 25 TAHUN 2003, YANG BERBUNYI ”TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA TIDAK PERLU DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU TINDAK PIDANA ASALNYA, UNTUK DAPAT DIMULAINYA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”

DARI SEJUMLAH KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, KURANG LEBIH 18 (DELAPAN BELAS) PERKARA YANG TELAH DI SIDANGKAN TANPA DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU KEJAHATAN ASALNYA (PREDICATE CRIME), SALAH SATUNYA ADALAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS NAMA TERDAKWA TONNY CHAIDIR MARTAWINATA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, DENGAN KASUS POSISI : TERDAKWA PADA TAHUN 2003 DAN 2004 TELAH MENERIMA PEMBAYARAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 25 TAHUN 2003, YAITU TERDAKWA TELAH MENERIMA DARI PT. KHARISMA INTERNASIONAL HOTEL UANG SENILAI RP. 2.660.000.000,- (DUA MILYAR ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH), YANG MERUPAKAN SEBAGIAN DARI DANA MILIK PT. PUSRI PALEMBANG (DANA PENSIUN PUSRI – DAPENSRI) SEBESAR RP.31.000.000.000,- (TIGA PULUH SATU MILYAR RUPIAH), YANG PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2003 TELAH DIPINDAHBUKUKAN DARI BANK MANDIRI CABANG PUSRI PALEMBANG KE REKENING DEPOSITO DAPENSRI PADA KCP BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) SENEN JAKARTA, SELANJUTNYA PADA HARI DAN TANGGAL YANG SAMA, TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN DIREKSI DAPENSRI, DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING ATAS NAMA PT. KHARISMA INTERNASIONAL HOTEL. TERHADAP PERKARA TERSEBUT, PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DENGAN PUTUSAN NOMOR : 956/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel TANGGAL 21 SEPTEMBER 2005, TELAH MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH) SUBSIDIAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN (PUTUSAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP).

2.            KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME).

BAHWA KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR : 25 TAHUN 2003 MENGATUR MENGENAI KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG DIMASUKKAN DALAM KATEGORI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) MELIPUTI 25 (DUA PULUH LIMA) TINDAK PIDANA, ANTARA LAIN : KORUPSI, PENYELUNDUPAN, PASAR MODAL, PERPAJAKAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KELAUTAN. SEDANGKAN DALAM MASING-MASING UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) TERSEBUT, KEWENANGAN PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH JAKSA, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), DAN PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT. HAL INI AKAN MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, MENGINGAT BAHWA KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ADA PADA PENYIDIK POLRI.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG AKAN LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN, SERTA TIDAK AKAN BERLARUT-LARUT, APABILA PENYIDIK KEJAHATAN ASAL JUGA DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, MENGINGAT PENYIDIK KEJAHATAN ASAL TELAH MENGUASAI DAN MEMAHAMI KONSTELASI YURIDIS KEJAHATAN YANG TELAH DITANGANINYA.     

3.            PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PADA PRINSIPNYA AWAL DARI PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, ADALAH BERDASARKAN LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK). PELAPORAN TERSEBUT SEBAGAI BUKTI AWAL YANG PENTING DAN SANGAT MENENTUKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA.

MENGINGAT ARTI PENTING PELAPORAN TERSEBUT, TENTUNYA TIDAKLAH BERLEBIHAN KIRANYA JIKA SAYA BERPENDAPAT, BAHWA LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAPAT MEMENUHI SYARAT SEBAGAI ALAT BUKTI, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 184 AYAT (1) KUHAP YANG PENGGUNAANNYA AKAN MEMPERKUAT PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, BAIK SEBAGAI ALAT BUKTI : KETERANGAN AHLI (PASAL 186 KUHAP), SURAT (PASAL 187 HURUF C KUHAP), ATAU PETUNJUK (PASAL 188 AYAT (1),(2) KUHAP), SEHINGGA NANTINYA LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TIDAK HANYA SEKEDAR SEBAGAI LAPORAN INTELIJEN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SAYA BERHARAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP INI, DAPAT MELAHIRKAN BERBAGAI SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARAT PENEGAK HUKUM SEPERTI KEPOLISIAN, PPNS, KEJAKSAAN DAN HAKIM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PERSEPSI, DAN LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PPATK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI BERUPA KETERANGAN AHLI, SURAT, ATAU PETUNJUK, SEHINGGA PROSES PENANGANANNYA DAPAT LEBIH TERARAH DAN TEPAT SASARAN.

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, KEPADA PANITIA PENYELENGGARA, PEMBICARA DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH IKUT BERPARTISIPASI, SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN ATAS TERLAKSANANYA WORKSHOP INI, MUDAH-MUDAHAN UPAYA YANG TERUS MENERUS DAN SUNGGUH-SUNGGUH, UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, YANG BERINTIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN, DAPAT MENJADI SUATU REALITAS.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA, MEMBERKAHI KEGIATAN WORKSHOP YANG DISELENGGARAKAN PADA HARI INI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
 

JAKARTA, 9 JUNI 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TTD

HENDARMAN SUPANDJI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id